0 Innovation Business Packaging dalam Mengatasi Global Warming

Sebuah persoalan bersama bumi ini, bukan hanya persoalan Ameriksa Serikat, Uni Eropa, atau China. Bumi ini sudah hampir berada di masa senjanya. Tidak hanya oleh perilaku tak bertanggung-jawab manusia, tak hanya oleh keserakahan dan klaim semena-mena atas sumber daya planet biru ini, namun juga oleh kenaikan pancaran energy dari matahari.
Sebagai homoeconomicus, kita telah melakukan kesalahan fatal dimana selama ini kita tidak memikirkan hal ini. Ternyata selama ini kita mengkonsumsi barang-barang lebih murah dari seharusnya, atau mungkin juga kita menghirup oksigen yang sebenarnya memilki harga. Setiap barang yang kita konsumsi pasti melewati minimal sebuah rantai emisi, baik itu dari pembuatannya maupun ketika pendistribusiannya, ketika menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil sebagai alat transportasinya. Bahkan sayuran yang kita konsumsi pun memakan cukup banyak bahan bakar untuk dapat sampai di meja makan kita. Rantai emisi yang dilewati setiap barang yang kita konsumsi seringkali kita anggap tidak ada, bahwa setiap gram karbon yang dihasilkan rantai tersebut tidak menimbulkan konsekuensi bagi hidup kita. Bila karbon-karbon itu menutup tirai langit lalu mengungkung panas matahari di atmosfer ini, begitu banyak konsekuensi yang harus kita tanggung. Melelehnya es di kutub yang mengganggu kestabilan ekosistem ikan di laut, meningginya permukaan air laut yang suatu saat akan menggenangi pelabuhan-pelabuhan di seluruh tepi benua, dan beribu-ribu multiplier effect lainnya dari pemanasan global yang terjadi akan menimbulkan biaya ekonomi, social, bahkan politik yang sangat tinggi. Atau di sisi yang lain, selama ini kita tidak menyadari bahwa setiap oksigen yang kita hirup adalah hasil dari fotosintesis pohon-pohon yang ada di bumi ini, di hutan-hutan, atau bahkan di pekarangan tetangga kita. Setiap pohon tersebut memerlukan lahan untuk dapat hidup, setiap lahan yang ditanami pohon memiliki opportunity cost. Bisa saja tetangga kita menebangnya lalu menggantinya dengan rumah untuk disewakan, bisa saja hutan-hutan tersebut digunduli lalu digantikan dengan perumahan dan pusat perdagangan. Setiap senyawa oksigen yang kita hidup mengandung sebuah biaya yang selama ini tidak kita bayar.
Pekerjaan besar menyelematkan bumi ini, atau lebih tepatnya menyelematkan “eksistensi manusia” telah menjadi tanggung jawab setiap negara. Setiap negara saling menekan negara lain untuk mengurangi emisinya, setiap negara memaksa setiap industrinya untuk menggunakan sumber energi terbaharui. Setiap aktivis lingkungan mengajak untuk mengurangi konsumsi listrik, mengurangi konsumsi daging, mengurangi penggunaan kendaran berbahan bakar fosil. Bukan maksud saya mengatakan berbagai tindakan tersebut buruk atau tidak tepat, bukan maksud saya untuk menghakimi bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak efektif maupun solutif. Kegiatan, paksaan, dan ajakan tersebut adalah sesuatu yang tetap harus dilaksanakan, tapi mari sedikit kita evaluasi…Kegiatan-kegiatan tersebut, ajakan-ajakan tersebut biasanya tidak akan bertahan lama. Ketika isu global warming marak, memang terjadi penurunan signifikan terhadap penggunaan bahan bakar, plastik, dan daging, namun sebagian hanya rabun senja. Hanya beberapa orang yang tetap terus menjaga idealism itu. Mari kita juga evaluasi pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan pemerintah negara-negara ini terhadap tingkat konsumsi bahan bakar dan listrik. Jika pengurangan konsumsi bahan bakar fosil dan listrik hanya dilakukan di satu sisi tanpa ada insentif di lain sisi maka hanya akan menjadi penurunan kinerja perekonomian, memperlambat pemulihan krisis global, dan sangat mungkin akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial lainnya. Pemaksaan penggunaan energi alternatif tanpa ada persiapan yang matang dan jaminan yang jelas hanya akan menimbulkan penolakan dan resisten dari masyarakat. Hanya menggantungkan penyelamatan bumi ini pada semangat cinta lingkungan merupakan sesuatu yang sangat riskan.
Perlu ada suatu sistem yang menjamin seseorang mau dan mampu melakukan penyelamatan bumi ini. Inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita. Suatu hal yang susah bila kita memaksa setiap tumah tangga untuk menggunakan panel surya sebagai pengganti listrik konvensional. Sebuah contoh yang menarik bila kita melihat kebijakan kelistrikan Jerman. Jerman membuka suatu peluang investasi bagi penyediaan kelistrikan negara tersebut. Investasi tersebut berupa investasi terhadap pemasangan sel fotovoltaik pada atap-atap rumah dan bangunan. Setiap watt yang dihasilkan sel fotovoltaik tersebut akan dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut dan sisanya akan dialirkan ke perusahaan penyedia listrik. Listrik yang dialirkan ke perusahaan listrik akan dibeli oleh perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga pasar selama 20 tahun, nilai pembelian tersebut senilai dengan return 8%tahun selama 20 tahun nilai investasi pemasangan sel surya yang mereka lakukan. Alhasil saat ini telah banyak terpasang sel surya pada atap-atap rumah dan gedung di Jerman. Inilah perbedaan dari kebijakan penanganan global-warming di Jerman dengan di Amerika Serikat. Di Amerika, pemerintah mengajak kaum pecinta lingkungan untuk menyelamatkan bumi ini, tapi di Jerman pemerintah mengajak para investor, rumah tangga, dan masyarakat homoeconomicus untuk membuat solusi bersama atas global-warming.
Kebijakan seperti di atas lah yang sekarang ini diperlukan bumi. Daripada membeli listrik tenaga fosil dari swasta dengan harga tinggi dan menyubsidinya ke rakyat, langkah ini jauh akan lebih tepat sasaran dan sekaligus mengembangkan perekonomian masyarakat langsung. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu dalam membangun sebuah innovation business packaging. Dimana setiap inovasi harus selalu dibingkai dalam konsep bisnis yang baik sehingga menarik untuk direalisasikan. Seiringkali inovasi yang berhasil ditemukan dari sisi ilmiah dan teknologi hanya menjadi onggokan di museum atau hilang begitu saja . Disinilah seharusnya peran kita untuk dapat membangun sebuah bisnis plan pada setiap inovasi yang telah berhasil dikembangkan. Produk-produk ilmiah seperti sel fotovoltaik yang mahal tentu tidak akan menjadi barang konsumsi umum bila tidak adanya manage bisnis yang baik. Mouse tidak akan menjadi seperti sekarang bila Steve Jobs tidak membeli penemuan yang diabaikan oleh Microsoft tersebut dan membingkainya dalam konsep yang berbeda unik, dan yang paling penting dapat dijual. Sebenarnya telah cukup banyak inovasi yang dilakukan untuk dan sebagai solusi krisis energy dan global warming yang tengah melanda bumi ini namun begitu sedikit yang akhirnya menjadi tidak terealisasi akibat kurangnya dana. Inilah sebenarnya tugas pemerintah untuk dapat concern dalam innovation business packaging terutama yang menyangkut energy dan lingkungan.


