0 Kebijakan Subsidi BBM : Kontradiksi Antara Kebijakan Populis dan Efektif

Polemik pengambilan kebijakan mengenai subsidi BBM merupakan isu yang sangat penting saat ini. Kebijakan ini dinilai sangat penting karena mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah mekanisme penganggaran subsidi BBM pada APBN. Pengambilan kebijakan pembatasan subsidi BBM ini didasarkan pada naiknya harga minyak mentah global sebagai akibat dari krisis politik di daerah timur tengah. Hingga saat ini, harga minyak mentah jenis light sweet dan brent terus merangkak mendekati angka 100 US$/ per barrel. Jika tidak dibatasi, maka anggaran belanja pemerintah berpotensi semakin defisit. Hal ini dikarenakan tingginya harga minyak mentah yang berlaku secara global dan pola konsumsi masyarakat pada BBM bersubsidi yang semakin bertambah. Anggaran BBM bersubsidi saat ini dibatasi sejumlah 38,5 juta kiloliter per tahunnya, hal ini mengacu pada pernyataan Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/03/2011) . Jumlah kuota subsidi tersebut bisa saja tidak dibatasi, namun excess dari kebijakan tersebut berpotensi menambah kuota subsidi BBM hingga mencapai 42,5 juta kiloliter, jumlah ini setara dengan Rp 7 trilliun. Realisasi dari kebijakan penetapan kuota subsidi BBM hingga saat ini semakin menjauhi ekspektasi 38,5 juta KL (Kiloliter) per tahun ini. Pada kenyataannya, jumlah konsumsi solar dan premium yang disubsidi terus saja merangkak naik dari kuota yang disubsidi oleh pemerintah. Selain itu kebijakan pembatasan subsidi BBM dapat menyebabkan naiknya tingkat inflasi hingga mnecapai 6,4%-6,5% tahun ini. Meleset 1,4% dari proyeksi pemerintah sebesar 5% yoy.

Kebijakan subsidi BBM terdiri dari subsidi tiga jenis bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu premium, minyak tanah, dan solar. Ketiganya diasumsikan merupakan jenis BBM yang dikonsumsi oleh kalangan menengah kebawah. Premium dipatok dengan harga Rp 4500,-/ liter, minyak tanah dipatok dengan harga Rp 6500,-/ liter, sedangkan solar dipatok dengan harga Rp 4500,-/ liter. Kebijakan tersebut diambil dengan maksud melindungi konsumen kalangan menengah kebawah dan para pelaku industri yang masih memanfaatkan BBM dengan jenis-jenis tersebut. Alih-alih melindungi konsumen, konsumsi BBM bersubsidi justru salah sasaran. Mobil mewah dan kendaraan berpelat merah masih saja mengkonsumsi BBM jenis ini. Akibatnya kuota subsidi BBM semakin bertambah, namun permasalahannya pemerintah tak kunjung mengambil kebijakan dan hanya terus menunggu dan mengawasi pola konsumsi BBM masyarakat.

Kebijakan yang direncanakan pemerintah adalah menghimbau masyarakat kelas menengah atas yang menggunakan mobil mewah dianjurkan untuk mengkonsumsi jenis BBM lain yang tidak disubsidi yaitu Pertamax. Pertamax dipatok dengan harga Rp 7500,-/ liter dan berfluktuasi harganya sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan arus distribusi BBM bersubsidi akan mengalir pada sektor industri dan masyarakat kalangan menengah kebawah yang kurang mampu. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat mengkonsumsi pertamax cukup beragam. Opsi yang pertama adalah mengganti nama premium menjadi “bensin miskin”. Tentunya hal ini ditujukan untuk membentuk paradigma konsumsi masyarakat, namun pada kenyataannya penggantian nama ini bukanlah kebijakan yang efektif untuk dilakukan. Karena penggantian nama premium juga akan memakan biaya penggantian nama yang berlaku di seluruh SPBU yang ada di Indonesia, dan tentunya kebijakan ini justru merendahkan konsumen premium. Opsi kedua yang akan diambil oleh pemerintah yaitu pencabutan subsidi pada BBM jenis premium. Dampak dari kebijakan ini mampu menaikkan harga premium hingga hanya berselisih Rp 100-150,-/ liter dari BBM jenis pertamax. Kebijakan ini tentunya bukan kebijakan yang populer secara politik di mata masyarakat dan pemerintah. Karena kebijakan ini berpotensi menuai protes dari masyarakat dan menambah tingkat inflasi hingga 1,4% per tahun. Namun, kebijakan ini efektif karena mampu mengurangi potensi membengkaknya anggaran pemerintah sebesar 7 trilliun rupiah dan mampu merealisasikan target pembatasan BBM bersubsidi hingga 38,5 juta KL per tahun.

Pemerintah, melalui Ditjen Migas menyatakan bahwa sudah tidak mempunyai cara lain untuk menghemat penggunaan BBM. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dinilai merupakan satu-satunya cara penghematan energi di Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan dengan menaikkan harga premium dan solar menjadi Rp 7350-7400,-/liter sehingga masyarakat mulai beralih ke pertamax dan meninggalkan premium. Badan Pusat Statistik juga menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan tersebut tepat jika dilaksanakan pada bulan Maret-April, mengingat momentum level inflasi Indonesia masih rendah. Selain itu, negara tetangga yang sudah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM mendesak pemerintah Indonesia melakukan hal yang serupa karena kebijakan tersebut mampu menunjukkan tingkat respon pemerintah terhadap kondisi global.
Memang pada dasarnya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti solar dan premium akan memberatkan beberapa kalangan masyarakat. Namun, kebijakan ini merupakan kebijakan paling rasional yang harus diambil. Mengingat harga minyak dunia yang terus meroket dan adanya potensi membengkaknya APBN. Pemerintah hendaknya mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yaitu dengan cara segera mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan efisien. Kebijakan tersebut satu-satunya adalah pencabutan subsidi BBM jenis premium dan solar. Kebijakan populis seperti penggantian nama dan sekedar menunggu sebetulnya sangat tidak tepat dilakukan oleh pemerintah, karena sifatnya yang tidak menyelesaikan masalah. Terlepas dari polemik kedua kebijakan tersebut, Indonesia seharusnya masih punya banyak pilihan. Yaitu dengan merevisi MoU kontraktor ladang-ladang minyak di Indonesia. Sehingga Indonesia mendapat keuntungan produksi minyak mentah lebih banyak daripada kesepakatan yang sebelumnya telah dilakukan. Hal ini harus disadari oleh semua masyarakat, karena mengingat potensi Indonesia sebagai produsen minyak mentah, sangat konyol apabila nanti kenyataannya justru Indonesia yang mengalami kelangkaan minyak dan berbagai masalah mengenai BBM.

Departemen Kajian Strategis
BEM FEUI 2011

0 Sistem Demokrasi Berbiaya Mahal

Jika tahun 2008 adalah ajang pencarian sosok gubernur ‘favorit’, tahun 2009 menjadi ajang demokrasi nasional di mana seluruh rakyat Indonesia (yang telah memenuhi syarat) menentukan pemimpinnya di balik bilik suara, maka tahun 2010 ini juga tak kalah panas oleh hawa politik. Hanya saja lingkupnya lebih kecil, yaitu tingkat Dati II ( Daerah Tingkat II ) atau tingkat kabupaten/ kota. Setidaknya ada 244 daerah di seluruh pelosok negeri yang merayakan proses demokrasi secara langsung ini.
Pemilihan Kepala Daerah ( selanjutnya disebut Pilkada ) secara langsung merupakan ekses dari dibukanya keran demokrasi selebar-lebarnya sejak era Reformasi. Masyarakat masing-masing daerah kini dapat menentukan pilihannya sendiri dengan menggunakan hak suara yang mereka miliki. Tentunya mereka harus mengenal visi-misi dan bagaimana sosok calon-calon pemimpin daerah mereka, sebelum benar-benar mencontreng. Inilah salah satu kelebihan dari pilkada secara langsung. Rakyat dapat benar-benar menilai dan memahami calon pemimpinnya. Selain itu, rakyat juga dapat mengetahui program-program yang menyokong kemajuan daerahnya yang dijanjikan oleh calon-calon kepala daerah, dengan begitu masyarakat dapat dengan mudah mongontrol perkembangan raihan-raihan yang telah dikerjakan pemimpinnya. Masyarakat juga dapat mengambil pelajaran dari proses politik yang ada di daerah mereka masing-masing. Hal seperti ini yang sulit ditemui dalam pilkada tertutup yang ditentukan dalam forum DPRD.
Banyak masalah yang terjadi pada penerapan pilkada langsung ini. Dari sisi pemilih misalnya, banyak masyarakat yang tidak masuk DPT, pemutakhiran data pemilih amat buruk, banyak pemilih ganda, pemilih fiktif, dll. Dari sisi lainnya juga terlihat banyak masalah, di antaranya curi start kampanye, money politic, black campaigne, aksi-aksi kekerasan, transparansi keuangan bermasalah, dan terutama yang diindikasikan terjadi di Kota Depok oleh ICW adalah praktik korupsi yang dilakukan KPU. Hal ini membuat kita perlu mempertanyakan proses demokratisasi yang tercipta dari pemilu langsung seperti ini. Perlu dianalisis kembali apakah benefit yang dihasilkan sistem ini sudah lebih besar dari cost yang dikeluarkannya. Karena jika tidak, yang didapat negeri ini hanyalah kerugian, sehingga perlu penataan dan perbaikan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dari sistem ini agar menghasilkan output yang optimal.
Pilkada langsung tentu memakan jauh lebih besar biaya dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kota Depok pada tahun 2005 menghabiskan anggaran sebesar Rp 14 milyar untuk pemilihan langsung, sedangkan pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD, hanya menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 1 milyar (Pemkot Depok, 2005). Untuk pilkada langsung tahun ini KPU kota Depok mendapat dana Rp 33 milyar dari pemerintah kota depok. Sungguh angka fantastis. Penulis setuju dengan pelaksanaan pemilu secara langsung, tapi menurut penulis angka sebesar itu terlalu besar untuk skala pemilu. Masih banyak sektor-sektor penting lain yang lebih membutuhkan dana itu. Sehingga dibutuhkan suatu metode yang lebih efisien namun tidak mengebiri proses demokratisasi untuk sistem pilkada langsung.
Salah satu solusi yang baik untuk efisiensi anggaran pilkada –seperti yang telah dilakukan beberapa daerah- adalah dengan penggabungan pilkada yang dapat menghemat anggaran hingga 65% pada salah satu daerah di Indonesia.contonya di Sumatra Barat, dengan penggabungan pemilihan gubernur dengan 13 pemilihan bupati/wali kota bisa menghemat 65% dari 196 miliar yang dibutuhkan menjadi Rp59 miliar. "Anggaran bisa dihemat hingga 65% untuk biaya honor, distribusi logistik, dan sosialisasi. Sebenarnya pada 2005, kami juga sudah melakukan penggabungan pemilihan gubernur dengan 11 pemilihan bupati/wali kota yang waktu itu dari Rp101 miliar dihemat menjadi Rp23 miliar," kata Ketua KPU Sumbar Marzul Veri. (media indonesia 19/12/2009). Hal yang sama juga perna dilakukan di daerah-daerah lain seperti Kalimantan Tengah yang menggabungkan pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati/walikota sehingga bisa menghemat anggaran sampai 24 miliar rupiah.
Selain itu, sistem e-voting, terbukti telah menjadi metode pemilihan langsung yang sangat efisien. Di Indonesia, metode ini digunakan pada pemilihan kepala dusun di kabupaten Jembrana beberapa waktu yang lalu. Terbukti e-voting dapat menekan biaya karena tidak memerlukan kertas dan tinta, waktu yang digunakan saat pemilihan hingga penghitungan juga relatif lebih singkat. Anggaran dapat dihemat lebih dari 60 persen. Pemakaian kartu penduduk berbasis chip pun tidak memungkinkan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
Hal ini membuat penulis merekomendasikan e-voting menjadi metode pemilihan kepala daerah secara langsung. Meskipun secara teknis bukan mencontreng atau mencoblos, tapi yang paling penting secara substansi masyarakat tetap melakukan pemilihan wakilnya secara langsung. Memang belum semua daerah di Indonesia bisa menerapkan sistem ini, tapi kota-kota yang sistem jaringan informasinya sudah baik tentu bisa menerapkannya, termasuk kota Depok. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengajarkan metode ini pada masyarakat. Selebihnya penulis yakin metode ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi penerapan pilkada dan pemilu langsung di Indonesia, terutama dari sisi efisiensinya.
Namun dari semua itu yang terpenting adalah bagaimana nantinya solusi ini bisa diaplikasikan ke semua daerah yang melaksanakan pilkada. Dengan kata lain akan ada efisiensi biaya yang merata di setiap daerah di Indonesia. Hal itu akan menguntungkan daerah tersebut, dan anggaran yang dihemat bisa di salurkan untuk kepentingan yang lain. Karena yang terpenting dalam pemilihan kepala daerah adalah terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat bukan kemeriahan yang berlebihan dalam pelaksanaan pemilihan yang nantinya hanya akan selesai dalam satu kali contrengan.

Departemen Kajian Strategis
BEM FE UI 2010

0 Lecutan Perbaikan, Berbenah di Tengah Perlombaan ACFTA

Isu ASEAN-China Free Trade Agreement merupakan isu nan panas akhir-akhir ini. Mulai dari pembicaraan selalu-lalang saja sampai diskursus yang berbau politis, mencoba mencongkel isu ini untuk diangkat ke permukaan. Pemberlakuannya yang dimulai sejak 1 Januari 2010 lalu, yang pada saat itu masih berada dalam masa 100 hari kepemimpinan Presiden SBY-Boediono menjadi satu aspek wacana yang cukup hangat untuk dipolitisir. Beberapa oposan oportunis terhadap pemerintahan incumbent ini mencoba mengkait-kaitkan kegagalan pemerintahan dalam menentukan sikap terhadap isu ACFTA dengan kepentingan mereka sendiri demi kekuasaan pragmatis demi mengharapkan adanya revolusi yang terakselerasi secara signifikan.
Beberapa ahli dan pengamat mulai intensif ambil bagian sejak akhir bulan Desember tahun lalu. Mengingat isu ini yang sungguh strategis karena dianggap mampu mengancam industri lokal yang tak bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri.
Sekilas membedah negara China, merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang saat ini berjumlah 1,3 milyar, tentu dapat dibayangkan betapa banyaknya SDM yang dapat digunakan untuk membuat berputarnya roda perekonomian yang ada disana. Negara yang berhaluan komunis ini memang memilki pemerintahan yang cukup cerdik dalam mengelola sumber daya alamnya. Di saat Indonesia dengan bangganya menjual batu bara ke luar negeri, China yang sebenarnya juga memiliki kekayaan alam mineral batu bara malah memilih untuk membeli batu bara Indonesia untuk digunakan sebagai bahan bakar yang murah bagi industri China. Penghematan harta kekayaan yang mereka punya sekarang akan digunakan untuk investasi masa mendatang. Jadi dapat dibayangkan ketika China baru akan mulai untuk mengeksplorasi batu bara mereka, kita sedang kesulitan mencari batu bara karena sebelumnya telah habis diobral. Malah mungkin suatu saat Indonesia yang kaya raya ini akan membeli batu bara ke China karena persediaan batu bara kita yang sedang menipis.
Selama ini pemberitaan media yang berkembang di masyarakat membuat positioning bahwa seakan-akan China adalah aktor utama dalam drama ACFTA ini. Bahwa pelaku perjanjian bebas ini hanyalah Indonesia dan China. Padahal kita hampir lupa bahwa perjanjian ini ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN plus China; meskipun pemberlakuan nol tariff sesuai dengan The Agreement on Trade in Goods (TIG) of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China (keterangan tarif dalam tabel di bawah) yang ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane-Laos oleh para pejabat tinggi setingkat menteri bidang ekonomi dan perdagangan, membagi para pesertanya dalam dua term: term pertama dengan para anggota ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filiphina) dan China yang berlaku sejak 2010, dan term kedua dengan para anggota negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) pada 2015.
Sejarah perjanjian ini bermula sejak dilaksanakannya ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 6 November 2001 lalu yang mencetuskan mengenai Kerangka Kerjasama Ekonomi (Framework on Economic Co-operation). Follow up dari bentuk komitmen ini menghasilkan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara anggota ASEAN-China di Phnom Penh, 4 November 2002. Pertemuan ini menghasilkan bentuk kerjasama untuk membangun ASEAN-China Free Trade Area dalam 10 tahun ke depannya, dimana diharapkan adanya hubungan kerjasama ekonomi yang lebih dekat diantara negara anggota pada abad 21. Dalam perjanjian tersebut jelas disebutkan bahwa persetujuan tersebut bertujuan untuk meminimalisir rintangan dan memperdalam kerjasama ekonomi diantara tiap-tiap anggota, menurunkan biaya, meningkatkan volume perdagangan dan investasi intra-regional serta efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi bisnis yang lebih baik.
Selama kurang lebih satu tahun berikutnya, perjanjian yang ada dirasa perlu di amandemen untuk menjelaskan implementasi dari ketetapan yang ada. Maka pada 6 Oktober 2003 ditandatangani Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People’s Republic Of China di Bali, Indonesia. Pada amandemen perjanjian ini ditetapkan mengenai kondisi dan waktu percepatan tariff reduction serta eliminasi produk-produk yang sebelumnya diatur dalam Early Harvest Programme dari Kerangka Kerjasama yang ada melalui penyesuaian-penyesuaian bilateral ataupun plurilateral yang ditambahkan ke dalam Kerangka Kerjasama.
Selanjutnya pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos, ditandatangani pula Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China. Dalam TIG Agreement ini, dijelaskan mengenai aturan pengurangan dan penyisihan tarif yang telah ditentukan bagi ASEAN 6 dan China, seperti yang disebutkan di atas, dimana tahap akhir pengurangan tarif dapat diselesaikan pada 2010. Sementara negara CLMV akan diselesaikan pada 2015. Perjanjian ini juga menetapkan liberalisasi berikutnya dari beberapa produk yang sensitif dari tiap negara serta menghilangkan rintangan non-tarif.


Sebenarnya disadari atau tidak, fenomena merambahnya barang China di Indonesia sudah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit secara cukup signifikan di pihak Indonesia. Hanya saja pemberitaan serta asumsi beberapa pihak yang resisten terhadap isu liberalisasi memanfaatkan moment ini. Wacana yang diangkat seolah-olah bahwa 1 Januari sebagai batas awal pemberlakuan ACFTA merupakan gerbang neraka bagi industri Indonesia. Malah sebenarnya jika kita perhatikan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Hatta Radjasa, pengurangan tarif import sudah dimulai sejak tahun 1992. Maka sungguh naif rasanya apabila kita mengalienasikan bahwa selama ini kita aman-aman saja karena belum adanya import barang, khususnya China, yang masuk ke Indonesia.


Beberapa pelaku industri menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan agar keluar dari perjanjian yang menurut mereka tidak adil ini. Sedangkan beberapa yang lain merendahkan tensinya dengan mendesak untuk merenegoisasi perjanjian tersebut pada beberapa post tarif strategis yang dianggap belum siap untuk terjun dalam persaingan bebas di pasar global ini. Para pejabat anggota legislatif ternyata memiliki respon yang sama terhadap kebijakan perdagangan ini. Beberapa fraksi di DPR turut mendesak Menteri Perdagangan untuk meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam kancah regional perdagangan bebas ini. Namun sampai tulisan ini dibuat, belum ada kabar yang menuliskan tentang tanggapan positif akan desakan itu.
Kebijakan tarif tentu saja bukanlah satu-satunya jalan untuk keluar dari permasalahan ini. Banyak hal yang seharusnya mampu kita lakukan sebagai solusinya. Sebagai tindakan preventif Pemerintah sebaiknya terus memperkuat industri yang memilki kekuatan dan competitive advantage lebih besar untuk berjuang di pasar bebas. Namun semuanya belumlah terlambat. Waktu yang kita punya sebelum benar-benar semua parties ikut dalam perlombaan ini di 2015 marilah dimanfaatkan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Keluar dari ACFTA bukanlah alternatif yang tepat karena hanya akan membuat negara kita akan terus lari dari masalah. Tak ada lecutan bagi industri lokal untuk memperbaiki kualitas barang sendiri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Perbaikan serta penyerapan anggaran infrastruktur dan suprastruktur di segala bidang yang menunjang peningkatan kualitas perdagangan nasional tentu menjadi kewajiban yang tidak bsa ditawar-tawar lagi. Dan hal paling riil yang bisa kita lakukan adalah terus sokong produsi dalam negeri dengan meningkatkan konsumsi terhadap produk asli nasional dan mengurangi jatah produk luar negeri.
Peluit perlombaan sudah ditiup, genderang perang telah dibunyikan. Namun garis finish masih jauh. Keputusan ada di tangan kita, tetap tertinggal atau berani melecut diri sendiri untuk mengejar ketertinggalan.

Dept Kajian Strategis
BEM FEUI 2010

0 Pendidikan untuk Kelautan Indonesia yang lebih Baik

Indonesia yang Kaya
Indonesia telah dikenal dunia sebagai Negara Kepulauan, “Archipelagic State” yang memiliki potensi sumber daya alam dan kekayaan laut yang sangat beragam. Bahkan banyak Cendekiawan Internasional menyebut kawasan perairan laut Indonesia tropis berdaya dukung alam yang tinggi dengan kemampuan “Mega biodiversity”. Latar belakang geografis dan astronomis yang kita miliki tentu memberi kebanggaan tersendiri sebagai anak bangsa.

Data menunjukkan, dari Sabang sampai Merauke, lautan Indonesia memiliki luas sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km2, laut nusantara 2.3 juta km2 dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km2. Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km (data Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional,UNCLOS 1982), yang kesemuanya itu mengandung potensi yang bernilai ekonomis sangat tinggi.

Potensi lestari total ikan laut di Indonesia menunjukkan angka 7,5 % (6,4 juta ton/ tahun) dari potensi dunia. 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lain yang bernilai ekonomis tinggi dengan potensi produksi 47 juta ton/tahun. Nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar dolar AS per tahun. Hampir 70 % produksi minyak dan gas bumi Indonesia bersal dari kawasan pesisir dan laut (Mulyadi, 2005).

Perairan Indonesia dikenal pula dengan sumber plasma nutfah perairan terbesar di dunia. Dengan luas wilayah 1,3persen dari luas permukaan bumi, Indonesia memiliki labih dari 37 persen dari seluruh jenis ikan di dunia. Selain ikan konsumsi, laut di Nusantara pun menyimpan potensi besar ikan hias. Para pakar mencatat Indonesia memiliki lebih dari 1000 jenis ikan hias laut dan 240 jenis ikan hias tawar. Menurut perhitungan PKSPL-IPB (l998), bahwa nilai ekonomi dari sumberdaya perikanan (tangkap, budidaya, dan industri bioteknologi perairan) saja dapat menghasilkan sekitar USS 82 milyar/tahun.
Potensi laut lain yang belum tergarap dengan serius adalah keanekaragaman biologi yang sangat besar. Invertebrate laut, algae, dan bakteri laut ternyata mengandung zat biokimia yang berpotensi untuk kebutuhan medis, dan dijadikan obat obatan. Misalnya, neoroxitin dari kerang laut. Zat biokimia tersebut dapat dijadikan pembunuh rasa sakit. Zat tersebut terbukti lebih ampuh 10 ribu kali dari morfin dan tanpa efek samping.

Dalam catatan terakhir, 10.160 buah pulau telah disurvei dan diverifikasi. Potensi Kelautan Indonesia yang besar telah memberikan sumbangan devisa sebesar US $ 2,6 miliar (2008). Jumlah tersebut lebih baik dari tahun 2007 yang hanya US $ 2,3 miliar saja. Potensi kelauatan dan perikanan Indonesia mencapai 70 persen dari wilayah NKRI secara keseluruhan.
Letak geografis yang strategis membuat keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Keunggulan letak Indonesia yang strategis mengakibatkan begitu besar arus frekuensi pelayaran yang melewati wilayah Indonesia. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara di Asia Pasifik. Lebih dari 75% barang2 yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45% (1300 triliun dollar per tahun) melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi Selat Malaka sebagai jalur dengan frekuensi pelayaran tertinggi di dunia, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut Indonesia lainnya (Mulyadi S, 2005).

Bagai gayung bersambut, Hawaii adalah sebuah negara yang sukses dalam bidang perikanan, namun tetap ingin merintis kerjasama dengan Indonesia dalam hal pengelolaannya. Perkawinan teknologi bidang perikanan antara Hawaii dan Indonesia diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik, sekaligus menggarap potensi kelautan Indonesia secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berawal dari Perjuangan
Demi mencapai kedaulatan atas semua kekayaan diatas, bukanlah barang sekali jadi yang diberikan oleh siapapun sebagai barang hibah nan gratis namun menempuh perjalanan dan perjuangan yang tidak sedikit. Pada 13 Desember 1957 Perdana Menteri Ir Djuanda mendeklarasikan seluruh perairan antarpulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Deklarasi itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang merupakan pernyataan jati diri sebagai negara kepulauan, di mana laut menjadi penghubung antarpulau, bukan pemisah. Keputusan ini mempertimbangkan (1) bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri (2) bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat (3) penentuan batas lautan teritorial seperti yang termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl. 1939 No. 442 artikel 1 ayat 1 tidak lagi sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian terpisah dengan teritorial. Deklarasi dengan prinsip Negara Nusantara (Archipelagic State) ini meskipun mendapat tantangan dari beberapa negara besar namun melalui perjuangan yang panjang dan ulet, melewati dua rezim pemerintah dan tiga rezim politik yang berbeda yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, akhirnya Indonesia mendapat pengakuan internasional di PBB. Pada tahun 1982 lahirlah Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut (2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (archipelagic principles), sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan oleh Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya.

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya diterima dan ditetapkan di dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS 1982) bahwa Indonesia adalah negara Kepulauan Nusantara. Deklarasi Djuanda yang berisikan konsepsi Negara Nusantara yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 maka wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, yaitu 5,8 juta km sama dengan ¾ dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia pada konferensi ini adalah pengakuan terhadap bentuk negara Kepulauan dengan pengaturan hak dan kewajibannya. Keputusan tersebut secara resmi diterima untuk ditandatangani 117 negara dalam sidang terakhir Konferensi Hukum Laut (HUKLA) III PBB di Montego Bay Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Kesepakatan Konvensi HUKLA 1982 memberikan penambahan luas wilayah perairan Indonesia secara signifikan. Bertolak dari deklarasi Djuanda 1957 dan UUD 1945 Bab IX A pasal 26, maka luas wilayah laut kita menjadi 5,8 juta km2.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939 warisan pemerintah kolonial, luas perairan Indonesia diperkirakan sekitar 100.000 km2. Berdasarkan penetapan Konvensi HUKLA 1982, wilayah laut yang dapat dikelola Indonesia berkembang menjadi 5,8 juta km2 yang terdiri atas 3,1 juta km2 perairan nasional Indonesia (Laut Wilayah atau Laut Teritorial dan perairan kepulauan) dan 2,7 juta km2 perairan laut ZEE. Luas perairan dimungkinkan dapat berkembang lagi, apabila Indonesia pada batas waktu hingga 2009 dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut.

Pemerintah, pada tahun 2001 kemudian menetapkan hari Deklarasi Djuanda sebagai Hari Nusantara (Keppres 126 tahun 2001). Sebelum Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia dengan wilayah negara mencakup peninggalan Hindia Belanda, belum menjadi negara kepulauan. Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, batas laut teritorial Indonesia adalah 3 mil laut dari pantai. Maka pada waktu itu, perairan antarpulau adalah wilayah internasional. Secara fisik pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut.
Dengan terbitnya UNCLOS 1982 tersebut yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 di Indonesia UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Dengan UNCLOS, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah nasional seluas 3,1 juta km2 wilayah perairan dari hanya 100.000 km2 warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km2 Zone Ekonomi Eksklusif yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Jadilah Indonesia mewujudkan diri sebagai satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai Tanah Air.

Perhatian lebih konkrit tampak pada terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 November 1999 dibawah kepemimpinan KH. Abdurahman Wahid.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri telah mencanangkan Gerbang Mina Bahari, di Teluk Tomini, 11 Oktober 2003 lalu. Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan, ini diharapkan mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa untuk mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara cerdas, optimal dan lestari bagi kemajuan, kemakmuran dan kemandirian bangsa Indonesia. Apabila Gerbang Mina Bahari ini dapat diimplementasikan, maka pada tahun 2006 produksi perikanan akan mencapai 9,5 juta ton. Total nilai ekspor perikanan menjadi sebesar US$ 7. Devisa pariwisata bahari akan meningkat. Jasa perhubungan laut yang selama ini menghamburkan devisa US$ l0 milyar per tahun menjadi penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Serta tambahan lapangan kerja yang dapat tercipta diperkirakan sekitar 3 juta orang.

Dukungan terhadap perkembangan geliat kelautan dan perikanan di Indonesia juga ditunjukkan oleh dunia perbankan. Sejak Maret 2003, Bank Mandiri telah menyediakan kredit khusus untuk usaha perikanan sebesar Rp 3 trilyun untuk jangka waktu sampai Maret 2004. Bank Bukopin telah dan akan membangun kredit simpan-pinjam khusus untuk usaha perikanan, bernama Swamitra Mina di l60 kabupaten/kota pesisir. PT. PNM telah menandatangani kerjasama dengan 30 Bupati/Walikota di KBI dan KTI untuk mendirikan BPR Pesisir dan Nelayan.

Demi membantu pemerintah dalam hal pemberian rekomendasi untuk kepentingan kebujakan kelautan, pemerintah membentuk Dekin. Dekin (Dewan Kelautan Indonesia) yang dibentuk 21 September 2007 sebagai pengganti Dewan Maritim Indonesia (DMI) diharapkan akan mendorong supaya potensi yang ada di laut dapat menjadi penopang ekonomi nasional. Juga supaya Indonesia tidak terjepit, mengingat percaturan strategi politik global permainannya sudah di laut. Dewan Kelautan Indonesia merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Dewan Kelautan Indonesia mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.
Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kelautan Indonesia menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden;
b. konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta wakil-wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduan kebijakan dan penyelesaian masalah di bidang kelautan;
c. pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan pembangunan kelautan;
d. hal-hal lain atas permintaan Presiden.



Laut Indonesia Kini
Pengantar yang diulas diatas, tentunya menggambarkan kepada kita begitu besar potensi serta fasiltas yang kita punyai sebagai bangsa maritim. Namun saatnya untuk jujur, bahwa disadari atau tidak, kita belum kaya secara riil dari nilai kelautan. Sebagai pemilik, kita belum bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya kelautan yang ada. Malah banyak “aset laut” kita yang malah dinikmati orang lain secara semena-semena. Fakta membuktikan bahwa kita terlalu sering “mendapat kunjungan” dari pihak asing.
Potensi kelautan Indonesia yang dijarah ternyata nilainya luar biasa. Kajian khusus pencurian ikan di wilayah Indonesia memang belum dilakukan. Tetapi kajian khusus pencurian ika di laut Arafuru pernah dilakukan. Hasil yang didapat sungguh mengejutkan, bahwa 1,2 juta ton ikan di laut Arafuru dijarah. Jika 1 kg ikan dihargakan US$ 1 per kg berarti nilainya lebih dari US$ 1,2 miliar pertahun.

Memang, pencurian ikan di wilayah Indonesia yang dilakukan nelayan asing masih belum dapat ditangkal. Nelayan Vietnam, Thailand, China, Myanmar, dan Malaysia kerap secara diam – diam dan terus terang masuk laut Indonesia. Tak heran setiap tahun ratusan kepal nelayan asing tertangkap.

Yang mengejutkan justru kajian ahli dari Thailand, Anucha Charoenpo (2003). Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa setiap tahunnya lebih dari 3000 kapal trawl Thailand masuk secara illegal keperairan Indonesia. Khususnya perairan yang dimasuki adalah Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafuru. Para Nelayan Negeri Gajah Putih merampok ikan dari Indonesia nilainya mencapai US$ 1,2 miliar hingga US$ 2,4 miliar setahun.

