0 Sudah Efektifkah Remunerasi

Remunerasi telah dijalankan di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementrian keuangan sejak enam tahun silam. Remunerasi telah dijadikan sebagai simbol reformasi birokasi di kementrian tersebut. Remunerasi sendiri berasal dari kata dalam bahasa inggris remuneration yang berarti gaji atau penghargaan bagi orang yang bekerja dan memberikan prestasi yang cermelang. Diharapakan dengan adanya remunerasi dapat mewujudkan sebuah birokrasi yang bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Remunerasi telah ada di masa kepemerintahan presiden Soeharto, yang pada saat itu menteri keuangannya dijabat oleh Ali Wardhana. Kebijakan Ali Wardhana saat itu merupakan pelaksanaan dari Keppres No 15/1971 yang mengatur tentang bagaimana membuat tunjangan bagi pegawai DEPKEU. Bahkan gaji pegawai DEPKEU saat itu dinaikkan sampai sembilan kali lipat.

Pada tangal 6 Agustus 2007, Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR periode 2004-2009, akhirnya menyetujui usulan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 5,46 Triliun yang akan digunakan untuk reformasi birokrasi dalam kementrian keuangan.

Tetapi dalam pelakanaannya banyak sekali masalah yang timbul akibat diterapkannya kebijakan remunerasi di tiga lembaga yaitu Kementrian Keuangan, BPK dan MA. Banyak kalangan yang mempertanyakan tentang keefekifan kebijakan remunerasi ini. Beberapa masalah yang akhirnya timbul mulai membuat banyak dari kalangan masyarakat yang menyangsikan keefekifan kebijakan remunerasi dalam upaya pereformasian birokrasi yang dicanangkan oleh Sri Mulyani.

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya remunerasi ini antara lain :

Dari segi sosial
Akan terjadi Kecemburuan sosial dan juga perlakuan diskriminatif terhadap instansi lain yang tidak memperoleh remunerasi. Dengan adanya selisih yang besar antara gaji pegawai DEPKEU dengan gaji pegawai lain pasti akan menimbulkan gap antar sesama PNS. Dengan adanya kecemburuan ini, bisa saja PNS dari instansi yang tidak memperoleh remunerasi akan menurun kinerjanya. Sebab mereka akan berpikir kalau kerja yang selama ini telah mereka lakukan kurang mendapat apresiasi dari pemerintah, dikarenakan remunerasi hanya diberikan pada lembaga tertentu saja.

Lihat saja pada Departemen keuangan sebagai perintis remunerasi 100% sejak 2007, diluar gaji bulanan PNS pegawai DEPKEU menerima tunjangan antara Rp 1,3 juta hingga Rp 46,9 juta sesuai dengan grade atau tingkatan pegawai terseut. Hal ini jauh apabila dibandingkan dengan UMK pekerja sektor indstri yang hanya memperoleh upah anatara Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta perbulan.

Dari segi ekonomi
Berdasarkan data empiris, realisasi penerimaan pajak tahun 2006 dan 2007 tidak mencapai target. Dalam enam bulan pertama di tahun 2007 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai netto Rp 155 triliun dari target Rp 411 triliun yang secara proporsional seharusnya pencapaian target penerimaan pajak semester 1 tahun 2007. Seharusnya penrimaan pajak paling tidak harus menapai 50% dari target awal yang seharusnya dicapai atau sebesar 205,5 triliun. Itu berarti shortfall sekitar Rp 50 triliun dari target awal. Demikian juga dalam APBN Pertambahan TA 2007 yang telah diputuskan dalam rapat kerja Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan tanggal 6 Agustus 2007 penerimaan pajak turun Rp 20,04 triliun.

Dari data diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan tidak bekerja dengan baik. Pemberian remunerasi dari APBN menjadikannya deficit, seperti di tahun 2007 defisit APBN sebesar 1,54% terhadap PBD di tahun 2007.
Dari data diatas tentunya kita berpikir kalau APBN-nya saja sudah defisit bagaimana cara pemerintah untuk memberikan remunerasi kepada pegawai DEPKEU dan juga beberapa lembaga lain yang juga mendapat remunerasi???

Jawabannya mudah ditebak, tentunya dari utang negara. Kita lihat berapa utang Indonesia saat ini. Pada tahun 2004 sebesar Rp 662 triliun, dan tahun 2005 Rp 656 triliun, sedangkan tahun 2006 Rp 748 triliun, tahun 2007 Rp 801 triliun, tahun 2008 Rp 906 triliun dan tahun 2009 Rp 920 triliun (sumber : Direktor Jenderal Penelolaan Utang / www.dmo.or.id//).

Dari data diatas terlihat kalau utang Indonesia dari tahun ketahun rata-rata meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2005 sebesar 6 triliun. Sedangkan tahun-tahun berikutnya mengalamai pelonjakan yang sangat besar. Berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu, 8 februari 2010, pemerintah memiliki utang US$ 169,13 miliar atau setara dengan Rp 1.589,78 triliun. Utang terdiri dari pinjaman US$ 64,93 miliar dan surat berharga $104,2 miliar.Sedangkan, pada tahun 2010 ini, pemerintah harus membayar utang luar negeri US$ 8,270 miliar atau sekitar Rp 80 triliun. Angka ini terdiri pokok utang US$ 5,754 miliar dan bunga $ 2,517 miliar.Untuk tahun 2011, pemerintah harus membayar utang luar negeri US$ 7,474 miliar, yang terdiri pokok utang US$ 5,127 miliar dan bunga US$ 2,347 miliar.

Ironisnya, begitu besar bunga yang harus dibayar oleh pemerintah atas utang Negara tersebut. Salah satu penyebab adanya utang tersebut adalah pemberian remunerasi. Dalam APBN tahun 2010 saja utang Indonesia kepada Bank dunia sebesar Rp 12,9 triliun untuk pembiayaan remunerasi. Hal ini sungguh tragis, hanya untuk memberikan tunjangan kepada para pegawai DEPKEU dan lembaga lain yang memperoleh remunerasi pemerintah harus mengutang uang sebesar Rp 12,9 triliun kepada Bank Dunia. Tentunya utang tidak gratis dan pemerintah harus menanggung bunga atas utang tersebut.

Pemberian remunerasi juga menyebabkan adanya pengurangan dana terhadap pembangunan dan kurangnya timbal balik yang diberikan oleh pemerintah kepada para pembayar pajak. Sebab sumber pemasukan untuk APBN dari sektor pajak sebesar 70%.S ementara 60% lainnya dialokasikan untuk belanja pegawai. Dengan adanya remunerasi ini anggaran Negara untuk pembangunan tentu berkurang banyak.



Melihat realitas ini, sebaiknya perlu dikaji ulang sistem remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan. Dan juga perlunya pembenahan internal di kementrian keuangan itu sendiri yang sampai saat ini masih mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan kenaikan standar gaji PNS di semua departemen sesuai dengan prinsip kelayakan dan kepatutan publik.

Dari segi hukum
Remunerasi sebenarnya sudah melanggar Tata tertib DPR pasal 37 ayat 2 huruf e , f , dan juga g. Pertama,pemberian remunerasi hanya didasarkan pada Keppres no 15/1971 yang berlaku pada masa kepemimpinan presiden soeharto. Sedangkan saat ini Keppres tersebut tidak berlaku lagi. Kedua, usulan untuk pemberian remunerasi DEPKEU RAPBN-P 2007 belum melalui pembahasan di komisi XI. Padahal komisi XI merupakan mitra kerja DEPKEU.

Selain itu pemberian remunerasi juga masih belum tepat apabila dilaksanakan saat ini di Indonesia. Sebab beberapa lembaga yang memperoleh remunerasi belum menunjukkan prestasi kinerja yang baik. Bahkan di DEPKEU yang notabene merupakan salah satu lembaga yang memperoleh remunerasi tidak menunjukkan prestasi kerja yang bagus ,malahan terjadi banyak tindak korupsi dan penyelewangan. Padahal seyogyanya remunerasi diberikan kepada para pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang baik, bukan di berikan kepada mereka yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Dan pada akhirnya, reformasi birokrasi adalah salah satu solusi mencegah perilaku korupsi. Remunerasi merupakan salah satu aspek/bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya fokus pada remunerasi saja karena masih ada aspek lain dari reformasi birokrasi yaitu rekruitmen, sistem kerja, penempatan staf dan monitoring. Reformasi menyangkut semua aspek ini akan cukup efektif mencegah perilaku korupsi. Dalam reformasi birokasi harus diubah pola pikir para Pegawai Negeri Sipil. Kalau mindsetnya belum dibenahi, berapapun kenaikan gaji yang mereka peroleh akan terjadi penyelewengan juga.

By nizar al
(kastrat bem fe ub)

0 PILKADA: Mencari Pemimpin dengan Biaya Mahal

Tahun 2009 kemarin Indonesia “punya gawe” dengan menggelar pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang masing-masing dilaksanakan bulan April dan Juli tahun 2009. Pemilihan Presiden oleh rakyat (yang mempunyai hak pilih) secara langsung ini sudah digelar dua kali di Indonesia. Seolah-olah belum habis euphoria rakyat Indonesia terhadap pesta demokrasi nasional ini, tahun 2010 demokrasi kembali dipestakan oleh setidaknya oleh 246 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Dari tingkat propinsi ada 7 pemilihan, 204 pemilihan di tingkat kabupaten, dan 35 pemilihan di tingkat kotamadya. Jumlah ini merupakan jumlaj terbanyak dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, pilkada adalah wujud demokrasi yang bisa langsung dinikmati oleh rakyat. Rakyat bisa memilih pemimpinnya secara langsung di balik bilik-bilik suara yang menentukan masa depan negara dan daerah. “Demokrasi” merupakan alasan terbesar penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Adanya kredo “suara rakyat suara Tuhan” menjadi motivasi dalam penyelenggaraan pilkada. Demokrasi, ya satu kata ini menjadikan pilkada seperti kebutuhan mutlak bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Berangkat dari sini, berbagai fenomena sosial, politik, dan ekonomi seputar pilkada terjadi.
Kata “demokrasi” merupakan judul yang bisa mengcover besarnya anggaran daerah untuk menggelar pemilihan kepala daerah baik di tingkat kota/kabupaten maupun propinsi. Demokrasi menjadi jawaban atas kelayakan jumlah dana yang dihabiskan untuk pilkada. Namun haruskah wujud demokrasi membengkakkan anggaran belanja daerah? Dan haruskah demokrasi ini menghambat pembangunan ekonomi daerah yang kini ditanggung daerah itu sendiri lewat otonomi daerah?

Jika kita tinjau, Pilkada memang benar-benar akan memakan banyak biaya. Mulai dari pemutakhiran data, pencetakan surat suara, kebutuhan logistik, honor penyelenggara, dan lain sebagainya. Padahal dana yang dikeluarkan oleh pemda/pemprov di mayoritas daerah lebih kecil dari yang dianggarkan KPU setempat. Sebagai contoh misalnya Pilkada di kabupaten Indramayu, KPU meminta Rp 27 Miliar untuk penyelenggaraan putaran pertama dan Rp 11 Miliar untuk putaran kedua namun yang dianggarkan oleh pemkab hanya Rp 22,28 Miliar untuk putaran pertama dengan alasan keterbatasan dana. Kasus penolakan pengajuan dana juga terjadi di kota Surabaya, dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada sebesar Rp 66 Miliar ditolak oleh pemkot setempat dan belum ditetapkan jumlah besarannya. Di Kepulauan Riau, dana pilkada pada pos bantuan sebesar Rp27,8 M. Terdiri atas Rp 27 M dana KPU dan dana untuk panwas pilkada sebesar Rp1,7 M. Besaran biaya yang lebih dahsyat lagi terlihat di Pilkada Jatim tahun 2008 silam dimana biaya yang ditelan mendekati angka 1 Triliun Rupiah.

Masalah dana memang merupakan masalah klise yang terjadi di Indonesia. Mungkin solusi terbaik adalah perlu dilakukan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada baik teknis maupun pendanaan. Misalnya dengan mengadakan pilkada secara serentak. Jika pilkada tingkat I dan tingkat II diadakan bersamaan maka akan menekan biaya. Tidak perlu dua kali membayar honor penyelenggara dan tidak perlu dua kali membeli keperluan logistik dan pemutakhiran data. Apalagi tentang pembayaran honor penyelenggara kini menjadi isu nasional di Indonesia disertai dengan sulitnya pencairan dana untuk pilkada. Kesulitan pencairan dana untuk pilkada ini memberikan kesan bahwa penyelenggaraan pilkada terlalu memaksakan. Sulitnya pencairan dana menggambarkan adanya kesulitan keuangan di daerah itu sendiri untuk menyelenggarakan pilkada yang tidak seharusnya terjadi. Belum lagi jika pilkada harus digelar dua putaran, maka dana yang dikeluarkan bisa dua kali lipat dari yang hanya satu putaran. Efisiensi pilkada dengan mengadakan pilkada tingkat I dan II secara serentak bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan yang lain. Memang kendala akan tercipta ketika adanya perbedaan masa jabatan di masing-masing daerah. Dari sinilah kit abutuh adanya perombakan sistem birokrasi. Terdengar cukup memakan biaya memang jika sekilas kita dengar. Namun lebih baik biaya keluar satu kali namun bisa dijadikan penghematan seterusnya daripada kita harus memboroskan anggaran belanja daerah berkali-kali.

Masalah lain jika kita tinjau dari sisi politik dan masyarakat salah satunya adalah ketidaktahuan pemilih pada calon yang dipilih. Tidak sedikit pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih golput karena alasan ini. Bahkan ada juga yang asal pilih dalam menyuarakan aspirasinya. Hal ini hanya menyia-nyiakan besaran anggaran yang telah dihabiskan untuk pilkada.

