Tehadap Investasi dan Ekspor Impor
Depatemen Kajian Keilmuan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran
Beberapa waktu lalu terungkap sebuah kasus yang amat mencengangkan yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berawal dari inspeksi yang dilakukan secara mendadak oleh tim dari KPK dan bagian kepatutan internal Dirjen Bea dan Cukai, di temukan sejumlah besar uang dari laci dan loker-loker para pegawai dan pejabat, memperlihatkan bahwa praktek-praktek korupsi di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai ini amat memprihatinkan. Uang temuan tersebut adalah hasil dari pemberian para pengusaha kepada para pegawai dan pejabat di lingkungan dirjen ini untuk mempercepat prosedur pemeriksaan barang serta dokumen-dokumen pengiriman barang.
Apa yang telah dilakukan oleh KPK layak mendapat acungan jempol dari masyarakat maupun pemerintah sendiri, langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dunia usaha, agar KPK memprioritaskan penanganan korupsi di sektor pelayanan publik. Inisiatif pimpinan Bea dan Cukai, yang berani menempuh sikap tidak populer di mata bawahanya dengan mengundang KPK membantu membersihkan oknum-oknum pegawai Bea dan Cukai merupakan hal yang luar biasa dan tidak sembarang pemimpin mampu melakukannya. Langkah yang dilakukan oleh KPK ini seiring dan sejalan dengan reformasi birokrasi internal yang dicanangkan di lingkungan Departemen Keuangan sejak 2007 yang merupakan salah satu agenda dari menteri keuangan saat ini.
Reformasi birokrasi yang dilakukan Departemen Keuangan ini telah menyedot dana yang amat besar mencapai Rp 4,3 triliun, sesuai dengan yang diberitakan berbagai media. Anggaran reformasi birokrasi untuk Departemen Keuangan ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem kerja serta pemberian tunjangan kerja kepada pejabat dan pegawai. Dengan adanya peningkatan gaji dan tunjangan yang diterima, para pegawai Departemen Keuangan diharapkan tidak menyalahgunakan wewenang. Pemberian tunjangan ini diberikan dalam bentuk tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN).
Permasalahan di Tubuh Dirjen Bea dan Cukai
Saat ini Bea dan Cukai sedang menghadapi berbagai masalah dan membutuhkan sebuah perbaikan yang amat segera dan mendesak demi meningkatkan iklim berusaha di Indonesia. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah pertama, adanya ekonomi biaya tinggi yang terjadi di lingkungan ini bagi para pengguna jasa. Hal itu terjadi karena ketidakprimaan dan tidak transparannya pelayanan yang dilakukan Bea dan Cukai. Bea dan Cukai juga dianggap tidak melaksanakan good government governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Kedua, dalam melakukan penegakan hukum, masih terjadi diskriminasi terhadap perlakuan penegakan hukum, hal ini terjadi biasanya karena kedekatan seorang eksportir atau importir kepada pegawai maupun pejabat dirjen ini. Ketiga, masalah integritas dan kode etik yang ada di Dirjen Bea dan Cukai yang belum tertanam dengan baik di tubuh para pegawai dan pejabatnya.
Keempat, masalah manajemen yang buruk sehingga dirasa pengelolaan dirjen ini dinilai menghambat iklim berusaha di Indonesia karena segala kesulitan dalam melakukan ekspor maupun impor barang biasanya terjadi di lingkungan ini.
Reformasi di Tubuh Dirjen Bea dan Cukai
Melihat hal-hal yang memang dibutuhkan segera perbaikan, Dirjen Bea dan Cukai mencoba melakukan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satunya dengan membentuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama (KPU) di Tanjung Priok dan Batam. KPU sendiri merupakan kantor pelayanan Ditjen Bea dan Cukai yang dijanjikan akan memberi layanan prima kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. KPU akan memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Dengan pembaruan sistem pelayanan dan pengawasan yang didukung integritas pegawai yang tinggi, kantor pelayanan utama ini diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Selain itu juga, para pengusaha membutuhkan adanya sebuah unit one stop service, call center atau call information dalam KPU ini. Unit tersebut nantinya akan menjadi front desk yang paling utama untuk bisa memberikan segala informasi pada pengguna jasa. Sebab, pada dasarnya pengguna jasa tidak mau menyalahi peraturan.
Selain itu salah satu cara lain untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai diperlukan SDM yang mumpuni, untuk itu di perlukan sebuah ujian saringan yang ketat agar hanya pegawai-pegawai yang berkompetenlah yang dapat mengisi posisi-posisi yang diperlukan. Memperoleh SDM yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan adalah melakukan seleksi secara objektif dan transparan. Tes itu diperlukan agar Ditjen Bea dan Cukai bisa diisi SDM yang profesional dan berintegritas tinggi. Beberapa karakteristik SDM yang seharusnya bekerja di Ditjen Bea dan Cukai adalah memiliki integritas yang tinggi, paham dan taat kode etik dan perilaku Ditjen Bea dan Cukai, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis di bidangnya.
Simpulan
Berbagai langkah yang sedang dilakukan Departemen Keuangan untuk memperbaiki kinerja para pegawainya khususnya dilingkungan Dirjen Bea dan Cukai dengan melakukan reformasi birokrasi memang butuh dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, karena tanpa dukungan masyarakat reformasi ini tidak dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya.
Bea dan Cukai merupakan pintu gerbang masuk dan keluarnya barang-barang produksi dan hasil produksi dari mupun ke Indonesia. Reformasi ditubuh Dirjen Bea dan Cukai amat dibutuhkan untuk meningkatkan iklim berusaha di Indonesia. Dengan berbagai perbaikan di sektor kepabeanan dan cukai, maka akan mempermudah proses yang dibutuhkan para pengusaha untuk melakukan ekspor maupun impor barang. Berbagai kemudahan ini tentunya akan memberikan kesan nyaman bagi para pengusaha dan investor untuk menanamkan usahanya di Indonesia, sehingga hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian negara maupun masyarakat Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar