Optimalisasi Pengelolaan SDA Kelautan Untuk Membangun Kemandirian Bangsa*

Indonesia adalah salah satu Negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Sebuah Negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau yang terdapat di dalamnya menyimpan kekayaan yang maha banyak jumlahnya.

Ikan, tumbuhan laut, koral, potensi objek wisata, potensi jalur transportasi, minyak, gas alam, merupakan sedikit contoh betapa kayanya laut dari sebuah negara yang memiliki gugusan pantai sepanjang 81.000 kilometer atau setarai 81 kali jarak Jakarta-Surabaya.

Sungguh ironis ketika yang terjadi adalah Indonesia selama 64 tahun kemerdekaannya masih termasuk sebagai salah satu Negara miskin. Masih sangat banyak penduduknya yang memiliki penghasilan kurang dari $ 1 per hari sedangkan alam kita menyimpan begitu banyak potensi yang menunggu untuk dimanfaatkan.

Sungguh sebuah tamparan yang sangat dalam bagi Negara yang menyatakan bahwa nenek moyangnya adalah pelaut-pelaut yang handal dan gagah berani namun pemasukan dari sector laut masih sangat minim bila dibandingkan sector lainnya. Sebuah hal yang sangat memalukan ketika harga diri kita bisa diinjak-injak oleh bangsa lain yang mencuri ikan-ikan segar yang terkandung di laut Indonesia atau Negara lain yang mengklaim daerah nusantara sebagai bagian dari Negara mereka.

Kalo kita cermati, potensi kelautan kita adalah sebuah basis yang sangat kuat untuk memajukan bangsa ini. Sebuah penelitian menyatakan bahwa apabila kita bisa memaksimalkan potensi kelautan kita, maka kita dapat menghasilkan pendapatan 80 kali lebih besar dari APBN kita yaitu sekitar US$ 820 Milyar. Apabila bisa kita maksimalkan, maka dalam jangka beberapa tahun kita bisa melunasi seluruh hutang-hutang kita dan mensejahterakan bangsa kita ini.

Sayangnya, yang menyadari potensi kelautan Indonesia adalah bangsa lain. Hal ini bisa diukur dengan betapa tingginya tingkat pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dari luar negeri yang tidak jarang menggunakan bahan kimia berbahaya dan mencemari laut Indonesia dan meninggalkan cost eksternalitas negatif yang sangat besar. Departemen Perikanan dan Kelautan mencatat kerugian mencapai sekitar 100 Triliun Rupiah setiap tahun akibat pencurian ikan, hal ini belum ditambah kerugian lingkungan dan kerugian dari nelayan lokal yang sudah terlebih dahulu tercekik masalah kelangkaan bahan bakar dan tidak adanya modal kerja.

Ada beberapa cara yang bisa Pemerintah Indonesia lakukan sambil bekerja sama dengan masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah konsep pengelolaan sumber daya kelautan yang kuat sehingga bangsa Indonesia bisa menaikkan harga dirinya di mata internasional, dapat menopang kebutuhan masyarakat Indonesia dan pada akhirnya kemandirian bangsa akan segara tercipta.

Langkah ini akan dibagi dalam skala mikro dan makro, dengan memadukan kemampuan masyarakat dan pengaruh kekuatan pemerintah serta kontribusi dari pihak luar yang dapat mencitrakan eksternalitas positif bangsa Indonesia.

Ada 3 cara yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan demi mencapai kemandirian bangsa:

1. Memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir pantai.

Maksud dari pernyataan di atas adalah masyarakat pantai merupakan salah satu unsure terpenting dan dapat menjadi indicator keberhasilan pembangunan sector kelautan. Bila kita lihat kondisi sekarang, masyarakat pesisir mayoritas adalah masyarakat yang miskin dengan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah salah satu mata pencaharian yang masih sangat kurang mendapat kepedulian dari pemerintah pusat.

Dalam ilmu ekonomi, produksi dapat berjalan secara sustain dan kontinyu apabila input tidak terdapat masalah. Produksi hasil laut dari nelayan kecil masih masuk dalam kategori yang tidak signifikan. Mengapa? Bisa kita lihat dari bagaimana cara mereka melaut.

Mereka masih menggunakan kapal dan peralatan yang sederhana. Otomatis dengan input yang sangat sederhana ini, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang besar, jangankan untuk berkontribusi dalam pembangunan, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia saja, kebanyakan nelayan sudah susah.