Banyak potensi kita yang belum dikelola karena tidak ada perhatian dari para pengambil kebijakan, sebab kurang peduli terhadap laut. Wisata bahari kita sebagai daerah tropis banyak yang belum dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Dengan total panjang garis pantai yang luar biasa, mengapa wisata bahari yang kita miliki masih cenderung stagnant dalam hal pengembangannya. Tidak ada perubahan yang benar-benar signifikan terhadap hal ini.

Laut kita yang sebenarnya indah ini, ternyata bagi sebagian orang merupakan ladang luas untuk pembuangan limbah dan sampah. Paradigma yang muncul yaitu laut sebagai tempat pembuangan sampah, laut dipersepsikan sebagai tempat buangan berbagai jenis limbah. perairan Indonesia juga menjadi ladang subur bagi pembuangan limbah beracun industri tambang, minyak, dan gas. Di perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, ditemukan hampir setiap tahun tumpahan minyak mentah (tarball).

Masalah ini ternyata belum selesai sampai disini. Berkat peningkatan rata-rata suhu bumi, membawa pengaruh perubahan iklim yang tidak bisa diremehkan. Data menyebutkan bahwa di tahun 2008, nelayan Indonesia hanya melaut sekitar 180 hari. Sebagian besar akibat dampak perubahan iklim, seperti gelombang tinggi, dan pencemaran di laut. Situasi ini membuktikan, semakin parah perubahan iklim yang terjadi, maka nelayan kita akan semakin sulit.

Secara bertahap, hutan bakau di Pulau Sulawesi dan Jawa telah dikonversi untuk pertambakan dan mengalami kerusakan teramat parah. Dari sekitar 4,2 juta ha tambak pada tahun 1982, kini tak kurang dari 1,9 juta ha dalam 3 tahun terakhir. Hutan mangrove di kawasan pantai utara Jawa Tengah sebagian besar atau 96,95 persen telah mengalami kerusakan, baik kerusakan sedang maupun berat. Berdasarkan tingkat kerusakan, kawasan mangrove yang rusak sedang seluas 31.237 hektare, rusak berat 61.194 hektare, sementara yang masih baik hanya 2.902 hektare, padahal, secara ekologi mangrove dapat menahan gelombang pasang dan secara kimia mangrove dapat menetralisir dan menyaring polutan-polutan berbahaya. penyebab kerusakan hutan mangrove antara lain adanya alih fungsi lahan untuk tambak intensif, permukiman, industri, pengembangan wisata, dan penebangan liar.

Kebutuhan yang semakin meningkat akan energi, makanan, produk-produk kelautan dan isu pencemaran laut, kerusakan daerah pesisir, berkurangnya biodiversity laut, fenomena El Nino dan kenaikan muka laut menuntut pengembangan ilmu kelautan yang bersifat holostik, interdisiplin dan keharusan melakukan kerjasama internasional.

Kerja berikutnya
Paradigma yang mesti dibangun di benak bangsa ini mestilah di rubah. Kebanggaan sebagai bangsa maritim harus benar-benar terinternalisasi dalam jiwa bangsa. Padahal pada kenyataannya sebagian besar penduduk bermukim di kawasan pesisir dan negara Indonesia merupakan negara kepulauan, kebanggaan sebagai bangsa bahari hanya secara nyata ditampilkan oleh beberapa suku bangsa di Indonesia. Salah satu masalah sehubungan dengan hal ini adalah rendahnya minat kaum muda potensial untuk bergelut dengan dunia kebaharian dan perikanan disebabkan rendahnya insentif di bidang kelautan dan perikanan (Sumber : Jakarta, Kompas, 8 juli 2003)
Sehingga dengan adanya perubahan mind-set yang ada, diharapkan ada perubahan perilaku tiap orang, apapun statusnya, menjadi lebih aware dan mencintai laut itu sendiri.

Satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan unsur-unsur pembelajaran mengenai kelautan Indonesia dalam kurikulum di sekolah-sekolah sejak dini. Materi Pendidikan yang diberikan kepada anak bangsa saat ini belum baik, sehingga anak Indonesia sendiri belum menyadari sejak dini pentingnya pelestarian dan pengembangan sumber daya kelautan. Kita hanya dikenalkan pada peta Indonesia yang luas, tanpa benar-benar dikenalkan pada luar biasanya potensi kelautan yang kita punya. Beberapa negara seperti Amerika Serikat telah memusatkan perhatian kepada pendidikan dalam membangun perekonomiannya, dengan memandang sumber daya manusia sebagai objek investasi bangsa. Namun disadari pula bahwa pendidikan tidak dapat berperan tunggal dalam pembangunan tanpa adanya dukungan complementary inputs atau faktor - faktor komplementari lainnya (Henry M. Levin dan Carolyn Kelly, Economics of Education Review, 1994). Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan terumbu karang, keadaan terkini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi menjadikan pendidikan sebagai sentral solusi perubahan status sumber daya laut dan terumbu karang, ataupun menjadikan pendidikan sebagai salah satu faktor komplementari dari upaya penyelamatan terumbu karang di Indonesia, bersejajar dengan upaya penegakan hukum, pengembangan riset ilmiah, dan aspek input komplementari lainnya.

Rencana Strategis Nasional (Renstra) departemen - departemen teknis yang berkaitan langsung dalam pendidikan kelautan, diantara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Perikanan dan Kelautan belum secara eksplisit dan jelas mendukung pendidikan kelautan sebagai investasi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut termasuk terumbu karang di Indonesia. Padahal disadari betul potensi kelautan Indonesia yang sedemikian kaya, dengan luas terumbu karang sebesar 85.707 km2 yang merupakan 14% dari luas terumbu karang dunia(Tomascik dkk, 1997), namun dengan kondisi 37, 56% buruk dan hanya 6,69% dalam kondisi sangat baik (Suharsono, 2003)

SDM kelautan mengalami ironi dengan kurangnya perhatian bagi pendidikan di kawasan pesisir dan masih sangat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan sumber daya perikanan dan terumbu karang.

Belum ada kurikulum formal kelautan (SD hingga SMA) integratif di tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan/atau sekolah, hanya pihak - pihak tertentu saja yang memulai inisiatif sporadis (LSM, sekolah berwawasan laut dan lingkungan, sekolah di wilayah pesisir, Kabupaten tertentu seperti Balikpapan). Belum banyak dikembangkan alternatif pendidikan kelautan bagi generasi muda putus sekolah. Yang sering terjadi adalah pemusatan SDM dalam satu bidang saja, sehingga meninggalkan aspek lain yang sebenarnya jugalah sangat penting.

Pendidikan yang diajarkan sekarang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan \menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Selain itu, belum adanya alokasi yang cukup bermakna dari Departemen Pendidikan, Lingkungan Hidup maupun Kelautan dan Perikanan yang mendukung pendidikan kelautan. Itulah yang kadang disebut sebagai tidak terintegrasinya kebijakan pendidikan kelautan di Indonesia.
Kebijakan pendidikan nasional belum dibuat dengan mengacu grand strategi yang tertuang dalam rencana strategi (renstra) nasional. Tidak heran kalau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pusat dan daerah sepertinya berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum bisa memunculkan sinergi (Sumber: GBHN 1999 - 2004).

Masalah pendidikan berdampak pada kurangnya supply staff ahli yang bisa benar-benar berkerja secara professional dalam mengembangkan potensi kelautan. Dr .Ir. Agustedi. MS, direktur Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberadaya Perairan, Pesisir dan, Kelautan Universitas Bung Hatta, mengatakan, Indonesia membutuhkan lebih 200 ribu orang lebih tenaga kerja ahli bidang eksplorasi dan pengolahan hasil laut. Permintaan akan kebutuhan tenaga kerja ahli kelautan tersebut, belum mampu dipenuhi oleh Perguruan Tinggi (PT), di Indonesia saat ini baru ada sekitar 12 Perguruan Tinggi baik swasta maupun PTN yang mempunyai program studi atau Fakultas Perikanan dan Kelautan yang menggelar pendidikan perikanan dan kelautan. Lulusan tenaga ahli kelautan atau sarjana dibidang kelautan dan perikanan dari 12 universitas itu baru sekitar seribu orang lebih pertahun dan itu pun tidak semuanya menerjuni bidang yang cukup menjanjikan ini. Kebanyakan lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan itu lebih berharap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga cukup banyak yang menggeluti profesi lain walaupun tidak sesuai dengan dasar ilmu keahliannya. Lulusan Perguruan Tinggi memang mengharapkan pekerjaan yang layak sesuai tingkat pendidikan dan bidang keahlian, tetapi cukup terbatas yang bisa bekerja dengan memanfaatkan keahlian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Banyaknya lulusan PT Perikanan dan Kelautan yang lebih memilih profesi lain dari pada mengolah sumbar daya kelautan. Hal itu, berkaitan dengan pola pikir yang keliru tentang bidang kajian ilmu yang ditekuninya.Sebagai ilustrasi potensi kelautan cukup menjanjikan, salah satunya terlihat dari hasil kajian para ahli terumbu karang dunia, terumbu karang seluas 1 Km persegi mampu menghasilkan ikan sekitar 40 sampai 60 ton ikan atau setara dengan 120 ribu dolar Amerika Serikat. Potensi itu, belum termasuk kemungkinan pemasukan pariwisata bahari yang mencapai 50 sampai 80 ribu dolar AS dan kegiatan penelitian. Andaikan, tenaga ahli lulusan perguruan tinggi mampu mengelola terumbu karang dan lahan laut yang mencapai 2/3 dari luas Indonesia itu, tentu akan cukup berarti bagi kemakmuran bangsa.

Sebagai bangsa maritim, selaiknya jugalah nelayan mendapat perhatian yang lebih di mata pemerintah. Para nelayan yang meskipun core-job-nya adalah pencarian hasil laut, yang seharusnya dengan potensi laut seperti ini menjadi kaya, namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Nelayan Indonesia kini identik dengan kemiskinan. Tinggal di rumah-rumah kayu yang kecil di pinggir pantai, dengan penghasilan per harinya yang kadang tidak seberapa. Sungguh hal yang memiriskan hati memang.

Saatnya berani untuk mengakui, potensi laut yang sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita ternyata terlalu besar dan terlalu banyak bagi bangsa ini, bahkan saking banyaknya, negara dengan penduduk kurang lebih 230 juta jiwa ini, tidak mampu untuk benar-benar memanfaatkan sembari merawat laut kita yang sungguh indah ini.

Pemerintah sebagai satu-satunya subjek pengemban amanah dari kedaulatan bangsa ini, sudah saatnya menjadikan isu ini menjadi hal yang tidak lagi diremehkan. Pembangunan saatnya diarahkan dari Land-based Development menjadi Marine-based Development. Konferensi maupun perjanjian internasional terbukti tidak bisa dijadikan jaminan adanya kemajuan yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan kelautan Indonesia. Dan yang harus dilakukan adalah memperbaiki kebijakan dalam hal pendidikan di bidang kelautan.