Unsur lain yang menjadi permasalahan dalam pilkada adalah efektivitas kinerja KPUD. Pelaksanaan pilkada akan berhasil jika penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPUD, memiliki kualitas yang baik. KPUD memiliki tugas besar dalam pelaksanaan pilkada. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah mengatur tata cara pelaksanaan pilkada, membentuk organisasi pelaksana dan pengawasan pilkada, merencanakan hingga menganggarkan kegiatan-kegiatan Pilkada, mengadakan dan mendistribusikan logistik, hingga mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pilkada. Namun dalam prakteknya banyak terjadi penyelewengan yang disebabkan karena KPUD telah menjadi lembaga superbody yang tidak tersentuh dalam artian keputusan KPUD bersifat final dan mengikat. Padahal penghitungan suara kerap kali terjadi penyelewengan. Sedangkan di sisi lain UU no 12/2003 memberikan peluang bagi KPUD untuk melakukan kesewenangan dengan adanya rumusan ketentuan bahwa “Keputusan KPU/KPUD bersifat final dan mengikat”. Maka dari itu seharusnya ada rumusan dan undang-undang lain yang membatasi keputusan KPU dan KPUD agar lembaga tambahan ini tidak menjadi lembaga superbody yang tidak tersentuh.

Masalah lain dalam Pilkada adalah mengenai pelebaran ladang korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya terdapat 3 potensi rawan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada nanti. Pertama, politik uang dengan pola pembagian uang secara langsung yang terjadi pada masa kampanye. Kedua, potensi manipulasi dana kampanye yang disebabkan karena lemahnya aturan yang memudahkan masuknya aliran dana dari sumber-sumber yang sebenarnya tidak diperbolehkan ke rekening tim sukses pasangan pemenang pilkada. Perlu diketahui bahwa regulasi yang berkaitan dengan pilkada yaitu UU no 32 tahun 2004 tentang pemeribtah daerah tidak memberi batasan jumlah sumbangan dari pasangan calon. Ketiga, penggunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye. Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan diperkirakan akan marak pada pilkada nanti seperti yang telah terjadi di pemilu 2009.
Efisiensi kerja yang lainnya adalah seleksi anggota panwaslu dan calon kepala daerah. Selama ini kualifikasi mereka masih longgar. Seharusnya ada kualifikasi mengenai ijazah yang mereka peroleh. Hal ini untuk memotivasi rakyat Indonesia sendiri dalam bidang pendidikan serta meningkatkan kualitas dari pilkada itu sendiri. Kita perlu mengingat bahwa anggapan kepemimpinan merupakan bawaan sejak lahir sudah hilang oleh jaman. Dengan adanya pengetatan kualifikasi anggota panwaslu dan calon kepala daerah diharapkan kualitas pilkada hingga kualitas kepemimpinan nantinya akan naik.


Maret, 2010.
Kastrat-BEM FE UB.

0 Kekuatan Sektor Perikanan Dalam Mengembalikan Supremasi Ekonomi Indonesia Dalam Era Macan Asia

Indonesia memiliki luas laut sekitar 3,7 juta kilometer persegi, alangkah kayanya Indonesia apabila Indonesia dapat secara total mengelola sumberdaya perikanan yang mereka miliki. Dalam dunia laut indonesia terdapat lebih dari 1,4 miliar biota hidup yang saling berinteraksi secara sinergis dengan biota hidup maupun biota mati atau abiotik. Pengolahan sumberdaya perikanan saat ini masih jauh dari pengoptimalisasian sumber daya perikanan. Ibarat laut adalah sebuah ember makan laut indonesia adalah sebuah ember yang bocor. Sekitar 36% hasil laut indonesia dicuri habis-habisan oleh para nelayan Thailand, Vietnam, Australia, bahkan Jepang. Tidak heran jika terjadi sebuah kejadian unik ketika jala ikan tradisional milik nelayan Nusa Tengggara Timur tersangkut di kapal selam pencuri ikan milik Australia. Kebijakan pembangunan Indonesia selama ini dinilai senantiasa diarahkan pada target pertumbuhan semata (target growth oriented). Padahal apabila Indonesia mengelola sumber daya perikanan secara selection oriented maka Indonesia bisa membudidayakan eksplorasi sumber daya perikanan yang berharga jual tinggi, tahukah anda jika ikan arwana merah yang berharga ratusan dolar di pasar internasional merupakan lauk sehari-hari masyarakat pulau buru. Dengan metode selection oriented Indonesia dapat mengembangkan biota-biota laut yang bisa diekspor dan berharga mahal. Indonesia telah memiliki pasukan angkatan laut yang dapat mengidentifikasi gerakan kapal laut maupun kapal laut yang digunakan untuk mencuri sumber daya perikanan Indonesia. Bahkan dalam survey dan peringkat yang dikeluarkan oleh CIA World Fact Book, kekuatan tentara nasional Indonesia adalah yang terkuat nomer 9 di dunia. Indonesia seharusnya secara konsisten melindungi kedaulatan seluruh wilayah Indonesia secara de facto.
Indonesia memiliki banyak sarjana perikanan yang menjadi pengangguran terbuka. Seharusnya pemerintah membuka balai pelatihan bagi pengolahan sumber daya perikanan secara modern dan berkesinambungan. Para politisi maupun para birokrat harus mngesampingkan usaha untuk memperkaya diri sendiri. Dan mereka secara konsistensi harus berperan aktif atau setidaknya berfikir untuk menoptimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perikana. Sebagian besar para politisi, petinggi negara, pejabat, maupun birokrat tidak peduli adanya perikanan, padahal perikanan merupakan tambang emas yang belum termanfaatkan oleh Indonesia. Apakah anda tahu bahwa 100% udang yang dikonsumsi oleh Singapura adalah udang galah produk Indonesia? Apakah anda tahu bahwa 93% ikan pari yang dikonsumsi warga malaysia adalah hasil produk kelautan Indonesia. Dari beberapa fakta diatas, kita patut bangga karena beberapa negara menggantungkan konsumsi perikanannya kepada negara Indonesia.
Namun, produk perikanan Indonesia ternyata belum mampu menembus pasar Uni eropa karena dianggap belum memenuhi syarat-syarat atau kriteria khusus yang diterapkan oleh badan pengawas kesehatan Uni Eropa Food and Veterinary office (FVO) sehingga produk perikanan tersebut tidak layak untuk dijual di Eropa. Padahal, menurut Competent Authority (CA) DKP RI produk-produk perikanan RI sudah memenuhi syarat-syarat yang diterapkan oleh Uni Eropa. Hal tersebut membuktikan belum adanya suatu kontrol yang sistematis dari pemerintah Indonesia pada setiap produk perikanan yang akan diekspor ke luar negeri. Apabila sistem kontrol ini tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan pasar di Amerika atau bahkan di Jepang yang menerapkan standar keamanan pangan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Bahkan jumlah konsumsi hasil laut Indonesia oleh warga Singapura dan Malaysia yang cukup tinggi bukan tidak mungkin bukan berasal dari ekspor melainkan mereka “ambil langsung” dari perairan Indonesia.
Pemerintah dituntut segera melakukan langkah yang nyata untuk melindungi hasil perikanan yang ada di Indonesia dan memperbaiki sistem yang ada sehingga hasil perikanan indonesia dapat lulus uji kesehatan yang diterapkan oleh negara-negara maju. Salah satu cara yang bisa diambil untuk menjaga perairan Indonesia memang dapat dialkukan dengan memperkuat armada laut yang dimiliki oleh Indonesia karena kekuatan armada laut yang dimiliki oleh Indonesia saat ini memang bisa dikatakan masih jauh dari kata “mumpuni” bahkan jika dibandingkan dengan kapal-kapal pencuri ikan negara lain yang terkadang bisa melaju jauh lebih cepat daripada kapal tempur Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan karena dengan wilayah yang sebagian besar adalah air sudah semestinya Indonesia memperkuat armada lautnya. Pembenahan sistem tentunya lebih rumit lagi karena saat ini belum ada sebuah badan khusus yang bisa mengakomodasikan atau menampung semua “pengekspor” hasil perikanan kita ke luar negeri.
Sangat disayangkan apabila kita tidak mengoptimalkan hasil laut yang kita miliki karena wilayah negara kita sebagian besar adalah perairan dan laut. Semestinya sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menunjang perekonomian di Indonesia.
Untuk sebuah tanggung jawab yang diamanatkan kepadaku, demi sebuah emblem yang disematkan di lengan kiri almamaterku. Dariku yang terlalu takut untuk menumpahkan darah ini demi mempertahankan kedaulatan ibunda pertiwi

Oleh : Tim SAKSI (Darjito W., Farah Indah S., Gusti Rendi O.B.) Dept. SOSPOL Div. Kastrat BEM FE UB

0 Hari Libur Nasional Seharga 21,93 triliun

“Pemilu 2009 ini adalah pemilu paling mahal yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia.’

Kamis, 9 April lalu, negara besar dengan jumlah penduduk miskin yang melimpah serta pendapatan perkapita sebesar US$1,300 yaitu Indonesia mengadakan sebuah pesta demokrasi yang sangat mewah bahkan lebih mewah dari pesta ulang tahun Sultan Hassanal Bolkiah untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat. Sebuah pesta dengan biaya besar yang semestinya bisa membangun sebuah kota metropolitan baru dengan fasilitas jalan tol 100%, monorail, dan subway. Benar-benar sebuah prahara memilukan yang mencoreng hati rakyat miskin Indonesia.
Secara logika uang sebesar Rp 145 ribu rupiah bila dibelanjakan akan mendapatkan beberapa barang seperti pulsa, makanan, dan pakaian dapat mendatangkan kepuasan Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2004 lalu, memang pemilu 2009 ini menelan banyak biaya. Bila pemilu tahun lalu “hanya” menghabiskan biaya sekitar Rp 3,5 triliun untuk Pemilu DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD serta Pemilihan Presiden (Pilpres). Maka pada pemilu in biaya melonjak sampai sekitar Rp 21,93 triliun. Menurut ketua KPU, Abdul Hafidz,“tingginya biaya pemilu tersebut terutama disebabkan oleh Perubahan aturan penyelanggaraan Pemilu yang termuat dalam UU 22/2007. Di mana tidak seperti pemilu sebelumnya yang diatur oleh UU 32/2004 tentang penyelenggaran Pemilu tahun 2004.” Berdasarkan peraturan yang baru ini, seluruh biaya pemilu berasal dari APBN, tidak seperti pemilu sebelumnya yang sebagian dananya berasal dari APBD. Untuk sebuah negara dengan ukuran jumlah penduduk sebanyak Indonesia memang biaya untuk pemilu sudah pasti besar, karena banyaknya penduduk yang memiliki hak pilih apalagi dalam kurun waktu lima tahun sudah pasti jumlah pemilih juga bertambah. Biaya logistik pemilu yang meningkat juga menjadi salah satu alasan. Di samping biaya sosialisasi yang tentunya besar karena ada perubahan sistem yang semula “coblos” menjadi “contreng.” Dengan alokasi dana yang begitu besar, seharusnya pemilu ini bisa berjalan lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Namun kenyataannya, pemilu ini justru mengalami banyak kemunduran bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Mulai dari DPT yang bermasalah, rendahnya animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, lambatnya jumlah suara yang masuk ke KPU, sampai banyaknya surat suara yang tidak sah. Sebuah bukti bahwa penggunaan dana yang besar ternyata tidak berjalan efektif.
Melihat kenyataan tersebut, tentunya banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Jumlah partai yang terus meningkat dari tiap pemilu yang tadinya hanya 24 kini menjadi 38 untuk nasional dan khusus untuk di Aceh 44 di satu sisi memang menunjukkan kalau kebebasan memang dihargai, tetapi di sisi lain menyebabkan biaya untuk pemilu juga meningkat. Dengan jumlah partai yang sebanyak itu biaya untuk mencetak kertas suara sudah pasti meningkat. Di sini KPU seharusnya lebih selektif dalam menyaring jumlah parpol yang bisa mendaftarkan dirinya dalam pemilu. Sudah terbukti, semakin banyak parpol dan daftar caleg ternyata tidak meningkatkan animo rakyat untuk memilih meningkat, namun justru membuat rakyat bingung dan jenuh sehingga ujung-ujungnya rakyat lebih memilih golput. Jumlah parpol bisa ditekan dengan electoral threshold sebuah system yang diterapkan sebelum pemilu 2004, di mana parpol yang jumlah kursi di DPR kurang dari 2,5% tidak berhak mengikuti pemilu selanjutnya.
Perubahan cara pemilihan dari “coblos” menjadi “contreng” juga menghabiskan banyak biaya untuk sosialisasi. Memang tujuannya untuk memperbaiki ssstem pemilihan. Namun kenyataannya, dengan waktu sosialisasi yang singkat, tidak semua rakyat bisa mengerti perubahan tersebut, dampaknya banyak surat suara yang tidak sah. Perubahan ini juga menyebabkan penghitungan suara menjadi lebih rumit. Dampaknya jumlah suara yang masuk sampai dengan saat ini sangat lambat, ada yang memperkirakan jika jumlah suara yang masuk tetap seperti ini terus, perhitungan baru selesai pada bulan agustus padahal, bulan Juli nanti pilpres sudah harus digelar. Jika ada perubahan seperti ini, mestinya jauh-jauh hari KPU sudah melakukan sosialisasi sehingga rakyat bisa mengerti penerapan sistem baru ini, selain itu biaya sosialisasi juga bisa ditekan.
Dengan biaya pemilu yang begitu besar, seharusnya pemilu 2009 ini bisa menjadi wadah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam menentukan calon-calon legislativ yang mewakili mereka di pemerintahan karena demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan rakyat. Bukan sebagai ajang bagi beberapa elit politik untuk berebut kekuasaan. Oleh karena itu, saat ini peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja KPU dan wakil rakyat yang nantinya terpilih. Jangan biarkan dana sebesar Rp 21,93 triliun yang sudah dikeluarkan hanya menjadi dana untuk membuat hari libur nasional.