Thontowi Ahmad Suhada
Kepala Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa
FEB UGM

0 PEMANTIK API CENTURY

Century gate, sebuah kasus yang sudah menjadi bahan pembicaraan dari tingkat akar rumput hingga elit politik. Sebagai seorang akademisi, bukan pada kapasitas saya untuk melihat kasus ini sebagai sebuah konspirasi politik. Sebagai seorang akademisi saya hanya ingin mencoba mengedukasi masyarakat untuk melihat kasus ini dari koridor ekonomi dan kebijakan. Penting bagi kita ketika sudah sampai pada tingkat ini untuk kembali menilik kebelakang, untuk mencari pemicu dari berkembangnya kasus ini. Century mulai marak digunjingkan ketika begitu banyak nasabah yang merasa tertipu akibat penjualan produk keuangan Century yang ternyata illegal. Rasa kecewa terhadap manajemen Century yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya ini menarik simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Ketika manajemen Century lepas tangan, masyarakat meminta pertanggungjawaban dari BI sebagai badan pengawas perbankan. BI berdalih bahwa mereka melarang reksadana antaboga tersebut sejak 2005 namun hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar,mengapa suatu produk perbankan yang telah dilarang tetap bisa dijual oleh Century, bahkan untuk jangka waktu yang cukup panjang(2005-2008)?Hal inilah yang menjadi sumber prejudice awal masyarakat terhadap buruknya kredibilitas BI sebagai badan pengawas dan pengambil kebijakan perbankan, Hal inilah yang menjadi alasan untuk mempertanyakan kebijakan BI yang menyatakan Century sebagai bank gagal sistemik. Sebenarnya keputusan KSSK dan BI untuk menyatakan Century sebagai bank gagal sistemik adalah suatu hal yang wajar mengiangat kondisi perekonomian yang sedang genting saat itu. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, di seluruh dunia belum ada panduan baku untuk memutuskan bank gagal sistemik saat kondisi krisis1. Expert Judgement menjadi sebuah elemen yang penting dalam memutuskan suatu bank merupakan bank gagal sistemik atau bukan disaat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal inilah yang menjadi kecacatan ketika Expert Judgement menjadi dipertanyakan akibat kredibilitas pengambil keputusan yang selama ini tidak dibangun dengan baik.
Pemulihan kembali kredibilitas BI adalah kunci pengungkapan kasus Century ini. Pemulihan ini hanya bisa dilakukan dengan menelusuri sumber api yang menjadi awal berkobarnya api Century, yaitu menelusuri mengapa transaksi “reksadana bodong” Century masih bisa berlangsung hingga menimbulkan banyak korban seperti ini. Jika memang ada oknum BI yang lalai atau bermain disini, segera tindak tegas dan ungkap ke publik. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap BI sehingga penjelasan dari institusi ini dapat kembali diterima masyarakat. Penjelasan rasional BI hanya akan menjadi angin lalu bila masyarakat masih menganggap BI sebagai badan yang korup dan bermasalah dan selama itu pula tindakan untuk mengungkap kasus Century ini tidak akan pernah bisa memuaskan masyarakat.
Ketika riak-riak air mulai dapat dihilangkan sehingga air menjadi jernih, maka kita akan mulai dapat melihat dasar dari kolam tersebut. Ketika prejudice-prejudice dapat mulai kita tepis maka benang merah kebenaran pun akan semakin terlihat dengan jelas. Tugas dari pemerintah adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sistem, maupun tokoh yang berperan dalam kasus Century ini, segera adili yang salah, dan buktikan bahwa semua prejudice yang timbul memang tidak terbukti kebenarannya. Menutupi kebenaran dengan sebuah kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Jika suatu kebijakan diambil memang hanya untuk kepentingan negara maka buktikan hal itu!
1Panduan yang ada hanyalah MoU dari EU(European Union) tentang penentuan sistemik, namun dari EU pun mewanti-wanti untuk tidak menerapkan panduan ini secara letter lux karena masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan.

Thontowi Ahmad Suhada
Kepala Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa
FEB UGM

0 CENTURY : BUKAN LAGI SEKEDAR MASALAH EKONOMI

Skandal pengucuran dana bailout bank century yang sempat meredup dari pemberitaan kini mulai ramai diperbincngkan kembali. Masyarkat kembali bertanya-tanya kenapa untuk bank sekelas century yang notabene hanya bank kecil dogelontorkan dna yang tidak sedikit untuk menyelamatkannya yaitu sekitar 6,7 trilyun rupiah. Hal ini seakan menjadi kontra social di kala banyak bencana dan msih tingginya angka kemiskinan pemerintah justru mengucurkan dana yang besar untuk hal-hal yang ternyata peruntukannya juga kurang jelas. Berbagai spekulasi mulai muncul mengenai hal ini mulai Dari aliran kucuran dana yang sekarang sudah mulai ramai diperbincangkan sampai pada RI 1.
Bahkan msalah ini sudah merambah kea rah politik praktis yang dijadikan momentum.

Dilihat dari mekanisme penggelontoran dana bail out ini secara ekonomi maupun hukum memang tidak ada pelanggran yang dilakukan. Mulai dari menteri keuangan, deputi gubernur BI sampai para ekonom pun ada yang berpendapat bahwa memang dana ini diperlukan untuk menyelamatkan century pada khususnya dan stabilitas perbankan pada umumnya. Dalam Forum Studi dan Diskusi Ekonomi Yang diadakan oleh Himpunan mhasiswa Ilmu Ekonomi UGM, A. Tony Prasetyantono ( Chief Economist BNI ) mengatakan bahwa penilaian tentang sebuah bank apakah mempunyai dampak sistemik atau tidak tergantung pada keadaan perekonomian pada masa itu. Beliau menganalogikan bahwa orang yang berkendara dengan “ngebut” (kencang)itu sangat relative penilaiannya kepada keadaan dimana ia sedang berkendara, begitu pula dengan ksus bank century, walaupun dilihat baik dari kewajiban terhadap bank lain maupun jumlah assetnya juga share terhadap kreditny masih tergolong kecil tetapi kalah kliring bank century terbukti menimbulakn rush yang tentu dapat mengancam stabilitas system moneter. Jadi bank century memang perlu untuk diselamatkan. Beliau juga mengatakan bahwa di dalam asset century yang senilai 14 trilyun tersebut ada nasabah yang mempunyai dana tabungan sebesar 2 trilyun. Secara hukum kejaksaan agung mengatakan bahwa tidak ada pelanggran hukum dalam hal ini.

Politisasi kasus ini yang belakangan ternyata melibatkan juga orang nomor satu dan dua di negeri ini juga menteri keuangan agaknya hanya sebuah manuver dari lawan politik mereka. Secara politis presiden wapres dan menkeu memang punya tanggung jawab terhadap hal ini tetapi, jika dilihat dari mekanismenya akan tidak nyambung. Ada dugaan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan terletak pada menteri keuangan atau gubernur BI tetapi pada para pejabat-pejabat eselon baik 1,2,maupun 3 sampai 4 di depertemen keuangan dan BI ada sinyalir bahwa merekalah yang menyetir hingga akhirnya dana ini keluar. Mungkin merekalah yang punya kepentingan.

Pengalaman BLBI di 97/98 yang merugikan Negara sekitar 600 trilyun memeng menjadi momok besar saat hal yang sama terulang pada century. JIka dilihat dari sisi perbankan agaknya pbank-bank yang ada di Indonesia belum terbiasa dengan mekanisme penyelamatan semacam ini sehingga akhirnya dana yang harus dikeluarkanpun juga membengkak. Manajemen dari bank apalagi bank-bank kecil masih belum siap unutk mengelola bantuan ini. Sehingga perbaikan manajemen menjadi hal yang mutalk diperlukan. Diluar kontroversi baik seara politis maupun ekonomis dari kasus ini agaknya bangsa kita memang harus lebih banyak belajar untuk mengelola uang Negara. Masih banyak kebocoran-kebocoran ekonomi yang terjadi, dan injeksinya pun tidak dimanfaatkan dengan baik karena kurangnya SDM manajemen yang baik. Sehingga injeksinya pun menjdi berlebihan karena kebocoran belum dapat tertutup.