Sebagai Negara yang besar, ternyata kita tidak disibukkan dengan usaha-usaha eksplorasi positif terhadap laut kita, namun malah kita hanya berpusing untuk mengusir kapal-kapal ilegal yang mengambil ikan-ikan kita secara semena-mena. Bahkan sampai sekarang, urusan ambang batas laut masih menjadi polemik dengan negara tetangga. Jika Pemerintah memang serius mengurusi seluruh kedaulatan bangsa ini, dimanapun letaknya, maka tentu hal ini tidak akan terjadi karena setiap penduduk Negara yang sungguh-sungguh mencintai bangsanya sendiri ini akan merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita.

Perkembangan kelautan Indonesia memang sudah saatnya menjadi perhatian kita bersama dengan tidak hanya berbangga. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang kufur dengan tidak mensyukuri segala nikmat ini. Bila bangsa ini ingin benar-benar besar, maka siapapun kita, saatnya sayangi laut kita seperti menyayangi laut milik sendiri; tidak untuk apa-apa, tapi demi menyongsong totalitas kedaulatan kelautan bangsa Indonesia.

Departemen Kajian Strategis BEM FEUI 2009

0 Kendala Permodalan UMKM

Manusia tidak terlepas dari kebutuhannya akan pekerjaan walaupun mereka tahu bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tak kunjung memenuhi kebutuhannya tersebut. Usaha mikro, kecil,dan menengah atau yang biasa disebut UMKM setidaknya menjadi salah satu solusi. UMKM ini bahkan menjadi sektor yang memberikan sumbangan cukup signifikan pada pendapatan nasional negara kita ini. Pada tahun 2001, UKM berkontribusi sebanyak 14,20 persen di sektor ekspor non migas dan bersumbangsih 63,11 persen dalam Produk Nasional Bruto (PDB) Non Migas. Namun, apakah setiap masyarakat dapat merasakan kesempatan baik ini?

Banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelaku UMKM, dan satu yang paling utama adalah masalah permodalan. Sumber pembiayaan UMKM biasanya berasal dari sektor formal seperti perbankan, namun pembiayaan lainnya bisa dilakukan melalui sektor informal yakni modal dari pemberi utang individual (individual moneylenders), tabungan bersama (mutual savings), asosiasi pemberi pinjaman, dan pinjaman dari perusahaan mitra (partnership firm). Kendala permodalan yang dimaksud disini adalah sektor formal, yaitu perbankan sebagai sumber pembiayaan yang utama, terutama usaha menengah.

Layaknya seseorang yang menitipkan barang pada temannya, ia pasti memikirkan apakah temannya dapat mengembalikan barang titipannya atau tidak. Begitu pula jika barang tersebut adalah uang, yang dipinjamkan oleh perbankan sebagai modal, apakah si peminjam ini dapat mengembalikan pinjamannya atau malah kabur tanpa melunasinya. Banyak hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh pihak perbankan dalam pembiayaan UMKM ini. Seberapa potensialkah usaha yang akan dikembangkan, bagaimana risiko usaha tersebut, profit yang dihasilkan, dan pertimbangan lainnya. Tentunya permasalahan ini tidak berangkat dari satu pihak saja, melainkan dari sisi perbankan dan juga sisi pelaku UMKM.

Pertama, jika kita menilik dari sisi perbankan, banyak hambatan yang mereka alami terkait pembiayaan UMKM. Sumber daya yang terbatas, yakni jumlah pegawai yang menangani masalah pembiayaan UMKM di setiap cabang bank daerah hanya berkisar tiga orang. Jumlah yang cukup ironis melihat banyaknya masyarakat yang ingin dan telah menjadi pelaku UMKM dan membutuhkan perhatian yang intensif secara psikologis. Hal ini menjadikan sektor UMKM di-nomorsekian-kan dalam urusan perbankan. Padahal, apabila perbankan serius menangani permasalahan ini, setidaknya akan mempermudah para pelaku UMKM unjuk gigi dalam persaingan dan keluar dari krisis lapangan pekerjaan. Mereka juga perlu pengawasan dalam menjalankan usahanya dan itulah fungsi perbankan.

Selain itu, perangkat analisa yang belum memadai, hal yang sangat krusial bagi pertimbangan pembiayaan UMKM. Selama ini, pihak perbankan hanya menyediakan perangkat teknis analisa bagi usaha menengah dan besar, sedangkan bagi usaha mikro dan kecil belum ada. Padahal data membuktikan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil hampir sebanding dengan usaha besar, yakni pada kisaran 40 persen. Sulit sekali apabila dalam menganalisa usaha mikro dan kecil memakai teknis analisa bagi usaha menengah dan besar, begitu pula bagi si pelaku UMKM yang akan dianalisa. Entah apa yang menyebabkan hal ini, namun sebaiknya segera dikoreksi oleh berbagai pihak, baik perbankan maupun pemerintah, supaya tidak lagi mempersulit kemajuan pembangunan melalui UMKM.

Kedua, dilihat dari sisi pelaku UMKM sendiri. Kondisi UMKM menjadi sebuah faktor penentu bagi pihak perbankan dalam pembiayaan. Bagaimana bentuk usahanya, produk yang dihasilkan, pangsa pasar, dan persaingan. Mungkin hal ini juga yang termasuk di dalam perangakat analisa UMKM. Pada intinya adalah bagaimana masyarakat mengerahkan segenap kemampuan kreativitas dan manajerial usaha yang baik agar tetap dapat bertahan dan bersaing dalam pasar. Banyak produk baru dan inovatif yang mampu mendobrak pasar, atau bahkan produk yang sederhana dan biasa tapi dengan packaging yang berbeda serta keunggulan-keunggulannya pun mampu bersaing di pasar.

Namun, permasalahan permodalan UMKM ternyata tidak hanya terhenti pada dua pihak terkait itu saja. Faktor eksternal dunia perekonomian ternyata berperan penting dalam penentuan permodalan ini. Tingkat suku bunga yang meningkat membuat para pelaku UMKM khawatir terhambatnya aliran kredit sebagai pembiayaan bagi UMKM mereka.

Tentunya kita tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan-permasalahan yang kian melanda sektor yang cukup signifikan dalam usaha mengurangi pengangguran ini. Terlalu normatif memang, bila hanya mengatakan pemerintah seharusnya begini dan begitu. Walaupun ada 18 kementerian dan 60 lembaga pemerintah yang turut mengurusi perkembangan UMKM, nyatanya UMKM masih saja berhadapan dengan masalah yang prinsipal dan krusial, yaitu permodalan. Tak ayal bila dikatakan pemerintah belum maksimal dalam mengurusi kesejahteraan rakyatnya. Padahal dana pinjaman yang diterima pemerintah dalam anggaran negara bisa saja disalurkan untuk aliran kredit UMKM yang sirkulasinya cukup menjanjikan bagi pemasukan negara, menimbang sumbangsih yang telah diberikan UMKM selama ini bagi negara kita.

Selain itu, sistem yang menyulitkan memang hanya akan menghambat penyaluran kredit, apalagi sistem yang tidak layak seperti perangkat analisa yang tidak memadai tersebut. Harus ada perbaikan di sana sini , baik dari pihak perbankan maupun pelaku UMKm itu sendiri sehingga ada sinergisitas yang saling memudahkan bagi semua pihak. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan pekerjaannya, perbankan dapat menyalurkan dana masyarakat dengan lebih baik, negara mendapat tambahan pemasukan dari sektor non migas, pengangguran sedikit demi sedikit teratasi, dan kesejahteraan pun meningkat.

Departemen Kastrat BEM FEUI

0 High Cost Democracy

”Tiada yang lebih sulit dilakukan, lebih sangsi menuai hasil, dan lebih gawat ditangani, ketimbang memulai suatu perubahan,”
Machiavelli