Darjito Wahyu (Akuntansi 08)
DIVISI KAJIAN STRATEGIS
DEPARTEMEN SOSPOL
BEM FE UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

0 Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Gempuran Ritel Modern

Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Gempuran Ritel Modern

Menjamurnya peritel – peritel besar di berbagai kota di Indonesia benar – benar membuat para pelaku usaha di pasar tradisional kalang kabut. Peritel modern yang umumnya menyediakan kebutuhan pokok hingga kebutuhan elektronik ini mulai menggerus keberadaan pasar tradisional. Bahkan, omzet penjualan pasar tradisional di kota Bandung turun hingga 60 %. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti pasar tradisional akan benar – benar punah apabila perkembangan ritel modern tidak dibendung oleh kebijakan pemerintah. Lebih dahsyatnya lagi, ritel – ritel modern kini hadir sangat dekat dengan pasar tradisional seperti Alfamart dan Indomaret. Ritel – ritel tersebut juga membidik konsumen kalangan menengah ke bawah untuk berbelanja di outlet mereka.
Kalangan skeptis mengemukakan pendapat jika pasar tradisional tidak akan punah di Indonesia. Banyak penduduk di desa – desa hingga kota – kota kecil yang akan setia berbelanja di pasar. Penduduk di desa – desa hingga kota – kota kecil memiliki daya beli yang rendah. Sedangkan harga kebutuhan pokok utama mereka seperti sayur mayur ataupun ikan segar di ritel modern masih tergolong mahal dan tidak terjangkau. Selain itu, budaya tawar menawar dalam berbelanja di Indonesia juga tidak akan bisa ditemui di ritel modern. Padahal ibu – ibu di Indonesia gemar sekali untuk menawar. Maka kalangan skeptis 100 % percaya bahwa pasar tradisional tidak akan pernah punah di Indonesia.
Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di dunia ini memang tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bisa –bisa saja suatu saat nanti pasar tradisional di Indonesia akan punah ditelan oleh waktu. Senjata yang diperlukan untuk menyelamatkan pasar tradisional dari kepunahan hanya ada dua, yaitu peraturan pemerintah tentang perlindungan pasar tradisional dan perubahan dari pasar tradisional itu sendiri. Dua senjata pamungkas itu dijamin akan mengembalikan kejayaan pasar tradisional di Indonesia seperti puluhan tahun yang lalu di mana peritel modern belum memasuki atmosfer persaingan bisnis. Kita tidak ingin melihat jutaan orang menjadi pengangguran gara – gara pasar tradisional tempat mereka mencari nafkah punah ditinggalkan oleh pembeli yang beralih berbelanja ke ritel modern.
Dalam UU nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau usaha jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Undang - undang ini menjadi benteng utama dalam membentengi kepunahan pasar tradisional dari praktik monopoli ritel-ritel modern yang semakin merajalela. Harga-harga barang kebutuhan pokok di ritel-ritel modern yang terkadang sangat murah juga mulai dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Perda juga mempunyai andil penting dalam melindungi pasar tradisional. Setiap pemerintah daerah harus berani menolak suap dari para developer yang akan membangun ritel modern di sekitar pasar tradisional. Berbagai Perda ampuh yang harus diterapkan untuk membombardir ritel modern adalah :
1. Setiap ritel modern yang memiliki luas 1 – 200 m2 harus berada minimal 200 m dari lokasi pasar tradisional. Ritel modern ini digolongkan sebagai minimarket dimana jumlahnya maksimal 1 unit di kota kecil, 2 unit di kota besar, dan 3 unit di kota metropolitan per kelurahan.
2. Setiap ritel modern yang memiliki luas 201 – 1.000 m2 harus berada minimal 400 m dari lokasi pasar tradisional. Ritel modern ini digolongkan sebagai supermarket dimana jumlahnya maksimal 1 unit di kota kecil, 3 unit di kota besar, dan 5 unit di kota metropolitan per kecamatan.
3. Setiap ritel modern yang memiliki luas > 1.001 m2 harus berada minimal 1 km dari lokasi pasar tradisional. Ritel modern ini digolongkan sebagai hypermarket dimana jumlahnya maksimal 1 unit di kota kecil, 3 unit di kota besar, dan 5 unit di kota metropolitan per kota / kota bagian.
Perda ini dijamin maknyus melindungi keeksistensian pasar tradisional. Masyarakat juga harus berani menyegel hingga membakar apabila ada ritel modern yang akan berdiri di dikat pasar tradisional. Kembali lagi, pasar tradisional Indonesia yang melindungi ya orang-orang Indonesia itu sendiri. Bahkan di Mesir, mal-mal berada belasan kilometer dari pasar tradisional. Peraturan yang dibuat Pemerintah Mesir dalam memproteksi pasar tradisional ini perlu ditiru oleh Pemerintah Indonesia.
Sudah saatnya pasar tradisional di Indonesia berbenah diri mulai dari infrastruktur hingga pelayanan. Masyarakat kota yang mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja juga harus merasakan kenyamanan dalm berbelanja di pasar tradisional. Para pemerintah daerah maupun pihak swasta harus memberikan kontribusi dalam perubahan pasar tradisional ini. Pemerintah harus mengeluarkan jurus-jurus jitu untuk mengembalikan minat masyarakat agar kembali berbelanja di pasar tradisional. Beberapa langkah yang dapat ditempuh pemerintah kota / daerah untuk mengembalikan keeksistensian pasar tradisional adalah :
1. Merenovasi bangunan pasar tradisional seperti mengganti lantai yang kotor dengan keramik, mengecat bangunan pasar tradisional agar terlihat menarik, dan memperbaiki kamar mandi sehingga menjadi bersih. Dana renovasi diambil dari APBD dan sumbangan pemerintah provinsi / pusat.
2. Menata pedagang-pedagang yang ada di dalam pasar sesuai barang dagangan mereka. Jadi ada zona-zona tersendiri seperti zona sayur mayur, zona ikan laut, zona daging-dagingan, zona kue basah, dan zona kebutuhan dapur. Penataan ini membuat para pembeli di pasar tradisional tidak kebingungan mencari kebutuhan mereka.
3. Melatih para pedagang pasar tradisional agar menjaga kebersihan pasar. Pedagang pasar harus membuang sampah dagangan pada tempat sampah yang telah disediakan. Menyapu dan mengepel bedak mereka setiap kali akan menutupnya.
4. Membentuk tim pembersih pasar yang terdiri atas pasukan kuning. Tim ini bertugas untuk membersihkan pasar sekali dalam seminggu. Tim ini membersihkan lantai, bedak, kios, hingga kamar mandi yang ada di dalam pasar sehingga pembeli merasa nyaman ketika berbelanja di pasar.
5. Membentuk tim keamanan pasar yang terdiri atas hansip atau kamra. Tim ini bertugas untuk menjaga keamanan pasar seperti memberantas preman dan anak jalanan sehingga pembeli merasa aman ketika berbelanja di pasar.
6. Mengombinasikan pasar tradisional dengan pasar wisata. Jadi pasar tradisional juga menjual suvenir – suvenir atau oleh – oleh khas daerah tersebut. Pasar wisata tradisional ini juga menjadi sarana pariwisata Indonesia.
7. Mengadakan even – even menarik di pasar – pasar tradisional seperti goyang dangdut grebek pasar atau demo memasak gratis di pasar-pasar tradisional sehingga menarik banyak perhatian masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.
8. Menginstruksikan kepada semua sekolah di Indonesia agar mengajak murid-muridnya berbelanja atau mengadakan penelitian di pasar tradisional. Kebiasaan untuk berkecimpung di pasar biasanya akan menimbulkan kecintaan terhadap pasar itu.
9. Melarang berdirinya ritel –ritel mini modern yang beroperasi di sekitar pasar tradisional seperti Alfamart, Indomaret, Circle K, Giant Supermarket, dan Carrefour Express. Pemerintah harus berani menyegel ritel-ritel mini modern yang mendirikan tempat usaha di sekitar pasar tradisional.
Niscaya dengan adanya berbagai langkah proteksi dari pemerintah dan masyarakat, pasar tradisional akan tetap eksis seperti sediakala. Kita ingin melihat pasar-pasar tradisional di Indonesia menjadi bersih dan nyaman. Kita masih ingin melihat anak-cucu kita merasakan berbelanja di pasar tradisional. Harapan besar yang digantungkan oleh penulis adalah pasar tradisional menjadi tuan rumah tempat berbelanja di negerinya sendiri. Sejarah pasar tradisional selama ratusan tahun tidak boleh lenyap begitu saja oleh gempuran ritel modern yang tak kenal ampun.