Haris Darmawan
Departermen Kajian Strategis
BEM FEB UGM

0 Pemulihan Perekonomian Daerah Bencana

Yogyakarta,27 November 2009

Pemulihan Perekonomian Daerah Bencana

Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu telah meluluh-lantakkan ranah Minang. Menurut data dari BNPB per 19 Oktober 2009 terdapat 135.448 buah rumah rusak berat dan lebih dari 60.000 rumah rusak sedang. Sarana dan prasarana dasar seperti sekolah, tempat ibadah, jalan, dan jembatan banyak yang hancur. Jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 buah.
Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa telah menggangu perekonomian masyarakat di Sumatra Barat . Banyak dari mereka yang tidak bisa menjalankan aktifitas perekonomian karena banyaknya sarana umum yang hancur. Pengaruh dari gempa bumi ini ternyata juga berdampak sistemik terhadap daerah lain. Arus barang dan jasa serta modal terputus karena daerah yang menjadi mata rantai sistem tersebut telah luluh-lantak. . Walaupun telah berlalu cukup lama, tapi kenyataanya masalah yang ditimbulkan gempa Sumatra itu belum terselesaikan.
Untuk mengembalikan daerah bencana seperti sedia kala memang tidak mudah. Butuh kemauan dan kerja keras serta kontribusi dari semua pihak agar tujuan recovery tersebut tercapai dengan baik. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat luas maupun kalangan dunia usaha juga harus turun tangan untuk menggembalikan kehidupan yang normal ditengah masyarakat pasca bencana.
Hal yang menjadi perhatian pertama adalah penanganan situasi Tanggap Darurat Bencana. Kita tidak bisa memisahkan proses penanganan darurat bencana dengan pemulihan ekonomi jangka panjang suatu daerah. Daerah bencana yang proses tanggap daruratnya di manage dengan baik oleh pemerintah, memiliki kemungkinan yang besar untuk pulih lebih cepat. Jika kita lihat, secara teknis memang sudah ada SOP yang baik dalam penanggulangan bencana ini. Pemerintah melalui beberapa instrumennya sudah menerjunkan banyak tenaga, baik itu dari TNI, POLRI, serta tenaga medis. Banyak LSM yang telah bergerak, dengan dukungan pemerintah, untuk membantu korban.Namun, keadaan sebenarnya menunjukkan bahwa proses tanggap bencana masih jauh dari ideal. Penyaluran bantuan yang rawan akan manipulasi dan penyelewengan, serta implementasi SOP dilapangan yang kurang baik membuat distribusi bantuan tidak merata dan kurang tepat sasaran. Hal inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam proses recovery daerah bencana.
Hal kedua yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni perbaikan fasilitas serta infrastruktur pendukung perekonomian seperti air,listrik, serta komunikasi dan transportasi. Pemulihan infrastruktur secara cepat adalah hal yang mutlak dilakukan agar dapat memutar kembali roda perekonomian masyarakat. Pembangunan kembali infrastruktur ini pun harus didasarkan pada kemungkinan akan berulangnya kejadian bencana. Dalam konteks bencana Sumatra, gempa akan dapat berulang pada tempat yang sama. Pembangunan kembali perumahan serta fasilitas pendukung harus didasarkan pada perhitungan yang matang. Jangan sampai pemerintah membangun kembali di tempat yang rawan dan tanpa persiapan yang baik.

Konstruksi bangunan yang tahan gempa mutlak direncanakan dan dibuat dengan baik untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Konstruksi tahan gempa sebenarnya tidak harus mahal. sebuah penelitian yang dilakukan oleh majalah National Geographic Indonesia menyebutkan bahwa di berbagai wilayah nusantara tedapat local wisdom yang terkait dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Rumah tradisional Nias misalnya, ternyata dibangun dengan konsep konstruksi yang tahan gempa.
Untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti listrik, air, dan komunikasi, sepertinya banyak yang bisa kita pelajari dari Negara lain. Jepang misalnya, yang memiliki terowongan fleksibel di bawah tanah yang berisi jaringan gas, air, listrik, dan komunikasi yang terintegrasi dan sanggup bertahan ketika gempa. Setelah gempa terjadi jaringan tersebut dapat segera berfungsi kembali dengan baik. Meskipun investasi yang diperlukan cukup besar namun hal ini merupakan investasi yang sangat baik, mengingat Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan bencana.
Setelah proses tanggap darurat bencana telah terselesaikan, fokus selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana membangun kembali perekonomian daerah tersebut. Dalam usaha pemulihan ekonomi daerah pasca bencana, ada ancaman besar yang dapat menggangu kelangsungan ekonomi daerah tersebut. Daerah yang tertimpa bencana tentu akan kehilangan kekuatan ekonominya sehingga kebutuhan konsumsi harus dicukupi dari luar daerah. Arus barang akan begitu deras masuk ke daerah bencana dari daerah lain. Di satu sisi hal ini memang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, namun di sisi lain, jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka akan merubah rantai perekonomian yang sudah tertata sebelumnya.
Ketergantungan terhadap daerah lain yang semakin besar akan timbul. Daerah bencana yang sebelumnya cukup mandiri menjadi kurang mandiri. Masyarakat akan terbiasa mencukupi kebutuhannya dari daerah lain kemudian menjadi pekerja dari pelaku-pelaku ekonomi besar yang masuk pasca bencana. Dan pada akhirnya, kondisi ini akan memunculkan praktek monopoli ,atau setidaknya dominasi oleh perusahaan besar dan menghancurkan persaingan sehat di pasar yang ada sebelum terjadinya bencana.
Efek negatif lain yang mungkin muncul bila ekonomi suatu daerah terlalu banyak terbentuk oleh pelaku-pelaku ekonomi luar adalah pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih lambat. Hal ini terjadi karena adanya kebocoran ekonomi dari daerah tersebut. Keuntungan yang didapat perusahaan akan lari ke luar, sehingga daerah tersebut akan sulit berkembang dengan pesat. Perlu kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada ekonomi daerah tersebut. Pajak yang cukup tinggi bagi pelaku ekonomi luar daerah misalnya, atau sebaliknya, subsidi untuk pelaku usaha lokal daerah dapat menjadi peluang bagi pelaku ekonomi penduduk asli daerah untuk berwirausaha karena daya saing menjadi cukup kompetitif. Sayangnya pemerintah sampai sekarang belum concern dalam menangani masalah itu.
Secara umum disaster recovery plan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama recovery fisik. Proses ini meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak diterjang bencana. Demikian banyak infrastruktur yang harus dibangun tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Butuh investasi besar untuk membangun infrastruktur dan menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat. Dan jika menyangkut tentang pengadaan sarana prasarana kita pasti akan menunjuk para penyelenggara negara untuk peduli pada hal ini, karena memang tugas dari negara adalah mensejahterakan rakyatnya, termasuk rakyat yang dilanda bencana.
Tetapi dengan melihat besarnya jumlah investasi yang diperlukan untuk membangun hal tersebut apakah Pemerintah kita punya kemampuan tentang hal itu? Melihat dana APBN dan APBD agaknya akan sangat sulit untuk merealisasikannya dalam waktu cepat. Padahal prosese ini sangat urgent, karena tanpa sarana prasarana umum, kegiatan masyarakat tidak akan bergerak dan bantuan dari para dermawan juga akan menjadi suatu hal yang sia-sia belaka. Semua pihak harus ikut membantu pemerintah untuk menyelesaikan ini semua. Termasuk pihak swasta dan pelaku usaha. Karena selain sebagai komitmen terhadap program CSR yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini juga merupkan tanggungjawab moral para pelaku usaha kepada para saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dana yang bergerak di sektor swasta sebenarnya lebih besar dari pada yang ada di pihak pemerintah. Hingga, seharusnya dana ini dapat di transfer dengan baik kepada masyarakat melalui bantuan mereka.Namun apakah kita harus selalu mengandalkan bantuan dan CSR?
Ada sebuah solusi lain yang lebih bijak. Sektor-sektor infrastruktur publik memang memerlukan biaya investasi yang cukup besar. Padahal kemampuan pemerintah saat ini masih diragukan untuk dapat melakukan recovery yang baik pada sektor itu.
Peran swasta cukup bisa dipertimbangkan dalam hal ini. Di sisi lain kita tidak boleh menganggap bahwa ikut campurnya swasta dalam public goods and service selalu berarti buruk dan merugikan masyarakat luas. Jika dilandasi dengan kontrol yang baik sebenarnya peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik, pengadaan barang-barang ekonomi, dan pembangunan infrastruktur bisa menjadi solusi bagi daerah bencana. Penyediaan infrastruktur transportasi misalnya, pemerintah dapat membuka peluang investasi dari swasta untuk dapat ikut berpartisipasi. Dengan pengaturan sistem yang baik, dalam 5 tahun pertama misalnya sebagian besar keuntungan bisa dimiliki perusahaan swasta, dan setelahnya keuntungan akan stabil pada angka tertentu dan kepemilikan akan beralih ke pemerintah.hal ini akan menjadi peluang yang menjanjikan bagi pihak swasta untuk masuk dan di sisi lain kontrol pemerintah akan tetap bisa berjalan dengan baik. Hal ini cukup menggiurkan, karena pasca bencana harga-harga akan cenderung berada di tingkat yang cukup tinggi sehingga keuntungan dapat tercapai dengan cepat dan akan sangat menjanjikan.
Harus ada peraturan yang jelas tentang hal ini, yang tentu saja memperhatikan partnership terhadap pemerintah. Sektor swasta juga tidak boleh bergerak sendiri, mereka harus bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini, agar dapat kembali menggerakan roda perekonomian daerah bencana.