Kamis 9 april 2009 lalu, genderang pesta pemilihan raya telah ditabuh. Sebuah mekanisme demokratisasi dan pembelajaran pasca reformasi. Ritual ini sudah berlangsung puluhan kali, melahirkan mulai dari pemimpin yang berani hingga tirani, wakil mumpuni hingga yang gemar korupsi. Pahit manis asam asin pemilu telah dikecap oleh bangsa ini, terkadang kekecewaan komulatif membidani lahirnya apatisme, skeptis dan berujung golput. Pada ranah prosedur pemilu merupakan wadah regenerasi, muka-muka baru ,janji-janji baru hingga kaus-kaus partai baru, namun pada substansinya adalah aplikasi demokrasi untuk melahirkan secercah harapan baru bagi pendewasaan politik negri ini. Tidak tanggung-tanggung dana yang dikeluarkan untuk menjalankan prosedur demokrasi ini tergolong fantastis yakni 21,93 triliun, dan melibatkan 117 juta rakyat Indonesia, maka tidak salah jika Indonesia diberi cap sebagai negara paling demokratis (secara prosedural) bahkan melampaui Amerika serikat.
Pemilu adalah manifetasi dari demokrasi, Pemilu adalah indikator yang membuktikan bahwa suatu negara itu demokratis atau tidak. Demokrasi sendiri berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Indonesia sendiri sebelumnya pernah menggelar pemilu yang demokratis pada tahun 1955, 1999, dan 2004. Kini pada tahun 2009 pemilu dilaksanakan kembali. Pemilu 2009 ini jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dari sisi anggaran, terlihat bahwa pemilu kali ini jauh lebih mahal daripada tahun 2004. Pada tahun ini diperkirakan “ongkos” pemilu sebesar 21,93 triliun Biaya untuk Pemilu 2009 melalui dua tahapan, dalam dua tahun anggaran (2008 dan 2009) mencapai Rp 21,93 triliun atau setara dengan Rp 128 ribu per pemilih atau 13,64 dolar AS, dan hampir tiga kali lipat dari anggaran pada Pemilu 2004 sebesar Rp 45 ribu per pemilih.
Biaya tersebut dikelompokkan untuk biaya rutin sebanyak Rp1,75 triliun atau delapan persen dan biaya tahapan pemilu sebanyak Rp 20,18 trilun atau 92 persen, jauh bila dibandingkan dengan anggaran pemilu tahun 2004 sebesar 13,5 triliun “saja”. Sedangkan di daerah-daerah dana yang dikucurkan tidak kalah fantastis, seperti biaya untuk Pilgub Jawa Timur yang mencapai seperempat pendapatan asli daerah, dan KPUD Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur sampai mengusulkan anggaran Pilkada Rp 20 miliar hampir separo APBD
Kabupaten Pasir Tahun 2005.
Anggaran-anggaran sebesar itu dikarenakan oleh beberapa sebab Pertama, diperkirakan jumlah badan penyelenggara naik sebesar 10% dibandingkan Pemilu 2004. Kedua, honor penyelenggara Pemilu bertambah dengan adanya petugas pemutakhiran data pemilih, sedangkan pada Pemilu 2004 petugas katagori ini tidak ada. Ketiga, biaya sosialisasi bertambah karena sosialisasi dilakukan sampai tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara). Keempat, adanya kebutuhan biaya untuk keperluan pengumuman perolehan jumlah kursi DPR di media massa.
Meskipun demikian, anggaran Pemilu 2009 dapat dihemat dan diefisienkan secara signifikan apabila; pertama, ukuran surat suara diperkecil, kedua, kartu pemilih dan tinta dihilangkan, ketiga, jumlah pemilih per-TPS diperbesar, misalnya menjadi 600 orang per-TPS, keempat, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sisa logistik Pemilu 2004, kelima, memperoleh bantuan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Efisiensi seperti ini mutlak dilakukan mengingat negara kita yang masih berkembang dan tidak layak berfoya-foya. Ada sebuah hipotesis kontroversial dari David morris potter, “Demokrasi lebih cocok bagi negara dengan surplus ekonomi dan kurang cocok bagi negara dengan defisit perekonomian.” Upaya memperjuangkan demokrasi dengan ongkos mahal, dalam kondisi paceklik, bisa berujung pada penggalian kuburan demokrasi.
Sejujurnya,demokrasi memang mahal, akan tetapi anggaran dana sebesar itu tidaklah terasa “mahal” apabila KPU bisa memanfaatkannya dengan maksimal dan rakyat pun merasakannya.Carut-marut yang terjadi pada pemilu belakangan ini menjadi indikator bahwa dana tersebut sia-sia. Bayangkan saja, yang menjadi pemenang dalam pemilu 2009 kemarin sebenarnya bukan partai Demokrat atau Golkar atau pun PDI-P, akan tetapi “juara sejati” Pemilu legislatif 2009 adalah PGP, Partai golongan putih. Menurut Wakil Direktur LP3ES Sudar D Atmanto Persentase golput alias tidak menggunakan hak pilihnya di Pemilu legislatif 2009 jumlahnya di atas 30 persen dan menjadi jumlah golput yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Tertinggi sejak Pemilu 1999. Pemilu saat ini angka golputnya 34 persen dibandingkan pemilu 2004 yang lalu sekitar 26 persen. Sedangkan Pemilu 1999 sekitar 20 persen..Persentase tersebut, tidak termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Angka itu hanya mereka yang terdaftar di DPT yang tidak mau datang tapi bisa lebih tinggi lagi kalau ditambah yang tidak masuk DPT. Pemilu sekarang mungkin bisa lebih tinggi, bisa sampai 40 persen.Ada beberapa hal yang menjadi penyebab angka golput yang cukup tinggi. Pertama, masyarakat masih tidak mengetahui siapa calegnya, mulai dari visi dan misinya sampai rekam jejak (track records). Ini yang dinamakan golput sadar. Yang kedua kerancuan masih menyebar luas. hasilnya adalah Kebingungan publik karena adanya perubahan di berbagai lini pemilu, sebut saja cara menandai yang telah berevolusi dari mencoblos menjadi mencontreng, hal ini demi menciptakan peradaban yang lebih bermartabat, karena mencoblos masih digunakan hanya di Indonesia dan nigeria, dan kebiasaann memakai alat tulis jauh lebih edukatif ketimbang menggenggam paku, yang ketiga adalah adanya golongan yang tidak memilih karena merasa demokrasi telah gagal, dibutuhkan revolusi, pemerintah tidak becus dll. Inilah yang disebut Golput idealis.
Berbicara Golput, ternyata stimulus golput tidak hanya berasal dari dalam, namun ada juga yang berasal dari luar, yakni golput yang dikondisikan, berbentuk carut marut pendataan DPT yang berujung hilangnya hak konstitusi warga negara untuk menentukan pilihanya. KPU sebagai lembaga formal yang menaungi pemilu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masalah ini.
Tinjauan High cost democracy ini tidak berasal dari satu sudut pandang saja, selain memakan biaya besar di sisi penyelenggaraan, pada sisi keikutsertaan uang yang mengalir terhitung juga sangat besar. Para calon legislatif di tingkat pusat,provinsi dan daerah saling berlomba-lomba untuk “merogoh kocek” nya lebih dalam. Contohnya untuk maju menjadi calon legislatif tingkat DPR RI umumnya jumlah yang harus dipersiapkan minimal 100juta hingga miliaran rupiah. Selain itu peningkatan yang cukup segnifikan terdapat pada iklan dimedia elektronik yang H-30 pemilu sudah dihiasi warna-warni partai politik dan caleg. Sumber Pendanaan yang juga tidak jelas asalnya membuka kemungkinan terjadinya kesepakatan di bawah meja antara penyandang dana dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks pemimpin baik Presiden, gubernur dan bupati implikasi dari adanya pendanaan dari luar ini adalah perhatian utama pemimpin setelah menjabat terpilih bukan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, melainkan membagikan konsesi sebagai konsekuensi dari dukungan dana saat kampanye
Kembali pada pemilu yang baru saja diselenggarakan ini, angka golput yang besar itu seolah-olah bisa menjadi indikator kegagalan pemilu 2009 dan biaya yang telah dikeluarkan untuk itu juga sia-sia. Masyarakat belum mendapatkan apa yang mereka inginka. Masyarakat menginginkan terjadinya perubahan yang signifikan setelah terjadinya pemilu. Namun apa yang didapat ?. Masyarakat hanya mendapatkan sebuah kenyataan pahit bahwa pemilu tak lain adalah sebuah prosesi untuk memperkaya diri dan pemilu adalah sebuah jalan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Para wakil rakyat yang terhormat itu telah menyia-nyiakan amanat dan mandat rakyat, dengan melakukan berbagai tindakan yang memalukan seperti korupsi dll. Mereka telah melukai hati rakyat dan membohongi rakyat, setelah rakyat dengan ikhlas memilih mereka sebagai wakilnya. Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemilu yang dipercaya bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat.Inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia.
Rakyat tidak peduli ! . Rakyat tidak peduli seberapa besar dana yang dihabiskan dan dikeluarkan untuk mendanai pemilu, sepanjang pemilu itu bisa menghasilkan para wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyatnya, sepanjang pemimpin dan presiden mereka bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat,sepanjang rakyat bisa menggunakan hak pilihnya denagn benar. Berapa pun besarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila uang yang dikeluarkan sudah bertriliun-triliun sementara hasilnya nol besar.Ini adalah sebuah pelajaran besar yang diterima bangsa kita . Sebuah pelajaran tentang berdemokrasi.
Sebuah solusi yang dapat dikemukakan adalah bangsa Indonesia harus mengembalikan demokrasi pada konteks yang dan koridor yang sesungguhnya.Jargon demokrasi yang pertama ‘dari rakyat’, maksudnya adalah kedaulatan terbesar dipegang oleh rakyat, rakyat memilih langsung wakil terbaiknya dan wakilnya itu pun sadar bahwa ia memegang amanah dan mandat dari rakyat, dan menjalankannya dengan amanah..
Jargon demokrasi yang kedua adalah ‘oleh rakyat’ maksudnya adalah bahwa pemerintahan di jalankan oleh rakyat dan sesuai dengan keinginan rakyat, tanpa memperdulikan kepentingan sektoral dan komunal.
Jargon yang terakhir adalah ‘untuk rakyat’. Artinya adalah semua yang telah dijalankan oleh pemerintah hasilnya adalah untuk rakyat. Rakyat wajib menikmati segala hasilnya. Pemerintah berkewajiban untuk membahagiakan rakyat. Rakyat tidak butuh banyak hal, mereka hanya menuntut agar bisa makan minimal 3 x sehari, sekolah gratis , pendidikan gratis, kesehatan mereka terjamin. Itu saja, namun itu pulalah yang paling sulit ntuk diwujudkan. Apabila hal itu bisa diwujudkan, biaya pemilu sebesar 21,93 triliun ini bukanlah suatu masalah besar. Karena pemilu telah kembali ke jalurnya,Membawa Perubahan dan Perbaikan
Terdengar sangat filosofis, normatif dan utopis, namun inilah pondasi berdemokrasi yang selama ini terlupakan. Sudah saatnya kembali kejalur sebenarnya jalur hasil pemikiran para founding fathers dan amanat reformasi yang telah diretas.
Hidup mahasiswa !!!
Hidup Rakyat Indonesia !!!!

Tim Kajian pemilu
Dept. Kajian Strategis BEM FE UI

0 Efektivitas Stimulus Fiskal

Berawal dari krisis finansial di Amerika Serikat, dunia secara global ikut terkena dampak dari resesi negara adidaya tersebut. Resesi Amerika Serikat merupakan efek kumulatif dari pasar finansial yang memang memiliki risiko tinggi, biaya perang Irak dan Afghanistan yang dikeluarkan selama pemerintahan George W. Bush, penumpukan utang nasional hingga 8,98 Trilyun USD, serta program pengurangan pajak korporasi sebesar 1,35 Trilyun ang berakibat berkurangnya pendapat pemerintahan. Hal ini mengakibatkan Amerika mengalami krisis yang luar biasa. Banyak pekerja yang yang di PHK, perusahaan Amerika pun mulai mengurangi produktivitas untuk menekan biaya produksi, bahkan banyak lembaga pembiayaan yang harus bagnkrut dan terpuruk mengharap bantuan stimulus dari pemerintah untuk bertahan. Hal ini menyebabkan efek domino dan berdampak besar bagi negara Eropa dan Asia. Permintaan ekspor dari Amerika otomatis menurun drastis, pasar finansial Eropa dan Asia pun ikut terguncang karena banyak dari mereka berinvetasi dengan surat utang terbitan Amerika. Banyak investor menarik investasinya sehingga likuiditas dana pinjaman di beberapa negara, termasuk Indonesia cukup sulit didapatkan.

Secara global, dampak dari resesi global adalah terpukulnya sektor rill manufaktur. Banyak industri yang kehilangan permintaan dan harus menghentikan produksi sehingga pendapatan pun berkurang. Efeknya adalah pemutusan hubungan kerja para pekerja untuk mengurangi biaya produksi agar indusri tetap bisa bertahan, sehingga banyak orang yang harus kehilangan pendapatan yang berakibatnya turunnya daya beli. Pasar ekspor pun terganggu dengan menurunnya permintaan dari konsumen terbesar, yaitu Amerika. Indonesia sendiri kehilangan permintaannya ekspor dari Amerika. Banyak sektor riil yang terpukul dan terpaksa merumahakan tenaga kerja mereka. Perusahaan swasta pun sudah meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan stimulus agar industri mereka terselamatkan. Amerika dan beberapa negara di Eropa dan Asia pun sudah mengeluarkan stimulus fiskal untuk menyelamatkan perkonomian. Negara tersebut adalah AS (1,2%), Inggris (1,1%), China (0,6%), Jepang (l,0%), Korea Selatan (0,9%), Australia (1,5%), India (0,9%), Singapura (l,l%), Thailand (1,8%), Malaysia (4,4%), Indonesia (1,4%). Besaran tersebut merupakan presentase dari PDB tiap negara. IMF memang sudah memprediksi bahwa akan ada stimulus fiskal minimal sebesar 2% dari PDB. Menurut data, Malaysia adalah negara yang menyalurkan stimulus fiskal secara presentase. Sebagian besar dari negara-negara diatas menyalurkan dana stimulus untuk program-program kerakyatan yang bertujuan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Efek yang terasa memang belum sebesar yang dirasakan. Terbukti saat dana bailout Amerika dicairkan, kodisi perekonomian tidak mengalami perubahan signifikan.