Oleh :
GUSTI RENDI OKTAVIANO B.
Dept. SOSPOL BEM FE UB

0 PASAR TRADISIONAL, RIWAYATMU KINI...

Fatma Rosyida Azhari
0810233016

Pasar tradisional merupakan sentra kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, tumbuh dan berkembang baik di desa maupun di kota seiring perkembangan masyarakat. Pasar tradisional sendiri merupakan simbolisasi dari kemandirian rakyat karena bertahun-tahun pasar tradisional menjadi tempat transaksi jual beli dan srana bagi berkembangnya ekonomi rakyat. Di sana bergabunglah segala elemen masyarakat yang tergabung dalam transaksi jual beli.
Namun dewasa ini keberadaan pasar tradisional mulai terancam dengan adanya retail-retail besar maupun kecil yang lebih modern dan nyaman. Patut diakui pasar modern memiliki keunggulan di tengah masyarakat yang berkarakter manja, hedonis, dan serba instan. Pasar ini melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir. Pembeli dimanjakan dengan harga barang yang menarik, kemasan rapi, jenis barang lengkap, situasi yang bersih dan nyaman, petugas layanan yang ramah dan menarik menyebabkan pasar ini selain menjadi sebuah one stop shopping juga menjadi tempat wisata keluarga yang murah dan menyenangkan. Konsumen datang ke pasar modern untuk membeli semua kebutuhan, sekaligus dengan gengsinya.
Pasar ini tidak saja memenuhi kebutuhan konsumen, tapi dia juga menciptakan kebutuhan. Banyak barang yang tidak dikenal sebelumnya, dan tidak menjadi kebutuhan, akhirnya dibeli karena penyajiannya menimbulkan selera konsumen. Diketahui sebanyak 85 persen konsumen berbelanja secara impuls. Dalam artian, keinginan membeli timbul akibat rangsangan atau gerak hati yang muncul secara tiba-tiba setelah melihat barang yang dijajakan tanpa pertimbangan masak.
Dari aspek harga pun pasar modern kadang-kadang diopinikan lebih murah daripada harga barang di pasar tradisional. Dengan strategi subsidi silang, membuat harga suatu jenis barang lebih murah, namun harga barang lain jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Selain itu harga beli juga bisa ditekan karena keunggulan dapat membeli dalam jumlah besar, dan biaya stok minimum dengan bantuan teknologi informasi.
Tanpa disadari kemanjaan dan kenyamanan itu harus dibayar mahal karena terjadinya penyedotan uang ke luar. Ritel-ritel modern tersebut pada umumnya milik asing, misalnya Makro, Carrefour, Giant, Goro , Indogrosir, Clubstore. Bahkan sekelas Indomaret yang mulai merembet ke lingkungan lebih kecil juga milik pemodal Singapura. Sementara pemain lokal, yakni Alfa Gudang Rabat juga dimasukkan dalam kriteria ini meski ukuran tokonya lebih kecil (semihiper), tetapi keanekaragaman barang yang dijual sama dengan hipermarket. Maka dapat dipastikan merembaknya pasar modern akan seiring dengan mengalirnya modal ke luar (capital outflow), atau setidak-tidaknya akan terjadi backwash effect dari daerah ke pusat.
Harus diakui bahwa masuknya investor atau pengusaha asing ke dalam perekonomian kita sulit dihindari, sebagai akibat komitmen kita terhadap globalisasi. Tapi seyogyanya tetap terkontrol. Di Singapura, misalnya, cuma ada satu outlet Carrefour, tapi di Jakarta, ada lebih 50 outlet pasar modern, baik hipermarket maupun supermarket. Keberadaan mereka jelas mematikan pasar tradisional.
Sementara itu terdapat beberapa alasan bagi kita untuk tetap mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Pertama, para pedagang pasar tradisional tidak mungkin melakukan capital outflow. Kedua, Pasar tradisional merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Ketiga, pasar tradisional merupakan penyelamat negara pada saat terserang krisis ekonomi seperti sekarang ini. Terbukti di Amerika perekonomian mereka selamat karena masayarakat kembali menghidupkan pasar tradisional.
Tentu saja pengembalian pasar tradisional pada tempatnya diperlukan kerja sama segala pihak dan elemen. Perlu diatur kembali undang-undang dan peraturan yang beredar dimasyarakat, kemudian dipertegas dan dikonsistenkan. Karena yang sering terjadi di lapangan adalah hukum yang berlaku jalan di tempat dan tidak jelas alur serta sanksi bagi yang melanggar sehingga masyarakat tidak lagi percaya dan menghargai hukum yang berlaku. Salah satunya mengenai perizinan bagi ritel yang berlaku seumur hidup tanpa ada jangka waktu. Sehingga memberi kesan bahwa pemberian izin bagi ritel begitu longgar dan mudah. Selain itu, dalam perda tidak dicantumkan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran aturan. Ini membuktikan pemkot belum tegas untuk mengatur keberadaan pasar tradisional maupun modern. Pasar tradisional perlu berbenah. Tidak lagi erat dengan kesan kumuh, kotor, dan jorok. Seperti banyak pasar tradisional di luar negri yang kini banyak menjadi kawasan wisata. Dirasa perlu untuk melakukan revitalisasi dengan memperbaiki fasilitas yang ada seperti pergantian lantai, perbaikan listrik, dan pemasangan penyejuk udara(AC).
Usaha ini sekali lagi harus didukung dan diperhatikan berbagai elemen masyarakat. Tentu saja kita tidak ingin keberadaan pasar tradisional menjadi kenangan belaka. Pemerintah, pengusaha kecil dan konglomerat yang seringkali berlomba-lomba untuk membangun mall-mall dan pusat perbelanjaan modern lainnya harus merubah paradigma dan lebih memperhatikan nasib rakyat kecil. Bagaimanapun pasar tradisional telah membantu memberdayakan para pengangguran dan memberikan lapangan pekerjaan serta membentuk jiwa-jiwa yang sadar akan perlunya berbisnis dan berinteraksi sekaligus. Dan tentunya menghidupkan pasar tradisional merupakan tugas kita semua.