Proses berikutnya adalah recovery non fisik. Hal ini mencakup keadaan sosial dan psikologis dari masyarakat pasca bencana. Keadaan psikis dari setiap anggota masyarakat harus dikembalikan pada kondisi normal, dan keadaan sosial masyarakat juga harus dikondisikan untuk semua itu. Tanpa kondisi sosial yang baik, mustahil untuk mengembalikan keadaan masyarakat seperti sedia kala.
Sebuah bencana akan menimbulkan trauma kehilangan yang cukup berat. Kehilangan menurut psikologi memiliki pengaruh yang lebih berat dan luas daripada mendapatkan suatu hal. Jika mendapatkan suatu hal bernilai +1, maka kehilangan tidak hanya bernilai -1 namun akan bernilai lebih dari itu, sehingga penyelesaiannya tidak hanya bisa dengan penambahan 1.
Terapi terhadap trauma yang diderita oleh para korban menjadi fokus dalam hal ini. Kemudian siapa yang harus menangani hal ini ? apakah kita akan menagih kepada pemerintan lagi? Tentu saja tidak. LSM dan organisasi masyarakat (Ormas) akan sangat berperan dalam hal ini. Pemerintahn hanya perlu memberikan otorisasi kepada pihak-pihak yang akan menyelenggarakan mental recovery bagi para korban bencana. Tentu bukan untuk mempersulit para relawan, namun bertujuan agar semua kegiatan tersebut dapat terorganisir dengan baik. LSM dan Ormas berbasis keagamaan diharapkan dapat melakukan penyembuhan trauma bencana kepada masyarakat dan diarahkan pada kondisi masyarakat yang baik dan stabil, sehingga dapat menjadi dasar untuk membangun kembali daerah bencana.

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah antisipasi. Salah satu program antisipasi dampak bencana dan dalam rangka memudahkan proses recovery, baik secara fisik maupun non fisik adalah dengan menggalakkan kesadaran pentingnya risk management di tengah masyarakat. Jika dibandingkan dengan negara lain, negara kita sangat tertinggal dalam risk management. Bentuk Risk management yang paling sederhana adalah asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem untuk mengelola dan mengalihkan resiko ke pihak lain. Dibandingkan dengan Amerika serikat yang lebih dari 90% penduduknya aktif dalam sistem asuransi, Indonesia sangatlah jauh tertinggal. Hanya 10% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi (sumber: NERACA (Jumat, 22 Mei 2009))
Apabila sudah ada peraturan pemerintah yang jelas dan matang tentang disaster recovery plan yang mencakup semua bidang, baik itu fisik maupun non fisik, langkah terakhir adalah pengawasan terhadap proses recovery agar tetap berjalan dengan baik dan akhirnya dapat mewujudkan pembangunan yang sustainable. Pengawasan menjadi hal yang sangat penting dimasa awal pasca bencana. Namun pengawasan juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutannya.Semua pihak harus terlibat dalam proses terakhir yang sangat penting ini. Pembangunan yang berkelanjutan tentunya bukan hanya dinikmati oleh para korban, tetapi juga oleh para stakeholder karena dengan pembangunan yang baik masyarakat dapat memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat mencipkan kemakmuran bagi masyarakat.


Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

0 CENTURY BANK VS FINANCIAL POLITIC

Bank Century diketahui publik bermasalah pada tahun 2008. Kini kasus Bank Century teleh mencuat ke permukaan dan menjadi isu familier bagi masyarakat. Namun, belakangan diketahui, bahwa kasus Bank Century tidak hanya menyangkut kasus financial perbankan belaka. Lebih dari itu, kasus ini diduga juga terkait dengan sejumlah masalah dan kepentingan politik tertentu.

Pertama-tama diketahui bermasalah karena surat berharga yang fiktif dan berkualitas rendah ketahuan akibat pengaduan dari nasabah tahun 2004. Kemampuan managerialnya dari awal juga sudah bobrok, banyaknya saham yang dibawa lari ke luar negeri oleh para pemegang saham yang ingin segera mendapatkan keuntungan dari permainan saham di luar negri yang mereka fikir bisa memberikan keuntungan luar biasa. Reksadana PT. Antaboga fiktif yang dijual secara illegal tanpa sepengetahuan BI juga telah lama dilakukan oleh Bank Century. Kenapa dikatakan fiktif? Karena sejak tahun 2000 Bank Century menjual reksadana tsb tanpa dapat izin dari BI. Tapi anehnya BI hanya memberikan teguran saja tanpa mengambil tindakan tegas pada Bank Century. Keadaan diperparah dengan dibawa kaburnya modal internal Bank Century oleh pemiliknya.

Bisa dikatakan, dampak politiknya juga besar dan ini berpotensi menimbulkan eskalasi yang lebih parah seiring perkembangan penyelesaian kasus itu sendiri. Kasus kejatuhan likuiditas Bank Century sebenarnya merupakan akumulasi dari kebobrokan pengeloalaan internal bank tersebut, juga factor minimnya pengawasan dari lembaga-lembaga keuangan terkait seperti BI, Bapepam, maupun BPK. Bank yang banyak terlibat dalam aktivitas transaksi valas ini sudah beberapa kali mencatatkan prestasi buruk dengan mencatat kerugian akibat dikeluarkannya surat berharga berkualitas rendah, baik dalam bentuk valas maupun rupiah.

Menurut Kandidat Doktor Bidang Perbankan dan Dekan Fakultas Hukum USAID, Laksanto Utomo, faktor utama kasus ini terjadi karena tidak berjalannya standar operasional prosedur (SOP) pada Bank Century. Dan pernyataan ini menambah deretan panjang penyebab runtuhnya Bank Century.