Pada 24 Februari 2009, Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR menyetujui paket kebijakan stimulus fiskal. Menurut data dari www.indonesia.go.id, paket stimulus tersebut bernilai Rp. 71,3 Trilyun yang akan disalurkan pada kuartal 1 tahun 2009. Alokasi dana tersebut anatara lain untuk :

1. Penghematan pembayaran pajak (tax saving) yakni untuk tarif pajak penghasilan (PPh) badan, orang pribadi, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan alokasi sebesar Rp43triliun (0,8% dari PDB).

2. Subsidi pajak bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) kepada dunia usaha dan rumah tangga sasaran (RTS):

1. insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk eksplorasi migas

dan minyak goreng Rp3,5 triliun (0,07% dari PDB)

2. Kemudian bea masuk bahan baku dan barang modal Rp2,5 triliun

(0,05% dari PDB)

3. PPh karyawan sebesar Rp6,5triliun(0,12% dari PDB), serta PPh panas

bumi RpO,8 triliun (0,02 % dari PDB).

3. Subsidi dan belanja negara kepada dunia usaha dan lapangan kerja:

1. penurunan harga atau subsidi solar Rp2,8 triliun (0,05% dari PDB)

2. diskon tarif beban puncak untuk industri Rpl,4 triliun (0,03% dari PDB)

3. tambahan belanja infrastruktur Rpl0,2 triliun (0,2% dari PDB)

4. perluasan PNPM RpO,6 triliun (0,01% dari PDB)

Panitia Anggaran juga menyetujui besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 meningkat 1 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 51,3 triliun menjadi 2,4 % dari Produk Domestik Bruto atau Rp 139,5 Trilyun.

Peningkatan defisit anggaran berdasarkan perubahan asumsi makro yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, dan penurunan harga minyak.

Kenaikan defisit anggaran tahun ini diantaranya akan dibiayai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2008 sebesar Rp 51,3 triliun. Pemerintah berharap simulus ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat meningkatkan daya saing, dan daya tahan usaha dan ekspor, serta meningkatkan belanja infrastruktur padat karya. Kadin sebagai perwakilan pengusaha dan dunia industri berharap fokus dari paket stimulus ini adalah untuk penguatan daya beli rakyat, dapat memperkecil potensi pemutusan hubungan kerja dan merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

Untuk kondisi seperti saat ini, stimulus fiskal menjadi salah satu kunci penyelmatan perekonomian, walaupun harus diiringi dengan defisit anggaran, karena kebijakan moneter tidak dapat mmengatasinya, terbukti dengan suku bunga kredit yang tidak kunjung turun sehingga perekonomian cenderung melesu. Alokasi paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah tergolong unik, disaat negara lain mengalokasikan dana stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat, 60% dana stimulus dialokasikan untuk pengurangan pajak. Sepertinya terlihat bahwa pemerintah menggunakan dan stimulus untuk mengurangi cost produksi dengan pengurangan pajak dan meningkatkan daya beli masyarakat, tidak dengan memberikan kredit tapi dengan pengurangan pajak.

Paket stimulus yang disalurkan tergolong besar. Pemerintah seharusnya mengawal penggunaan dana ini dengan sangat ketat agar penyalurannya tepat sasaran, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Sri Mulyani sendiri telah mengatakan bahwa Bappenas akan memantau penggunaan dana stimulus fiskal, jika terjadi penyalahgunaan, akan diipotong dana alokasinya. Penerbitan paket stimulus akan lebih baik jika disertai sistem pengelolaan anggaran yang baik untuk mendukung penyerapan dana stimulus yang efektif. Industri swasta juga harus distimulus agar pemyerapan tenaga kerja lebih besar. Indonesia berusaha menangani dampak krisis global dengan cara yang sama dengan negara maju, yaitu menciptakan defisit anggaran untuk mendanai paket stimulus fiskal. Permasalahn yang timbul adalah, dalam posisi likuiditas mengering akibat pelarian modal, negara berkembang terpaksa harus bersaing dengan negara maju di pasar keuangan global. Sudah pasti, surat berharga negara berkembang akan kalah bersaing sehingga harus ditawarkan dengan suku bunga yang melambung. Masalah berikutnya adalah sebagai implikasi dari digunakannya Surat Berharga Negara sebagai benchmark bagi pricing dalam obligasi swasta nasional. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi baru, sudah pasti yield yang ditawarkan akan berada di atas yield obligasi pemerintah. Artinya, perusahaan swasta pun akan sangat kesulitan untuk mencari dana murah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, penawaran yield obligasi pemerintah yang sedemikian tinggi akan menghalangi akses swasta terhadap dana murah. Pemerintah harus berpikir cermat agar swasta tidak tersakiti dengan adanya paket stimulus. Pasar domestik sebenarnya merupakan unsur penting untuk mendukung kebangkitan perekonomian. Kini, pasar luar negeri tidak dapat diandalkan, untuk itu pemerintah harus bisa mengalihkan konsumsi masyarakat agar terinsentif untuk mau menggunakan produk dalam negeri. Hal ini akan membuat Indonesia lebih mandiri dan tidak kebakaran jenggot jika terjadi kembali krisis finansial di luar negeri. Permintaan paling tidak akan tetap besar dari dalam negeri dan kondisi perekonomian akan tetap terkendali. Satu hal yang tidak kalah penting adalah agar kebijakan moneter dapat mendukung kebijakan fiskal. Jika suku bunga kredit tetap tinggi, maka masyarakat dan industri masih akan sulit untuk mendapatkan dana murah yang sebenarnya bisa mendukung bangkitnya usaha mereka. Setiap kebijakan pada intinya akan mengalami berbagai macam dampak positif maupun negatif, yang dibutuhkan adalah kecermatan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan tepat dan jangka waktu yang diberikan untuk pengalokasian. Keadaan politik yang muali memanas pun semoga tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu di dalam maupun di luar pemerintahan untuk mengganggu jalannya kemulusan penyalurannya. Sri Mulyani mengatakan mungkin saja akan ada paket stimulus tahap dua jika pada kuartal 1 Rp. 71,3 Trilyun tidak dapat berjalan efektif. Dengan defisit anggaran yang ada kini, dari mana pemerintah akan mendapatkan dana untuk stimulus tahap dua? Mengefektifkan penyaluran dana adalah hal tepat yang harus dilakukan dan tentu saja tetap menyiapkan strategi berikutnya agar perekonomian tetap dapat terkendali.

Departemen Kajian Strategis

BEM Fakultas Ekonomi UI 2009

0 Ketika Harga Solar tidak “Ikut” Turun

Pemerintah akhirnya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah terjadinya penurunan harga minyak mentah dunia. Data terakhir menunjukkan bahwa harga minyak mentah dunia mencapai 60 US$ per barrel. Kecenderungan penurunan harga minyak sedikit banyak dipengaruhi oleh krisis global yang melanda dunia. Krisis Subripme Mortgage dan krisis finansial yang terjadi diseantero dunia mempengaruhi perkembangan harga minyak mentah itu sendiri. Ketika permintaan akan minyak relatif menurun sebagai akibat menurunnya derived demand manufakturing dan konsumsi minyak, sementara produksi menjadi excess supply sebagai akibat penyesuaian kenaikan harga dalam 6 bulan yang lalu, sehingga menyebabkan harga minyak mentah dunia menjadi turun sejak krisis terjadi.

Ketika masyarakat melihat kecenderungan harga minyak yang mengalami depresiasi, banyak orang yang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Seperti kita ketahui, sejak presiden SBY memerintah negeri ini, beliau telah menurunkan harga BBM sebanyak dua kali. Sebuah kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat walaupun itu juga dikatakan cuma oleh segelintir orang. Namun pada dasarnya BBM mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Ketika harga BBM dinaikkan, tingkat kemiskinan langsung meningkat pesat, harga makanan pokok serta biaya transportasi juga ikut naik. Karena itulah masyarakat menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Karena mereka berpikir sudah saatnya harga BBM diturunkan sehingga diharapkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
Premium Turun, Solar “belum”

Awal November, pemerintah melalui menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani akhirnya mengumumkan penurunan harga minyak bersubsidi. Namun apa yang diharapkan selama ini tidak menjadi kenyataan karena BBM yang diturunkan cuma harga premiun bersubsidi. Dari Rp 6.000/liter menjadi Rp 5.500/liter, turun sebesar Rp 500 atau sekitar 8,3% sedangkan harga solar masih dipertimbangkan untuk turun. Penurunan ini jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat selama ini. Kebanyakan dari mereka merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang dianggap terlalu kecil menurunkan harga premium ditambah lagi dengan tidak berubahnya harga solar.

Kita tentunya menjadi bertanya-tanya apa yang menyebabkan pemerintah “hanya” menurunkan harga premium sedangkan harga solar tetap berada pada angka Rp 5.500/liter. Apakah ada unsur politik dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena logikanya ketika harga minyak dunia mencapai level 60 US$ dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp 10.000 maka biaya pokok produksi solar menjadi Rp 5.000/liter. Sehingga pemerintah bisa menurunkan harga solar dari harga sekarang sebesar Rp 5.500/liter menjadi Rp 5.000/ liter. Walaupun begitu kita juga tidak bisa segampang itu mengatakan harga solar bisa turun sebesar Rp 500 karena kita tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memproduksi minyak. Bahkan Kwik Kian Gie, mantan menteri Bappenas mengatakan bahwa biaya produksi BBM cuma sebesar Rp 3.000/liter. Sehingga kita harus paham betul cost structure dalam memproduksi BBM secara rinci dan jelas.