REFERENSI

1. http://rullyindrawan.wordpress.com/2008/12/02/kebijakan-publik-yang-mengatur-sinergitas-pasar-modern-dan-tradisional/, diakses pada ahad, 22 maret 2009 pukul 15:30 WIB.
2. http://newslinkweb.com/2008/12/23/pasar-tradisional-vs-modern/, diakses pada ahad, 22 maret 2009 pukul 15:40 WIB.
3. http://pr.qiandra.net.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=60287, diakses pada ahad, 22 maret 2009 pukul 14.00 WIB.
4. http://metro.vivanews.com/, diakses pada ahad, 22 maret 2009 pukul 14:30 WIB.
5. http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat5&id=115, diakses pada ahad, 22 maret 2009 pukul 16:02 WIB.
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian, diakses pada ahad, 22 maret 2009 pukul 16:12 WIB.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

Penulis adalah Staff Dept. Hubungan Masyarakat BEM FE UB

0 Pembenahan Ranah Perbankan Indonesia :

Pembenahan Ranah Perbankan Indonesia :

Sebuah Peluang untuk Meningkatkan Sektor Riil

oleh : Anina Sukmajati *

Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peran Perbankan dalam Meningkatkan Sektor Riil

Bank mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan sektor riil, sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana pihak ketiga. Sektor riil Indonesia yang ditopang Usaha Kecil dan Menengah mengalami perbaikan seiring dengan perbaikan kinerja perbankan Indonesia . Dalam kerangka pengembangan usaha mikro dan kecil, sektor perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyaluran kredit dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang terjangkau.

Sampai dengan triwulan II-2007 perbankan menunjukkan perkembangan yang cenderung terus membaik seperti tercermin dari beberapa indikator utamanya. Penghimpunan dana perbankan dalam tahun 2006 dan triwulan II 2007 masih meningkat walaupun dengan laju yang sedikit menurun, terpengaruh oleh penurunan suku bunga perbankan khususnya suku bunga deposito berjangka. Pertumbuhan penghimpunan dana perbankan (deposito, giro dan tabungan) pada akhir 2006 sebesar 14,52 persen sedikit menurun dari 17,51 persen pada akhir 2005, sedikit meningkat menjadi 15,36 persen pada triwulan I 2007 dan meningkat menjadi 16,0 persen pada Juni 2007. Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran dana (kredit investasi, modal kerja) pada tahun 2006 juga agak menurun dari 24,59 persen pada akhir 2005 menjadi 14,13 persen, meningkat menjadi 16,51 persen dan 20,40 persen pada triwulan I dan II tahun 2007.

Perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana perbankan dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga perbankan. Penurunan BI-Rate dari 12,75 persen pada April 2006 secara bertahap menjadi 9,75 persen pada akhir 2006 dan 8,75 persen pada bulan Mei 2007, diikuti oleh penurun deposito 1 bulan dari 11,98 persen pada akhir 2006 menjadi 7,46 persen pada Juni 2007 dan penurunan suku bunga kredit investasi, konsumsi dan modal kerja. Suku bunga kredit modal kerja menurun dari 15,07 persen pada akhir 2006 menjadi 13,88 persen pada Juni 2007.

Penurunan tingkat suku bunga tersebut berdampak pada peningkatan pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat, termasuk dunia usaha. Pada bulan Juni 2007 posisi kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat menjadi Rp885,0 triliun atau naik 20,4 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2006. Sedangkan dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan pada bulan Juni 2007 mencapai Rp1.363,8 triliun, meningkat 15,6 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Namun, meskipun posisi kredit cenderung meningkat. Penyaluran dana pihak ketiga belum dapat dikatakan maksimal. Pada tahun 2006 DPK yang disalurkan hanya 62% dari DPK yang dapat dihimpun. Selebihnya, disalurkan ke dalam bentuk portofolio lain termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi perbankan yang secara luas memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia . Tujuannya adalah untuk memperbaiki ranah perbankan Indonesia yang sempat hancur dihantam badai krisis tahun 1997, dampak negatif tersebut, antara lain, ditandai dengan terkikisnya permodalan bank, meningkatnya non perfoming loans (NPL), dan penutupan sejumlah bank

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankanIndonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Implementasi API dirumuskan melalui enam pilar yaitu:

a. Struktur perbankan yang sehat

b. Sistim pengaturan yang efektif

c. Sistim pengawasan yang independen dan efektif

d. Industri perbankan yang kuat

e. Infrastruktur pendukung yang mencukupi

f. Perlindungan Konsumen.

Setelah implementasi API dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun, bentuk struktur perbankan Indonesia yang diharapkan adalah :

a. 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun.

b. 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun.

c. 30 sampai 50 bank spesialis yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompentensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun.

d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp.100 miliar.

Program penguatan struktur permodalan perbankan (konvensional dan syariah) dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko bank, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit bank. Program penguatan permodalan dilaksanakan dalam jangka waktu masa transisi selama 5 sampai 7 tahun ke depan sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum sesuai dengan ruang lingkup usaha maupun risikonya. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan perbankan untuk menyamakan level of playing field, seluruh bank diharuskan mencapai permodalan minimum sebesar Rp100 miliar. Namun demikian dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, bank-bank yang saat ini telah memiliki permodalan di atas Rp100 miliar apabila mau menjadi bank yang berskala internasional maka diwajibkan memenuhi persyaratan masing-masing yaitu permodalan di atas Rp50 triliun dan antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun. Bahkan pada tahun 2008 bank wajib memenuhi batas modal minimal sebesar Rp. 80 milyar

Dalam upaya memperkuat permodalan sesuai ketentuan minimum, perbankan diharapkan menyampaikan business plan yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Cara pemenuhan pencapaian permodalan dapat dilakukan melalui:

1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru.
2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru,
3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal,
4. Penerbitan subordinated loan dengan catatan memenuhi ketentuan persyaratan sebagai modal bank.

Dampak dalam penetapan kebijakan ini adalah banyak bank-bank besar beramai-ramai mengakusisi bank-bank kecil yang tidak memenuhi persayaratan modal tapi memiliki kinerja cukup baik. Contohnya, Bank BRI yang mengakuisisi Bank Jasa Arta dengan nilai penawaran sekitar Rp 60 miliar. Oleh BRI, yang merupakan bank terbesar ketiga di Indonesia , Bank Jasa Arta akan dimerger dengan unit usaha syariah BRI untuk dijadikan bank umum syariah. Ini strategi BRI untuk memanfaatkan pasar perbankan syariah yang tengah berkembang pesat.

Sedangkan, bank terbesar di Indonesia , Bank Mandiri, mengakuisisi Bank Sinar Harapan Bali. Bank Sinar Harapan Bali merupakan bank lokal yang sangat kuat dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil. Strategi ini merupakan bagian dari transformasi Bank Mandiri untuk menjadi regional champion bank, atau bank pertama Indonesia yang disegani di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Bank terbesar kedua, BCA, telah menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi dua bank kecil, yang nantinya akan dijadikan sebagai bank umum syariah dan bank yang fokus pada segmen wealth management. Manajemen BCA mengharapkan target itu terealisasikan pada triwulan III-2008. Dana yang disediakan untuk akuisisi itu sekitar Rp 200 miliar.