Bailout bank century dilakukan pemerintah dengan mengucurkan dana 6,7 trilyun melalui LPS (lembaga penjamin simpanan). Padahal prosedur awalnya Bank Century hanya akan diberi bantuan sebesar Rp1,3 triliun saja. Lulu apa sebenarnya motif dibalik PERTOLONGAN tsb? Menanggapi indikasi ini Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pihaknya memberikan bantuan dengan melalui prosedur yang ada. Tapi benarkah seperti itu? Pernyataan tsb tidak bisa menjawab semua polemik yang mencuat akibat membengkaknya dana tsb.

Penyimpangan Fungsi BI dalam pengontrolan bank:

Peran BI menjadi titik central dari sebuah perusahaan keuangan di bidang perbankan. Karena otoritas BI menjadikan sebuah perbankan dapat sehat ataukah gagal secara sistemik. Lantaran peran dan fungsi BI tidak sekedar menunggu bersifat pasif tetapi juga harus proaktif. Kemudian BI dituntut untk dapat mengetahui tentang kesehatan perbankan yang dapat ditentukan dari pertama, persoalan permodalan, yang menyangkut modal adalah menjadi bagian yng terpenting untuk mengetahui lebih jauh tentang seberapa besar modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut, tentu, ini untuk lebih melindungi nasabah. Kedua, kualitas asset dan kualitas manajemen, dalam konteks inilah peranan asset menjadi tolak ukur untuk salah satunya bisa menjamin kelangsungan usaha perbankan, termasuk juga yang menyangkut manajemen yang dikelola secara professional serta memperhatikan nilai-nilai fundamental perbankan tidak boleh diabaikan. Ketiga, rentabilitas, yaitu untuk lebih mengetahui tentang seberapa besar tingkat rentannya sebuah bank dalam menjalankan operasionalnya, karena hanya ukuran secarik buku tabungan nasabah bank dapat percaya, kadang tidak jarAng belum mengerti seberapa besar rentabilitas sebuah bank. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank, yang artinya bank bekerja atas dasar kepercayaan. Maka setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah likuitas dan solvabilitas.

Terhadap perana BI yang begitu besar mestinya tidak akan terjadi persoalan skandal di BC bilamana BI hanya menjalankan fungsi dan perannya, karena itulah perlunya pemikiran gugatan atas peran BI guna ikut serta keberlangsungan kemajuan ekonomi perbankan di Indonesia.

Peranan BI sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah sangat dominan. Secara normative dalam rumusan UU perbankan No. 7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998, dalam pasal 29 disebutkan “ Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Termasuk juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan bank.

Bank Indonesia (BI) mengaku tidak tahu pembekaan bail out (dana penyelamatan) kepada Bank Century. Karena setelah BI selesai memeriksanya langsung menyerahkannya ke kantor akuntan publik setempat. Menurut Budi Rochadi, Deputi Gubernur BI, setelah bail out diperiksan oleh akuntan publik tersebut, ternyata dana bail out langsung membengkak. BI yang percaya dengan akuntan publik itu kemudian menyerahkannya ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK sendiri beranggotakan Menteri Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Hasilnya, langsung disepakati pengucuran dana bail out ke Bank Century melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekitar Rp. 6,7 triliun," kata Budi di Gedung BI Jakarta, Jumat (4/9).

Dara hal ini BI diindikasi kurang dalam mengontrol kinerja bank umum, atau dengan kata lain BI lalai dalam menjalankan tugasnya.

Berikut kronologis skandal BC (BCIC) yang mencuat ke publik:

a.) 13 november 2008, Bank Century mengalami gagal kliring. Saham BCIC disuspen oleh otoritas bursa.

b.) 14 november 2008, BCIC sudah bisa mengikuti kliring lagi.

c.) 24 november 2008, BCIC ditakeover oleh pemerintah melaluiLPS.

Sebelumnya Bank Century diselamatkan karena di khawatirkan dapat mengakibatkan 23 bank ikut terkena dampak sistemik, sehingga bank itu mendapat kucuran dana oleh BI dan pemerintah sebesar Rp 6,7 triliun melalui LPS. Padahal saat itu (Desember 2008) belum ada kesepakatan DPR dengan pemerintah soal bank gagal berpotensi sistemik, namun BI mendahului keputusan dengan memakai Perppu itu. Sementara itu, anggota komisi XI DPR Natsir Mansyur mengatakan, pemerintah mengucurkan dana Rp 632 M pada 20 nov 2008 untuk menutupi kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen, lalu pada 23 nov sebesar Rp 2,77 triliun untuk menambah modal sehingga CAR bisa 10 persen. Kemudian, pada 5 Desember Rp 2,2 triliun untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank. Bahkan setelah Perppu tsb ditolak pun, pemerintah masih saja mengucurkan dana untuk menutup kebutuhan CAR bank itu berdasarkan hasil assessment atau pengkajian BI yakni pada 3 Februari 2009 Rp. 1,15 triliun dan pada 21 Juli Rp. 630 miliar. Hasil audit kantor kuntan publik pada November 2008, total asset Bank Century hanya Rp. 6,9 triliun namun total kewajibannya Rp. 13,7 triliun.

Kesigapan tidak hanya bertumpu pada lembaga penegak hukum baik polisi jaksa dan lembaga peradilan, akan tetapi KPK langsung sigap yaitu melakukan penyidikan, untuk itu KPK harus melakukan kerja sama dengan Aparat Kepolisian Republik Indonesia, karena kasus ini sudah terlebih dulu ditangani oleh pihak kepolisian, (Duta Masyarakat,Selasa, 1/9/2009), bahkan tidak kalah pentingnya pihak BPK harus kerja keras melakukan audit terhadap kasus Bank Century. Hal ini lantaran komisi IX DPR sejak awal mempersoalkan suntikan dana LPS.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menegaskan, seluruh keputusan penyelamatan Bank Century pada 21 November 2008 merupakan kebijakan yang sah karena didukung dua produk hukum sekaligus. Dasar pengambilan keputusan pun berasal dari hasil penilaian Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, 27 Agustus 2009, Menkeu memaparkan tiga alasan yang mendasari keputusan penyelamatan Bank Century. Alasan itu juga digunakan sebagai dasar pemerintah tidak menutup Bank Century. Pertama, terjadi penurunan kepercayaan nasabah. Penutupan Bank Century yang memiliki 65.000 nasabah dikhawatirkan akan memicu kepanikan masyarakat. Kedua, BI menyatakan penutupan Bank Century akan berdampak terhadap pasar keuangan karena keadaan perekonomian sedang labil. Ketiga, BI juga menyatakan penutupan Bank Century bisa mengancam sistem pembayaran. Namun dari pihak DPR RI sendiri menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengesahkan UU tersebut yang memang sebelumnya pernah diajukan oleh LPS kepada DPR RI.

Menurut tokoh ekonomi syariah sekaligus pengamat ekonomi dari INDEF, Imam Sugema, sikap BI perlu dicurigai. BI tidak mau menutup ataupun melikuidasi Bank Century yang telah koleps. BI tetap bersikeras mempertahankan Bank Century bahkan melakukan bailout pada Bank Century. Menurut deputi gubernur BI, Budi Rochadi, ada alas an sistemik yang membuat BI melakukan bailout. BI tidak ingin kasus Bank Century menjadi citra buruk bagi dunia perbankan Indonesia. BI tdk mau terjadi rush perbankan seperti tahun 1998. Namun menurut Imam Sugema, kasus Bank Century yang sedang dihadapi sekarang ini mempunyai konteks yang berbeda dengan kasus 1998 dimana banyak bank yag mengalami resisi.

Dapat kami simpulkan bahwa kinerja BI sebagai pengwas perbankan nasional untuk mengontrol dengan baik bank-bank yang ada di Indonesia. Agar kasus-kasus seperti BLBI dan Bank Century tidak terulang lagi. dan ada hal yang patut dipertanyakan terhadap kinerja dan system managerial internal BI, mengapa mereka bisa ‘kecolongan ‘ dua kali? Apakah ada ‘main-main’?

