Oleh: Lundu Manurung (Staf Departemen Kajian Strategis BEM FEM IPB)
Bila dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun jumlah anggaran yang dipakai untuk subsidi energi meningkat tajam. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk subsidi untuk dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp316,1 T, meningkat 18% dari belanja subsidi dalam APBNP 2012 sebesar Rp268,1 T (termasuk cadangan risiko energi Rp23 T pada belanja lain-lain), atau naik lebih dari 2 kali lipat dibanding realisasi tahun 2007 (Rp150,2 T). Jumlah anggaran subsidi pada RAPBN 2013 dialokasikan untuk subsidi BBM dan Gas Rp193,8 T; subsidi listrik Rp80,9 T; dan subsidi non-energi Rp41,4 T. Di dalam RAPBN 2013 adanya subsidi untuk gas padahal pada APBN 2012 tidak dimasukkan yang menambah beban anggaran negara . Ini sungguh sangat miris dan bertolak belakang dengan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat dikatakan pemerintah gagal menekan atau mengurangi jumlah subsidi energi khususnya di bidang migas dimana terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya tetapi tidak diikuti dengan alternatif atau solusi yang tepat dan efisien. Padahal untuk menjaga APBN yang sehat dan meningkatkan dana pembangunan, maka perlu pengurangan subsidi energi.
Sebenarnya jumlah anggaran untuk subsidi dapat dialihkan guna meningkatkan dana pembangunan dan sektor-sektor riil yang menyentuh langsung ke masyarakat. Contohnya, penambahan dana guna menggulangi dan mengurangi kemisikinan, layanan kesehatan murah untuk masyarakat, dan meningkatkan ketahanan pangan. Bila melihat Malaysia, 5% anggaran pembangunan sektor sosial pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat dimana untuk memperbaiki rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, pertambahan klinik umum, perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh, dan biaya kesehatan murah bagi masyarakat. Program seperti ini lebih berdampak riil kepada masyarakat daripada membiayai subsidi energi migas yang hanya terbuang percuma tanpa adanya nilai tambah ouput nasional. Subsidi energi juga dapat dialihkan ke sektor pertanian dimana jumlah tenaga kerja diserap dan tingkat kemisikinan juga sangat tinggi melanda sektor pertanian. Oleh sebab itu pemerintah dapat mengalihkan dana untuk membentuk karakter petani yang mandiri dan solutif dengan mendorong kemajuan UMKM yang bekerjasama dengan petani dan pembangunan desa mandiri sehingga meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Ada beberapa hal yang dilakukan guna mengurangi dan mengalihkan subsidi energi khususnya BBM. Dari 3 tahun yang lalu sudah mulai dilakukan yaitu menaikkan harga BBM. Hal ini akan memberikan dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari kenaikan ini terjadi pada jangka pendek yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi yang nantinya turut menaikkan harga barang baku dan umum sehingga daya beli masyarakat menurun dan tingkat pengangguran bertambah. Akan tetapi menurut Gever (1991), meningkatnya harga BBM akan mengurangi beban pemerintah sehingga pemerintah dapat dengan bebas membuat kebijakan fiscal untuk mengejar target distribusi manfaat yang tepat sasaran sehingga menggairakan perekonomian demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu akan mendorong investasi penggunaan serta produksi yang efisien.
MASIHKAHKITA HANYA BERDIAM DIRI MELIHAT KONDISI PEREKONOMIAN KITA?
0 komentar:
Posting Komentar