Sementara BNI, pada tahun 2008 akan menyempurnakan transformasi segmen bisnis dari yang sebelumnya dominan pada segmen korporasi menjadi dominan di segmen UKM serta konsumsi.Transformasi bertujuan menurunkan risiko sekaligus meningkatkan profit. Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, transformasi diwujudkan dengan komposisi kredit yang relatif lebih seimbang, yaitu 40 persen korporasi dan 60 persen UKM dan konsumsi. Upaya memacu pertumbuhan segmen UKM dan konsumsi dilakukan dengan pembangunan sentra kredit dan inovasi produk. Di segmen UKM, bank pelat merah itu telah memiliki 50 sentra kredit kecil dan 19 sentra kredit menengah. Di segmen konsumsi, BNI memiliki 12 sentra kredit. Setelah menyeimbangkan portofolio kredit, langkah selanjutnya ialah memacu pertumbuhan yang lebih cepat.

Seperti halnya Bank Mandiri, BNI juga menggenjot pertumbuhan dengan strategi akuisisi. BNI akan mengakuisisi bank-bank lokal di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang kuat di segmen UMKM.

BNI juga akan mengakuisisi bank berskala menengah atau besar yang fokus pada segmen konsumsi. Potensi BNI untuk berlari lebih cepat tahun 2008 semakin besar seiring adanya penambahan modal. Pada Agustus 2007, dilakukan penambahan modal melalui right issue, bersamaan dengan divestasi saham pemerintah.

Dari right issue, diperoleh dana sekitar Rp 4 triliun. Dana digunakan untuk memperkuat struktur permodalan yang selanjutnya digunakan mendanai proyek jangka panjang infrastruktur (75 persen) dan sisanya 25 persen untuk melunasi surat utang yang jatuh tempo.

Single Presence Policy

Selain menetapkan API. BI juga mengeluarkan kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP) yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional dalam mengelola bisnis mereka. SPP dibuat untuk mempercepat konsolidasi perbankan dimana BI mewajibkan satu stakeholder/shareholder hanya memiliki satu bank. Kebijakan ini memicu pemegang saham yang mengendalikan lebih dari dua bank menempuh langkah merger.

Khazanah National Berhad yang mengendalikan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk merespons pelaksanaan aturan kepemilikan tunggal itu dengan mengkaji kemungkinan memilih opsi merger. Demikian juga dengan Temasek Holdings yang menguasai PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk juga sedang menyiapkan rencana memilih opsi merger ketimbang opsi jual saham atau membentuk holding company.

Beberapa bank yang melakukan aksi merger tersebut antara lain PT Bank Windu Kentjana dengan Bank Multicor, Bank Harmoni dengan Bank Index Selindo dan Rabo Bank dengan Bank Haga dan Hagakita. Commonwealth Bank Australia yang mengambil alih saham Bank Arta Niaga Kencana juga memilih menggabungkan Bank Commonwealth Indonesia tidak lama setelah proses akuisisi tuntas.

Selain mengatur bank-bank swasta, kebijakan SPP ini tidak membuat pengecualian pada bank BUMN. Penerapan SPP pada bank BUMN menimbulkan dilema bagi stakeholder mereka. Hal ini dikarenakan bank BUMN dalam kegiatan usahanya memiliki misi ganda. Sebagai entitas bisnis bank BUMN harus bisa menghasilkan keuntungan untuk kepentingan shareholder. Sedangkan sebagai bank yang dimiliki negara dan rakyat, bank-bank BUMN juga mengemban misi sosial (corporate social responsibility) untuk membantu pembangunan yang mempu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai contohnya, bank BRI yang diberi tugas oleh pemerintah untuk membiayai sektor UMKM dan Bank BTN yang diberi tugas membiayai perumahan rakyat khususnya menengah kebawah.

Disisi lain bank-bank BUMN masih kalah bersaing dengan bank swasta nasional. Bahkan mereka juga harus saling bersaing untuk memperebutkan market share yang sama. Dapat dikatakan kebiakan SPP merupakan satu langkah positif untuk mensolidkan perbankan nasional. Bagi bank-bank BUMN kebijakan ini dapat meningkatkan bergaining power bank yang bersangkutan dalam kancah perbankan nasional.

Namun langkah yang ditempuh untuk merespon kebijakan ini, bagi bank “pelat merah” harus disusun dengan hati-hati, mengingat bank-bank tersebut sarat dengan mauatan politis dan kepentingan banyak pihak. Langkah yang diambil juga harus mempertimbangkan misi CSR yang diemban bank. Selain aspek manajemen internal terutama yang menyangkut masalah karyawan, aspek pemsaran juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam merespon kebijakan SPP. Langkah apapun yang dipilih, merger, akuisisi, maupun membentuk holding company harus mempertimbangkan aspek yang dipaparkan yang telah dipaparkan diatas. Sehingga kebijakan yang diambil dapat mengakomodir pencapaian misi yang ditargetkan diawal.

Penutup

Dua kebijakan baik API maupun SPP yang dicanangkan otoritas moneter Indonesia memiliki tujuan untuk memperbaiki ranah perbankan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional. Diharapkan dengan diluncurkannya dua kebijakan ini perbankan sebagai penunjang keberlangsungan sektor riil dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan maksimal. Penetapan modal minimum Rp. 100 milyar pada tahun 2010 dan pada tahun 2008 bank sudah harus memenuhi setidaknya Rp. 80 Milyar, merupakan sebuah langkah awal yang positif. Dengan jumlah tersebut diharapkan bank dapat meningkatkan kemampuan mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit bank.

Dampak positif lain juga terlihat dari gerakan bank-bank besar yang mengakuisisi bank-bank kecil yang fokus dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Bahkan ada bank yang berencana mengembangkan unit syariah yang notabene memiliki bargaining yang kuat dalam pembiayaan usaha mikro. Terbukti selama beberapa tahun belakangan bank syariah telah mengalami peningkatan serta pertumbuhan asset yang luar biasa. S Diharapkan tindakan ini merupakan sebuah peluang bagus dalam meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung sektor riil.

Namun dalam merespon kebijakan ini, langkah yang dilakukan, baik berupa merger, akuisisi, maupun holding company, harus mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan kinerja perbankan kedepan. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Manajemen Internal bank, terutama masalah karyawan.
2. Strategi pemasaran yang harus ditetapkan dalam rangka menghadapi persaingan.
3. Teknologi informasi yang menunjang.
4. Jaminan keamanan dana nasabah.
5. Misi CSR yang diemban (terutama untuk bank pemerintah)
6. Fokus usaha yang dijalankan, serta market share yang didapatkan.

Dengan diperhatikannya 6 aspek diatas diharapkan kinerja perbankan dalam waktu yang akan datang dapat berjalan dengan optimal. Sehingga peningkatan sektor riil yang dalam jangka panjang dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat dapat terwujud.

*Penulis adalah Kepala Direktorat Jendral Kajian Strategis Departemen Sosial Politik Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007-2008, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya jurusan Manajemen angkatan 2006.