Mungkin banyak yang setuju bahwa pola konsumsi bahan bakar minyak berbasis fosil (BBM) seperti sekarang ini tidak berkesinambungan, dan justru berbahaya bagi lingkungan. Mengapa? Karena kadar polusinya besar, dan juga, BBM adalah sumber daya alam yang tak terbarukan. Karena itu, kebijakan ketahanan energi mengamanatkan agar diupayakan bauran energi yang makin lama makin ditandai dengan berkurangnya ketergantungan pada BBM, dan sebaliknya mulai beralih kepada bahan bakar terbarukan (BBT) seperti panas bumi, dan lain-lain.
Pada gambar di samping ini saya coba tunjukkan kondisi BBM vs BBT ini dari perspektif ekonomi. Di keempat panel ini, sumbu tegak adalah harga, dan sumbu mendatar adalah kuantitas. Panel A adalah kondisi di pasar BBM, sementara ketiga panel lain (B, C, D) adalah kondisi di pasar BBT. Tentu ini adalah penyederhanaan yang kasar (struktur pasarnya pun belum tentu sesempurna model ini - tapi saya kira simplifikasi ini tidak mendistorsi argumen keseluruhan). Panel A menggambarkan kondisi saat ini di mana harga pasar BBM (tanpa subsidi) adalah garis biru. Namun pemerintah menahan harga di garis merah. Maka wilayah antara garis biru dan garis merah itu adalah jumlah subsidi yang harus ditanggung APBN.
Panel B adalah kondisi hipotetikal di mana harga pasar BBT (garis hijau) sedikit di atas harga pasar BBM (perhatikan, kita pinjam garis biru-nya BBM dari Panel A, pindahkan ke Panel B, untuk tujuan perbandingan harga saja). Jika kondisinya seperti ini, maka BBT belum mampu bersaing dengan BBM - konsumen akan memilih BBM yang lebih murah. Namun, jika pemerintah peduli dengan lingkungan, dan bertekad mengurangi ketergantungan pada BBM, maka pemerintah menghapus subsidi BBM, dan menggunakan sebagian atau seluruhnya untuk mensubsidi BBT, sedemikian rupa sehingga harga BBT yang dibayar oleh konsumen sama dengan jika ia membeli BBM. Akibatnya, konsumen menjadi "indifferen" antara BBM dan BBT - secara ekonomi. Namun, mereka yang "sadar lingkungan" kemungkinan besar akan membeli BBT. (Catatan: pada Panel B ini, sengaja saya gambarkan selisih harga yang tidak terlalu jauh antara garis hijau dan biru. Ini untuk merefleksikan dugaan saya bahwa harga ekonomi BBT seharusnya tidak terlalu jauh berbeda dengan harga ekonomi BBM tanpa subsidi).
Panel C adalah situasi di mana ternyata harga pasar atau harga ekonomi BBM sudah lebih tinggi daripada harga ekonomi BBT. Ini skenario paling ideal - jika kita ingin beralih ke energi terbarukan. Kenapa? Karena tanpa subsidi pun, orang akan lebih tertarik membeli BBT ketimbang BBM. Uang yang tidak jadi diberikan untuk subsidi bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti infrastruktur, pengentasan orang miskin, dll.
Jika Panel C ideal, Panel D adalah musibah. Perhatikan, di sini harga pasar BBT masih di atas harga pasar BBM. Pemerintah tidak mau mengganggu subsidi BBM (kita pinjam juga garis merah, bawa ke sini). Tapi di lain pihak, pemerintah juga ingin dilihat sebagai pro-lingkungan. Karena itu, BBT pun disubsidi. Akibatnya, total subsidi membengkak: untuk menutupi selisih antara garis biru dan merah PLUS selisih antara garis hijau dan merah. Jika ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk urusan-urusan pembangunan yang lain? Uang APBN tersedot untuk subsidi BBM dan BBT. Mau pinjam, didemo. Mau cetak duit, inflasi. Semoga daun bisa jadi duit.
Gambar sederhana di atas menunjukkan bahwa selama harga BBM masih disubsidi dan berada jauh di bawah harga pasar BBT, maka dunia usaha tidak akan tertarik mengembangkan energi terbarukan. Karena mereka tahu, pembeli takkan tertarik. Jika mengharapkan pemerintah yang melakukan semuanya, selamat datang Panel D.
Panel B adalah kondisi hipotetikal di mana harga pasar BBT (garis hijau) sedikit di atas harga pasar BBM (perhatikan, kita pinjam garis biru-nya BBM dari Panel A, pindahkan ke Panel B, untuk tujuan perbandingan harga saja). Jika kondisinya seperti ini, maka BBT belum mampu bersaing dengan BBM - konsumen akan memilih BBM yang lebih murah. Namun, jika pemerintah peduli dengan lingkungan, dan bertekad mengurangi ketergantungan pada BBM, maka pemerintah menghapus subsidi BBM, dan menggunakan sebagian atau seluruhnya untuk mensubsidi BBT, sedemikian rupa sehingga harga BBT yang dibayar oleh konsumen sama dengan jika ia membeli BBM. Akibatnya, konsumen menjadi "indifferen" antara BBM dan BBT - secara ekonomi. Namun, mereka yang "sadar lingkungan" kemungkinan besar akan membeli BBT. (Catatan: pada Panel B ini, sengaja saya gambarkan selisih harga yang tidak terlalu jauh antara garis hijau dan biru. Ini untuk merefleksikan dugaan saya bahwa harga ekonomi BBT seharusnya tidak terlalu jauh berbeda dengan harga ekonomi BBM tanpa subsidi).
Panel C adalah situasi di mana ternyata harga pasar atau harga ekonomi BBM sudah lebih tinggi daripada harga ekonomi BBT. Ini skenario paling ideal - jika kita ingin beralih ke energi terbarukan. Kenapa? Karena tanpa subsidi pun, orang akan lebih tertarik membeli BBT ketimbang BBM. Uang yang tidak jadi diberikan untuk subsidi bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti infrastruktur, pengentasan orang miskin, dll.
Jika Panel C ideal, Panel D adalah musibah. Perhatikan, di sini harga pasar BBT masih di atas harga pasar BBM. Pemerintah tidak mau mengganggu subsidi BBM (kita pinjam juga garis merah, bawa ke sini). Tapi di lain pihak, pemerintah juga ingin dilihat sebagai pro-lingkungan. Karena itu, BBT pun disubsidi. Akibatnya, total subsidi membengkak: untuk menutupi selisih antara garis biru dan merah PLUS selisih antara garis hijau dan merah. Jika ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk urusan-urusan pembangunan yang lain? Uang APBN tersedot untuk subsidi BBM dan BBT. Mau pinjam, didemo. Mau cetak duit, inflasi. Semoga daun bisa jadi duit.
Gambar sederhana di atas menunjukkan bahwa selama harga BBM masih disubsidi dan berada jauh di bawah harga pasar BBT, maka dunia usaha tidak akan tertarik mengembangkan energi terbarukan. Karena mereka tahu, pembeli takkan tertarik. Jika mengharapkan pemerintah yang melakukan semuanya, selamat datang Panel D.
0 komentar:
Posting Komentar