0 Ada Apa Sebenarnya dengan Century?

Heboh Century
Beberapa bulan yang lalu, berita di media cetak maupun elektronik dibanjiri dengan kasus Bank Century. Isu politis dan konspirasi yang ikut mewarnai kasus tersebut menjadi sasaran empuk publikasi media. Namun jarang yang membahas mengenai kasus tersebut dari sudut pandang ekonomi. Sebenarnya apa yang terjadi pada kasus Bank Century hingga akhirnya turun bailout sebesar Rp6,76 triliun? Apa yang menjadi latar belakang munculnya kasus Bank Century ini? Bagaimana prosesnya hingga bailout yang pada awalnya hanyaRp632 milyar membengkak menjadi Rp6,76 triliun? Sudah sesuai prosedurkah penurunan dana bailout ini? Apakah ada moral hazard yang terjadi pada Bank Century?

Potensi kerugian
Sebelumnya ada beberapa hal yang harus diluruskan mengenai dana Rp6,76 triliun ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah kerugian Negara. Perlu diperjelas bahwa dana Rp6,76 triliun ini adalah bukan dana APBN namun adalah dana dari LPS, lalu dari manakah dana LPS ini? LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang didirikan oleh negara, Aset LPS per 2007 tercatat sebesar Rp 10,29 triliun, modal Rp 8,6 triliun. Pengumpulan premi sejak berdiri mencapai Rp 13,9 triliun dan kekayaan LPS per 31 Juli 2009 sebesar Rp18 triliun. Secara mudahnya LPS adalah lembaga asuransi bank-bank yang ada di Indonesia, dimana setiap bank wajib menyetor sejumlah premi asuransi kepada LPS(peraturan diatur oleh BI) dan LPS akan memberikan bantuan dana kepada bank yang mengalami masalah sesuai peraturan yang berlaku(Perpu PJSK,LPS,dsb).
Menurut kasus yang terjadi, ternyata jenis bantuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu dana bailout dan dana penjaminan simpanan. Dana bailout adalah dana yang digunakan untuk kembali menyehatkan bank tersebut dengan cara salah satunya yaitu mengembalikan rasio kecukupan modal(CAR) ke titik aman dengan jalan memberikan suntikan dana segar berupa pembelian saham bank tersebut. CAR dipakai sebagai tolak ukur kemampuan bank dalam menyediakan uang cash kepada nasabah yang ingin menarik uangnya dimana erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Sedangkan dana penjaminan simpanan adalah dana nasabah yang dijamin oleh LPS ketika bank tersebut mengalami kolaps yaitu sebesar 100jt/nasabah(tahun 2008,kini dijamin sebesar 2milyar/nasabah).

Setelah mendapat dana bantuan tersebut, berdasarkan UU LPS, LPS akan menjual (divestasi) seluruh saham Bank Century paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun. Seluruh hasil penjualan saham bank nantinya akan menjadi hak LPS, mengingat ekuitas Bank Century pada saat diserahkan kepada LPS (21 November 2008) negatif Rp6,778 triliun. Dengan ekuitas yang sekarang mencapai Rp 500 miliar, saat dijual tiga tahun lagi diperkirakan hanya menjadi Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun (berdasarkan Dradjad H Wibowo). Menurut perkiraaan tersebut LPS akan berpotensi menanggung kerugian sebesar Rp4,7triliun lebih.
Dalam kasus ini kerugian memang tidak dialami oleh negara secara langsung(dalam hal ini APBN) karena potensi kerugian hanya dialami oleh LPS. Namun mengingat LPS adalah lembaga yang didirikan oleh negara dan sebagian besar uangnya adalah merupakan premi dari tiap bank yang tentu saja bank menghimpun dananya dari nasabah yang notabene masyarakat. Hal ini secara indirect berpotensi merugikan masyarakat dan negara.



Latar belakang terjadinya kasus Bank Century
Pada awalnya kasus ini terjadi hanya karena kesalahan teknis manajemen Bank Century, yaitu akibat kalah kliring. Kalah kliring adalah semacam keterlambatan atau kegagalan dalam menyetorkan dana tepat waktu. Hal ini sebenarnya biasa terjadi pada bank terutama ketika tuntutan akan likuiditas atau cash dari nasabah sangat besar atau ketika terjadi kesalahan teknis atau network perbankan. Kalah kliring ini akan menyebabkan nasabah akan kesulitan mencairkan uangnya pada waktu tersebut. Pada kasus Bank Century ini menjadi masalah karena hal ini terjadi pada timing yang tidak tepat dan terekspos ke publik. Timing tidak tepat karena hal ini terjadi ketika keadaan perekonomian dunia terguncang akibat runtuhnya raksasa finansial dunia Lehman Brothers beberapa waktu sebelumnya. Kalah kliring yang menimbulkan antrian panjang nasabah yang kesulitan mencairkan uangnya ini juga terblow-up ke publik hingga menimbulkan negative signalment bahwa kondisi bahwa kondisi Bank Century sedang tidak sehat dan diasosiasikan sebagai rangkaian krisis global yang akhirnya berpengaruh ke perbankan Indonesia. Perlu diketahui bahwa seharusnya kalah kliring hanya diketahui oleh BI dan bank yang bersangkutan. Dari sinilah akhirnya muncul rush atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah hingga menyebabkan CAR(Capital Adequacy Ratio) Bank Century turun drastis hingga minus 3,52%. Perlu diketahui bahwa standar aman CAR dari BI adalah 8% sehingga kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan.
Sebenarnya ketika terjadi kesulitan likuiditias suatu bank memiliki tahapan tertentu dalam mengatasinya yaitu yang pertama ialah bank tersebut dapat menjual aset-aset lancarnya, jika masih belum cukup bank tersebut dapat meminjam uang ke bank lain, baru bila hal ini tidak bisa atau tidak memadai maka bank dapat meminta bantuan ke LPS. Hal dapat mengisyaratkan bahwa bila Bank Century akhirnya perlu meminta bantuan ke LPS artinya bank lain juga tidak dapat mememenuhi permintaan tersebut yang mengindikasikan bahwa bank lain juga dalam kondisi CAR yang tidak terlalu baik. Sebenarnya ini juga bisa terjadi karena bank-bank tersebut sedang menjalankan motif berjaga-jaga mengingat kondisi krisis global yang tidak menentu, namun indikasi pertama tadi jelas akan memperburuk keadaan karena akan berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia

Perlukah di-bailout?
Banyak pihak yang menilai bahwa sebenarnya Bank Century tidak pantas mendapat bailout. Beberapa alasan tersebut didasari oleh fakta bahwa Bank Century adalah bank menengah kebawah yang tidak akan menimbulkan resiko sistemik bila terjadi kebangkrutan. Pada waktu itu, total aset bank tersebut adalah sekitar Rp 15 triliun, tak lebih dari 0,75 persen dari total aset perbankan. Jumlah nasabah yang 65 ribu orang itu hanya sekitar 0,1 persen dari total nasabah perbankan dan hanya memilki sekitar 65 cabang. Yang kedua adalah karena kewajiban antar banknya hanya sekitar Rp750 milyar sehingga bila bank ini bangkrut tidak akan terlalu mempengaruhi bank lain secara langsung. Alasan ketiga adalah karena pada dasarnya bank ini bukanlah bank yang sehat(akan dibahas setelah ini).
Beberapa pakar menyebutkan bahwa Bank Century di-bailout karena terkait masalah politis namun kita tidak akan membahas mengenai hal itu. Persoalan yang lebih jelas adalah resiko sistemik yang terkandung dalam kasus Bank Century ini. Resiko sistemik adalah resiko terjadinya multiplier-effect dari ditutupnya sebuah bank terhadap hancurnya bank-bank lain. Darmin Nasution mengatakan, Bank Century diselamatkan karena jika dibiarkan mati, dikhawatirkan menyebabkan 23 bank lainnya juga bermasalah akibat di-rush nasabahnya. Ke-23 bank tersebut merupakan bank-bank yang selevel dan memiliki hubungan bisnis dengan Bank Century. Di tengah krisis keuangan, kebangkrutan sebuah bank bisa merembet cepat ke bank lain yang selevel. Hal ini bisa kita analisis bahwa akan timbul sistemik risk secara direct dan indirect. Resiko secara langsung terjadi karena Bank Century memiliki hubungan bisnis dengan bank lain sehingga bila bank ini bankrut tentu akan mempengaruhi bank lain dan berpotensi terjadi kebangkrutan berantaui Resiko secara tidak langsung terjadi karena bila suatu bank bangkrut maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Hilangnya kepercayaan ini akan beresiko menimbulkan rush terhadap banyak bank yang walaupun tidak memiliki hubungan langsung dengan Century akan ikut terkena dampaknya karena memiliki level bank yang hampir sama. Hal ini juga diperparah karena cadangan uang LPS hanya sekitar Rp18 triliun sedangkan kewajiban penjaminan pada masa itu sekitar 500-600 triliun rupiah sehingga tentu saja kepercayaan nasabah akan penjaminan LPS akan dipertanyakan. Masih belum cukup parah, kondisi perekonomian dunia yang sedang terguncang oleh krisis dan banyaknya uang yang ter-repatriasi kembali ke Amerika Serikat akan cukup menjadikan jajaran pengambil kebijakan ekonomi Indonesia merinding ketakutan bila ternyata resiko sistemik ini benar-benar terjadi.
Dari dua analisis data diatas dapat kita ambil bahwa keputusan bailout Century berada pada posisi diantara fakta yang kurang mendukung adanya bailout dan resiko sistemik yang sangat besar jika tidak adanya bailout. Namun sampai pada titik ini, kami mendukung adanya bailout karena,
Pertama, alasan sistemik diatas, pada kondisi biasa mungkin memang hanya bank dengan criteria 10 terbesar saja yang dapat menimbulkan resiko sistemik, namun pada kondisi ekonomi global seperti saat itu pendapat ini perlu dikaji ulang.
Kedua, walaupun memiliki size yang menengah kebawah, kasus Bank Century ini mendapat porsi yang sangat besar dalam pemberitaan media. Perlu diingat bahwa pengaruh media di Indonesia sangatlah besar dalam menentukan suatu pilihan keputusan masyarakat umum.
Ketiga, tipikal masyarakat Indonesia adalah tipe masyarakat yang latah terhadap suatu fenomena. Rush terhadap satu bank akan memicu rush-rush di bank lain. Selain itu rata-rata masyarakat Indonesia masih cukup awam mengenai permasalahan keuangan seperti ini. Walaupun kami yakin bahwa nasabah yang memiliki pengetahuan memadai tidak akan melakukan rush namun nasabah lain belum tentu demikian.

Menurut kami, bailout untuk Century adalah harga mati dikarenakan alasan di atas namun perkara lain bila kita melihat fakta dan data berikut:

Bank yang tidak sehat
Banyak pihak yang mengatakan bahwa musibah ini terjadi karena pada awalnya bank Century merupakan bank yang tidak sehat. Beberapa indikasi ketidaksehatan bank Century dapat kita lihat pada sejarah laporan keuangan bank tersebut.
Pada tahun 2003 dan 2004, bank century menduduki posisi NPL(Non Performing Loan) terburuk yaitu 19,77%(2003) dan 13,37%(2004) ,meskipun pada tahun-tahun berikutnya NPL Century membaik. Pada tahun 2004, Bank Century membukukan tingkat CAR terendah diantara bank-bank lain yaitu 9,44.Pada tahun 2005, CAR century justru menurun hingga 8,08%, pada tahun 2006 mengalami peningkatan hingga 11,38% namun tetap merupakan CAR terendah diantara bank-bank lain. Pada tahun 2005,2006,dan 2007, Bank Century juga membukukan tingkat LDR(Loan to Deposit Ratio) terendah yaitu masing-masing hanya 23,84%,21,35%, dan 36,39% (sumber: laporan keuangan perbankan 2003-2007).
Memang ratio-ratio di atas masih dalam batas wajar karena menurut standar NPL (Non Performing Loan) di bawah 5%, LDR (Loan to Deposit Ratio) berkisar 77%, dan CAR (Capital Adequacy Ratio) di atas 8%, Bank Century tidak membukukan indikator yang cukup berbahaya pada tahun 2003-2007, namun perlu ditekankan bahwa secara rata-rata kinerja Bank Century yang tercermin pada laporan keuangannya merupakan salah satu yang terburuk diantara bank-bank lain di Indonesia.

Indikator lain tercermin dalam kebijakan investasi Bank Century yang dapat kita lihat dari cuplikan artikel berikut :
“Sejak 2005 Bank Century ini sangat aktif berinvestasi di surat berharga (efek). Pada 2007, portofolio efek melebihi penyaluran kredit dengan rasio antara keduanya sekitar 140% (Rp4,4 triliun berbanding dengan Rp3,1 triliun, per September 2007).Pada September 2008, angka itu menurun menjadi 75%. Tidak heran kemudian Century membukukan LDR kurang dari 50%, sementara rata-rata LDR bank umum telah mencapai sekitar 70%. Lebih dari 90% dari total efek dicatat sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, sehingga sangat rentan mendatangkan risiko likuiditas bagi bank. Belakangan diketahui, banyak di antaranya tidak terbayar (default) pada saat jatuh tempo, sehingga menim-bulkan kerugian besar; CAR Century menjadi negatif.”

Namun apakah masalah Bank Century hanya ini?

Masalah sebenarnya
Ternyata masalah sesungguhnya dari Bank Century baru muncul ketika dana bailout mulai bergulir dan kejanggalan dalam neracanya mulai terungkap.
Perlu diketahui bahwa pada awalnya LPS hanya diminta menyuntikkan Rp 632 milyar agar CAR Century yang negatif 3,52% menjadi positif. Kemudian dana itu berkembang dan aliran dana berikutnya dapat kita lihat pada table berikut :
No. Tanggal Jumlah(triliun Rp) Keterangan
1 23 Nov 2008 2,776 BI: untuk CAR 8 persen dibutuhkan
Rp2,655 triliun
Peraturan LPS: LPS dapat menambah modal
sehingga CAR 10 persen, yaitu Rp2,776
triliun
2 5 Des 2008 2,201 Untuk menutup kebutuhan likuiditas
sampai dengan 31 Desember 2008
3 3 Feb 2009 1,155 Untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan
hasil assessment BI atas perhitungan
direksi Bank Century
4 21 Juli 2009 0,630 Untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan
hasil assessment BI atas hasil audit
Kantor Akuntan Publik
Total 6,762
Sumber: LPS
*sebagai tambahan infomasi, terkait bahwa prosedur penurunan dana ini tidak sesuai sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Penurunan dana pada tangga 23 Nov hingga 5 Des 2008 masih memiliki dasar hukum namun pada penurunan dana berikutnya yaitu sekitar Rp1,7 triliun-lah yang janggal karena kedua penurunan dana ini tidak memiliki dasar hukum mengingat setelah Desember 2008 Perppu PJSK ternyata ditolak DPR.