Hal ini belum ditambah dengan sering menghilangnya si solar. Hilangnya kebutuhan primer dari kapal yang memakain mesin itu ditengarai akibat pola distribusi yang buruk dari pertamina atau memang ada oknum yang memainkan harga di Nelayan. Apabila ada, harga solar yang seharusnya hanya Rp. 5000/liter bisa melambung menjadi Rp. 8000/liter sebuah harga yang fantastis karena meningkat 60%!

Ketika selesai melaut, nelayan juga tidak memiliki pilihan karena harus menjualnya kepada tengkulak dengan harga yang jauh dibawah harga pasar. Hingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, nelayan harus meminjam kepada rentenir dan konsep sederhana gali lobang tutup lobang pun tercipta dan lingkaran setan ini akan terus hinggap dan menggerogoti setiap sendi kehidupan nelayan.

Dari sedikit ilustrasi di atas, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa nelayan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sehingga yang harus diberikan oleh pemerintah di sini adalah akses untuk memiliki kekuatan tersebut.

Caranya ada banyak, seperti saat ini pemerintah telah menggulirkan program PNPM Mandiri, program ini bisa dijadikan salah satu cara menolong nelayan. Cara lain adalah dengan memadukan Cash Transfer dan In-Kind Transfer kepada nelayan. Memberikan pelatihan kepada nelayan selain memberikan bantuan kapal dapat menjadi alternatif. Tapi ingat, harus ada sebuah pengawasan dan sistem reward dan punishment yang jelas terlebih dahulu.

Nelayan juga dapat bergabung dan membuat sentra perikanan seperti koperasi perikanan yang melayani kebutuhan nelayan serta menjadi induk penjualan ikan dan bargaining power dari nelayan akan menjadi lebih baik.

Pemberdayaan nelayan seperti ini sangat penting karena nelayan kita selama ini merasa minder apabila melaut dan tentu saja akibat perlakuan yang buruk dari pemerintah.

Selain hal di atas, juga diperlukan sistem advokasi yang jelas kepada nelayan. Hal ini untuk mencegah kasus-kasus tertangkapnya nelayan Indonesia oleh polisi perairan Australia. Lemahnya advokasi dapat menjadi stimulus negatif bagi nelayang untuk melanjutkan mata pencahariannya tersebut.

Yang perlu dicamkan di sini adalah hasil laut merupakan salah satu sumber gizi terbaik bagi anak bangsa. Jepang dapat menjadi seperti ini akibat pemudanya mengkonsumsi banyak hasil laut.

Apabila social welfare masyarakat pesisir meningkat, maka ini akan menghidupkan perekonomian dan akan menjalar ke daerah-daerah non pesisir juga.

2. Pemanfaatan laut dan pantai sebagai tools wisata bahari

Alam Indonesia sangatlah eksotis dan masih sangat orisinil belum tersentuh oleh siapapun. Sungguh disayangkan pemerintah indonesia sepertinya lupa untuk melakukan pembangunan sektor kepariwisataan.

Pariwisata bahari sebenarnya telah dikenal di Indonesia walaupun belum terlalu sukses dan masih sebatas jargon belaka. Hanya ada beberapa tempat di Indonesia yang wisata baharinya telah cukup terkenal di mana-mana, seperti di Bali, Lombok ataupun Taman Laut Bunaken di Manado.

Di sisi lain, Indonesia memiliki hamparan terumbu karang sepanjang 75.000 kilometer dengan lebih dari 950 spesies terumbu karang, salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia juga sudah memperkenalkan Visit Indonesia Year walaupun dampaknya belum terlalu dirasakan.

Sungguh sangat disayangkan ketika Bappenas dalam kerangka pembangunan melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan tidak menyertakan satupun kata ”pariwisata” di dalam rancangannya pembangunan Indonesia.

Indonesia seharusnya belajar dari negara tetangga Malaysia, yang berhasil menyulap pulau kecil Sipadan dan Ligitan menjadi salah satu objek wisata kelas dunia hanya dalam tempo waktu beberapa tahun. Sedangkan bangsa ini yang memiliki begitu banyak potensi pariwisata laut malah menolak dan terkesan masa bodoh dengan hal tersebut.

Apabila wisata bahari bisa dikembangkan, maka bisa dipastikan ini akan membuat ”boost” di dalam devisa kita. Saat ini sektor pariwisata hanya menyumbang sekitar US$ 5 Milyar per tahun bagi APBN kita. Apabila kita melihat trend turis dan arah tujuan bepergian, maka yang dituju adalah tempat-tempat yang masih perawan, asri dan belum terjamah ketamakan manusia. Turis cenderung mengunjungi tempat-tempat yang unik dan memiliki makna sejarah. Indonesia memiliki semua syarat untuk itu apalagi kita ditunjang dengan posisi di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis.

Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur pembangunan menuju ke lokasi wisata. Kemudian menjamin keberlangsungan keamanan dan stabilitas kawasan. Sumber wisata bahari baru seperti Wakatobi dan Raja Ampat siap menjadi objek wisata yang go internasional.

Potensi kelautan kita yang besar tentu saja dapat dijabarkan juga dalam sektor pariwisata. Sungguh ironis apabila potensi sebesar itu dibiarkan tertidur.

3. Menjamin Interpendensi Bangsa

Mungkin sebuah pernyataan yang aneh, bagaimana bisa? Ya, tentu saja bisa.

Kita lihat sekarang kondisi perairan Indonesia sangatlah bebas. Walaupun katanya ada kedaulatan (sovereignty), tetapi yang terjadi adalah bagitu banyak pelanggaran yang dilakukan bangsa lain baik berupa pelanggaran batas teritorial atau hingga pencurian sumber daya laut.

Kebebasan ini adalah power bagi Indonesia untuk dapat berperan lebih dalam percaturan politik Internasional. Kemandirian bangsa dapat tercapai apabila kita bisa berdaulat di laut. Apabila kita bisa memanfaatkan laut bagi diri kita dan membaginya dengan proporsi keuntungan tertentu bagi negara kita, bukannya memberikan secara gratis dan Cuma-Cuma.

Kita bisa melihat pencurian ikan terus terjadi, hal ini menunjukkan betapa pengawasan yang sangat lemah, namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya ”demand” dan ”need” bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Baik dari sisi sumber daya laut, transportasi ataupun jalur perdagangan. Sisi inilah yang harus dimaksimalkan oleh bangsa ini apabila ingin maju.

Posisi sangat strategis tetapi hanya sedikit sekali kapal barang yang mau merapat ke dermaga dan pelabuhan Indonesia. Memiliki laut yang begitu luas tetapi kapal patroli masih sangat sedikit dan pencurian dilakukan dengan begitu bebas dan liar tidak terkendali. Apakah kita mununggu laut kita terkuras? Atau batas laut negara seperti Singapura semakin menjorok ke Indonesia akibat pencurian pasir di daerah Kepulauan Riau lalu kita baru bertindak?

Kita menyadari bahwa bangsa lain tidak bisa hidup tanpa adanya laut kita. Inilah yang harus kita manfaatkan. Bayangkan bila kapal-kapal harus memutar dan tidak boleh melewati perairan Indonesia, berapa cost tambahan yang harus ditanggung? Bayangkan bila kita berhasil menurunkan tingkat pencurian ikan maka keran ekspor ikan dan hasil laut lainnya ke luar negeri akan meningkat dan mampu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Dependensi negara lain terhadap laut Indonesia sebenarnya harus tetap dijaga, karena hal ini dapat mendukung investasi kita dalam pemanfaaatan laut untuk mencapai kemandirian bangsa.

Selain itu, bangsa ini harus segera mengubah konsep pembangunannya secara makro. Dengan memiliki luas lautan yang di atas luas daratan, seharusnya konsep pembangunan bangsa ini memasukkan variabel sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi sejauh ini sepertinya belum.

Memasukkan kategori ini dalam kebijakan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang akan memudahkan alokasi pendanaan pemberdayaan potensi kelautan yang kita punya. Sejauh ini hanya Rp. 3 Triliun yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kelautan untuk APBN 2009 atau hanya 0.3 % APBN 2009! Reformasi anggaran adalah sebuah hal yang mutlak untuk mengubah paradigma sebelumnya.

Reformasi anggaran juga harus didukung oleh reformasi birokrasi, karena ini adalah salah satu inti permasalahan sektor kelautan di Indonesia. Memberikan advokasi dan perlindungan terhadap nelayan lokal, subsidi, bantuan dan pengembangan pariwisata serta menggenjot ekspor hasil laut atau traffic transportasi laut dan memperketat pengawasan kedaulatan bangsa terutama di pulau-pulai terluar menjadi faktor penting apabila kita ingin berjaya di laut.

GDP Indonesia dapat meningkat dengan sangat tajam hanya dari laut. Indonesia juga dapat melepas ketergantungan hutang apabila bisa memaksimalkan potensi ini. Oleh karena itu, kita harus bisa bersama-sama bekerjasama mewujudkan hal ini. Dan mengembalikan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menghargai laut sesuai dengan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita berabad-abad yang lalu.

Nenek moyangku seorang pelaut...

Departemen Kajian Strategis

BEM FE Unpad 2009/2010

Tweet

Komentar →