Beberapa kemungkinan mengapa penurunannya bertingkat-tingkat seperti diatas adalah pertama karena LPS tidak dapat menurunkan dana secara langsung, yang kedua karena kemungkinan ada Subsequent Events (Peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya Laporan Audit, mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut) yang menyebabkan kebutuhan dana bertambah, dan yang ketiga yaitu terungkapnya kejanggalan-kejanggalan dalam neraca Bank Century akibat adanya moral hazard sehingga terjadi ketidak-balance nya neraca secara signifikan yang berakibat membengkaknya kebutuhan dana.
Kemungkinan ketiga inilah yang perlu mendapat sorotan. Sebenarnya apakah yang terjadi di Bank Century? Banyak informasi yang beredar mengenai hal ini, namun masih sulit untuk membuktikan keakuratanya. Century dianggap menggelapkan uang nasabahnya kedalam bentuk danareksa PT.Antaboga Delta Sekuritas. Uang ini pun tidak jelas alokasinya dan akhir-akhir ini terungkap bahwa uang ini dibawa lari. Terungkapnya kasus ini sangat berpengaruh terhadap perubahan neraca Century karena nominal uang tersebut mencapai angka Rp 2,6triliun.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya bailout untuk Century memang diperlukan namun dibalik itu ternyata banyak fakta bahwa kinerja dan tata kelola Century yang sangat buruk. Sebuah ironi memang, ketika kita terpaksa menolong orang jahat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi orang banyak. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini. UU PJSK yang mampu melindungi perbankan harus diimbangi dengan pengawasan dan tindakan tegas bagi pelanggar peraturan BI.

Oleh : Thontowi Ahmad Suhada
Kepala Departemen Kajian Strategis
BEM FEB UGM

0 Pantaskah Bank Century diselematkan?

Sebuah kontroversi yang akhirnya menjadi polemik diantara DPR dengan Pemerintah RI atas injeksi Rp 6,7 triliun kepada sebuah institusi keuangan cacat yang dikenal akrab bernama Bank Century. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penulis ingin mengajak Anda (pembaca) untuk mengenal Bank Century lebih dekat.
Bank Century merupakan hasil merger dari 3 bank yaitu Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac. Sebelum Bank ini merger tahun 2004 sudah ada indikasi ketidakberesan Bank CIC yaitu adanya surat-surat berharga (SSB) valas sekitar Rp 2 triliun yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual. SSB valas yang berpotensi bodong sebenarnya tidak boleh dibeli bank. Keberadaan SSB valas tersebut hanya untuk menyelamatkan neraca bank, yang sejatinya sudah kolaps. Ada indikasi penipuan yang dilakukan pemegang saham.

Tahun 2005 PT. Antaboga Delta Sekuritas yang merupakan milik pengusaha kakap Robert Tantular yang sekaligus pemilik Bank Century, berhasil mengucurkan produk reksa dana bodong dengan agen penjualnya adalah Bank Century. Dana hasil penerbitan produk reksa dana dan dana nasabah Bank Century inilah yang akhirnya dibawa lari oleh tuannya, Robert Tantular dkk.

Bank Century akhirnya tercium bau busuknya ketika 13 November 2008 Bank Century mengalami gagal kliring, dan berujung pada diambil alih oleh LPS(lembaga penjamin simpanan) pada tanggal 24 November 2008. Pembengkakan hingga Rp 6,7 triliun karena untuk menutup CAR (capital adequacy ratio) agar diatas 8% dibutuhkan Rp 2,7 triliun dan menutup kebutuhan likuiditas sebesar Rp 2,2 triliun.

Pengambilalihan ini menimbulakan polemik di kubu DPR dan Pemerintah RI yang mempertanyakan dana talangan Bank Century yang meledak hingga Rp 6,7 triliun. Kontroversi ini akhirnya mencuat kepermukaan hingga melahirkan spekulasi bahwa adanya moral hazard yang dilakukan oleh pengambil kebijakan yaitu Bank Indonesia. Dimana adanya konspirasi dengan sentuhan elit politik dalam penyelamatan Bank Century untuk menyelamatkan aset-aset nasabah kakap Bank Century.
Sebelumnya ada perbedaan dan persamaan yang sangat mendasar antara kasus BLBI tahun 1997/1998 dengan kasus Bank Century yang terjadi sekarang ini. BLBI( Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tahun 97-98, yang kala itu terjadi krisis moneter yang akhirnya menjalar kepada krisis likuiditas perbankan, akibat dari rush karena ketidakpercayaan nasabah terhadap perbankan, yaitu dengan berkembangnya isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valas. Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah dan terjadilah rush.
Dengan kata lain bahwa kolapsnya industri perbankan tahun 97/98 karena kesalahan manajemen perbankan dalam menggelola asset dan liabilitisnya karena tidak bisa menghindari gejolak ekonomi regional. Berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh Robert Tantular dkk terhadap Bank Century adalah murni tindakan kriminal, bukan karena adanya gejolak ekonomi global. Persamaan antara kasus BLBI dengan Bank Century adalah terjadi pada saat perekonomian dalam kondisi labil, sehingga potensi untuk rush begitu besar dengan tidak adanya kepastian dari pemerintah.
Maka timbullah pertanyaan lalu kenapa pemerintah harus melakukan penyelamatan hingga menggelontorkan dana sebesar Rp 6,7 triliun?
Alasan Kenapa Bank Century di bailout
1. Di pertengahan 2008 merupakan puncak dari resesi global, apabila Bank century tidak diselamatkan oleh LPS, maka besar kemungkinan yang akan terjadi adalah rush, yang memberikan efek sistemik terhadap bank lainnya akibat krisis kepercayaan terhadap perbankan menengah kecil yang diperkirakan sekitar 20 bank di Indonesia, bisa dibayangkan berapa kerugian yang akan ditanggung pemerintah jika hal itu terjadi.
2. Penutupan Bank Century akan memberikan sentimen negatif di pasar keuangan, karena akan ada pinjaman antar bank yang terganggu, apalagi pinjaman dari bank century berasal dari bank-bank berskala kecil juga.
3. Bank Century memiliki aset Rp 15,23 triliun dan kapitalisasi pasar Rp 1,42 triliun, total nasabah 65.000 dengan total DPK sebesar Rp 9,9 triliun, Penutupan Bank Century akan berdampak pada nasabah di belasan bank kecil lainnya. Tanda-tandanya sudah terlihat ketika Century stop kliring pada 13 November 2008, pelarian dana pihak ketiga ke bank-bank besar melonjak. Hal ini berbeda dengan Bank IFI yang memiliki aset per Maret 2009 hanya sebesar Rp 440 miliar atau sekitar 0,01 persen dari total aset industri perbankan. Sedangkan pinjaman anterbank yang dimilikinya tidak mencapai Rp 8 miliar dan tidak memiliki dana di Surat Utang Negara (SUN) sehingga likuidasi Bank IFI tidak akan mempengaruhi pasar SUN.
4. Pertimbangan lainnya, dari data yang saya peroleh :
Pada 21 Nov saat keputusan penyelamatan dibuat, dana nasabah Century yang dijamin pemerintah dan harus dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan (untuk simpanan kurang dari Rp 2 miliar) jika Century ditutup sebesar Rp 5,6 triliun. Sedangkan dana nasabah di 18 bank yang bisa kena dampak sistemik dan dijamin pemerintah Rp 15 triliun. Jadi, total dana nasabah yang harus dibayar LPS Rp 17,5 triliun.
Jadi, kalaupun century ditutup, LPS harus keluar dana Rp 5,6 triliun (versus dana penyelamatan yang semula Rp 632 miliar kemudian bengkak jadi Rp 6,8 triliun, dan yang kini sudah terpakai baru Rp 4,7 triliun). Dari jumlah Rp 5,6 triliun, yang kemudian ditarik setelah penyelamatan oleh nasabah yang dijamin yaitu Rp 3,5 triliun.

Jadi, pantaskah Bank Century diselamatkan? Pantas atau tidak pantas, sebagai seorang individu, saya mengharapkan tidak ada lagi BLBI dan Bank Century yang berikutnya. Perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dalam hal ini agar tidak terjatuh pada lubang yang sama.

Departemen Kajian Strategis BEM FE Unpad 2009/2010