Kenapa hanya premium yang turun

Paskah Suzetta mengungkapkan ada dua faktor yang menyebabkan harga premium diturunkan, sedangkan solar tidak. Pertama adalah selisih antara harga jual premium di dalam negeri dan harga jual di pasar internasional jauh lebih kecil dibandingkan selisih antara harga jual solar dan minyak tanah di dalam negeri dan di pasar internasional. Maksudnya disini adalah ketika pemerintah menurunkan harga premium dalam negeri selisih harga jual dalam negeri dengan harga internasional kecil sehingga pemerintah lebih memilih untuk menurunkan harga premium. Hal ini juga dilandasi kemungkinan penyelundupan minyak keluar negeri menjadi lebih kecil. Lain halnya ketika pemerintah menurunkan harga solar, ketika perbedaan harga solar didalam negeri dan diluar negeri sudah besar maka apabila pemerintah ikut menurunkan harga solar maka selisih antara harga dalam negeri dan internasional akan menjadi besar. Hal ini bisa menyebabkan tingkat penyelundupan menjadi lebih tinggi, walaupun faktor penurunan harga bukan hanya karena masalah penyelundupan BBM.
Faktor kedua adalah, volume konsumsi premium di dalam negeri terbesar dibandingkan bahan bakar minyak lain. Seperti kita ketahui premium digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan tingkat pengguna kendaraan bermotor di Indonesia sangat besar. Untuk pengguna sepeda motor saja mencapai angka 35 juta. Ketika pemerintah menurunkan harga premium tentunya akan berpengaruh terhadap 35 juta kendaraan bermotor tadi. Sehingga faktor tersebut menjadi alasan kenapa pemerintah lebih memilih untuk menurunkan harga premium ketimbang harga solar.

Solar Bisa Saja Turun

Pemerintah tentunya juga mempunyai rencana untuk menurunkan harga solar. Karena solar mempunyai manfaat yang begitu besar untuk masyarakat dan juga untuk perekonomian sebuah negara. Solar berfungsi untuk angkutan distribusi barang, khususnya dari pelabuhan membawa komoditi pabrik. Kalau harga solar diturunkan bisa membantu sektor riil tetap bergerak. Nelayan bisa melaut. Begitu pula dengan petani juga akan terbantu. Mereka bisa membayar biaya angkut hasil pertanian ke pasar jadi lebih murah. Biaya operasional truk pabrik untuk mendistribusikan barang juga lebih rendah. Dengan berkurangnya biaya angkut ini, tentunya akan mendorong harga barang ikut turun. Oleh karena itu tidak diturunkannya harga solar kala harga premium diturunkan menyebabkan adanya ketidakseimbangan.
Ketika kondisi diatas terjadi, pemerintah sudah mulai berancang-ancang untuk menurunkan harga solar. Namun pemerintah akan menurunkan harga solar tersebut dengan syarat harga minyak dunia berada pada posisi 60 US$ selama 1-2 bulan atau minimal stabil pada kondisi tersebut. Selain harga minyak dunia, pemerintah juga mencermati perkembangan kurs rupiah terhadap dollar AS dan besaran subsidi BBM sebelum memutuskan menurunkan harga solar bersubsidi. Sesuai perbedaan harga subsidi, jika harga minyak dunia turun, maka harga premium adalah yang pertama akan menyentuh harga internasional, selanjutnya solar dan terakhir minyak tanah. Cuma masalahnya sekarang kita harus evaluasi terus pada setiap bulannya agar APBN tidak terpengaruh .

Subsidi yang Harus Dikeluarkan

Sampai oktober realisasi subsidi mencapai 130 triliun melewati pagu APBN perubahan sebesar 126,82 triliun. Realisasi subsidi Oktober 2008 terdiri atas subsidi bahan bakar premium Rp 42,01 triliun, minyak tanah Rp 43,9 triliun, solar Rp 41,79 triliun, dan ditambah subsidi elpiji 3 kilogram sebesar Rp 3,21 triliun. Kelebihan subsidi dari sektor minyak dan gas tersebut disebabkan oleh pengalihan konsumsi oleh industri ke bahan bakar bersubsidi.
Data simulasi pemerintah menunjukkan, besaran subsidi akan melebihi anggaran pada besaran harga minyak 45 dolar AS per barel, dengan perkiraan subsidi akhir tahun Rp 127,53 triliun. Pada harga minyak 50 dolar AS per barel, subsidi 2008 diperkirakan mencapai Rp 129,56 triliun. Realisasi subsidi diperkirakan terus meningkat seiring dengan naiknya harga minyak Indonesia, yakni Rp 131,56 triliun pada ICP 55 dolar AS per barel hingga Rp 141,71 triliun pada ICP 80 dolar AS per barel. Itu pun dengan asumsi kurs Rp 9.795 per dolar AS.

Sebenarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut merupakan opportunity cost yang dikeluarkan pemerintah. Karena biaya tersebut bisa menjadi biaya pendidikan, kesehatan dan banyak biaya yang bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Sehingga pada akhirnya ketika subsidi itu terpakai untuk biaya BBM sesungguhnya yang rugi adalah rakyat itu sendiri. Berikut ada diagram yang menunjukkan pemakai subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah.




Sumber : Financial Times

Kita bisa melihat sendiri bahwa hampir 50% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang kaya. 10% terkaya menikmati 45% subsidi BBM dan 20% terkaya menikmati 43% subsidi BBM, sehingga pada kenyataannya subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Subsidi tersebut malah dinikmati oleh orang-orang kaya yang seharusnya tidak pantas menikmati subisidi tersebut.
Kesimpulan

Harga solar bisa turun apabila harga minyak mentah dunia tetap stabil pada kisaran 62 US$ dalam kisaran dua bulan kedepan dan juga harus melihat kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dalam beberapa bulan kedepan. Apabila kondisi tersebut telah terpenuhi, maka penurunan harga solar tinggal menunggu waktu. Namun ketika penurunan harga BBM cuma Rp 500 atau penurunan BBM sangat kecil, sejatinya kebijakan tersebut tidak memberikan efek yang begitu besar terhadap masyarakat. Kebijakan itu pada nantinya hanya akan menjadi sebuah kebijakan politik semata, bukan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

0 Will the Crisis Return?

AS adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang kontribusi GDP-nya 27,5% dari GDP dunia. Bandingkan dengan negara-negara Asia yang hanya menyumbang GDP 38,6% dan Uni Eropa 24,6% (blomberg,2005). AS juga merupakan sebuah perekonomian yang ‘disebut-sebut’ sebagai kiblat perekonomian dunia. Sebuah perekonomian yang juga menjadi simbol Neoliberalisme-Kapitalisme dunia. Kenapa mesti harus jatuh lagi dan mengalami economic disaster semacam ini?

“Sebodoh-bodohnya keledai, ia tak akan pernah jatuh kelubang yang sama untuk yang kedua kalinya” Mungkin ini peribahasa yang tepat untuk melukiskan apa yang terjadi dalam perekonomian AS akhir-akhir ini. Tahun 1995-2000 AS pernah mengalami booming ekonomi. Teknologi dan perusahaan dotcom mengalami gelembung kesuksesan yang luar biasa. Setiap tahunnya puluhan ribu perusahaan dotcom baru lahir dan banyak mendulang kesuksesan. Tapi gelembung perekonomian ini terjadi hanya dipasar finansial saja. Uang dan modal bertumbuh jauh lebih cepat dari produksi barang dan jasa yang diciptakannya. Sektor finansial bergerak dengan pertumbuhan yang luar biasa namun sekaligus meninggalkan jauh pertumbuhan sektor riil. Pada akhirnya pasar akan dengan sendirinya terkoreksi (self-regulating) demikian kata pengusung paham Neoliberal.Dan memang benar, pasar mengalami koreksi, dan koreksi itu adalah koreksi yang menyakitkan dengan hancurnya pasar finansial AS karena ratusan ribu perusahaan dotcom bangkrut dan sebagai akibatnya perekonomian AS menggalami resesi hebat tahun 2001(Stiglitz,2004)

Dari resesi inilah krisis keuangan global sekarang ini dimulai. Melihat banyaknya perusahaan dotcom yang tak mampu membayar pinjaman ke bank, The Fed mengambil inisiatif untuk menurunkan suku bunga. Ide penurunan suku bunga ini sebagai stimulus industri bisa bangkit lagi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh developer dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk pembangunan perumahan yang dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang sebenarnya belum layak memilikinya. Skema pembiayaan ini dikenal dengan sebutan subprime mortgage ( KPR murah). Industri properti dengan program subprime mortgage menjadi tempat investasi favorite para investor. Terlebih lembaga-lembaga rating investasi seperti Moody’s dan Standards & Poors memeberi nilai ‘A’ untuk nilai investasinya. Dengan kondisi yang seperti ini, institusi-institusi keuangan raksasa AS seperti Lehman Brothers, Merill Lynch, Citi Group dan Morgan Stanley turut serta berinvestasi di kredit Subprime mortgage ini. Krisis ini bermula ketika trend harga minyak semakin tinggin sebagai akibat dari permainan investor serta spekulan di pasar komoditas.Tren kenaikan harga minyak ini mengakibatkan inflasi AS semakin tinggi. Kenaikan inflasi ini mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunganya secara bertahap dan mencapai puncaknya pada angka 5,25% dibulan Juni 2006. Kenaikan suku bunga secara langsung juga menaikkan suku bunga kredit pinjaman subprime mortgage. Kenaikan suku bunga kredit pinjaman itulah yang menyebabkan gagalnya pembayaran dan akhirnya terjadi kredit macet. Yang jadi masalah adalah kredit macet ini melibatkan 2,2 juta warga AS dengan total nilai sebesar US$ 950 miliar dan menyeret institusi-institusi keuangan raksasa AS yang juga memiliki modal sangat besar di Eropa dan juga Asia (NK APBN-P 2008).

Krisis yang diakibatkan oleh krisis subprime mortgage ini menjadi krisis keuangan terbesar sepanjang sejarah setelah krisis Asia 97/98. Sulit dibayangkan ketika institusi-institusi keuangan raksasa seperti Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, AIG, Freddie Mac dan Fannie Mae, sebagai lembaga finansial raksasa AS, ketika dulu masih bisa selamat menghadapi resesi ekonomi AS paska serangan teroris tahun 2001. Mereka masih bisa selamat manghadapi resesi ekonomi dunia akibat embargo minyak OPEC tahun 1973 dan selamat menghadapi dua perang dunia. Mereka juga selamat menghadapi resesi ekonomi dunia tahun 1930-an yang sering disebut 'the great depression", akibat krisis keuangan AS pada 1929. Namun, mereka tidak selamat menghadapi krisis kredit pembelian rumah (KPR) subprime di AS pada 2007/2008. Artinya, terpuruknya beberapa lembaga keuangan terbesar di dunia tersebut adalah indikasi bahwa permasalahan ekonomi AS dan dunia sekarang memang jauh lebih parah dari perkiraan sebelumnya! Krisis sekarang ini akan jauh lebih luas pengaruhnya di dunia karena pusat krisis ini adalah negara dengan penguasaan GDP lebih dari seperempat GDP dunia dan merupakan negara yang menguasai kapitalisasi market lebih dari 50% dunia.Selain itu krisis ini juga tidak memberikan tempat investasi yang aman bagi para investor. Semua bank dan investment banking saling tidak percaya. Jika saat krisis Asia para investor bisa memindahkan modalnya ke tempat-tempat yang aman untuk investasi seperti di AS, Eropa dan Jepang. Sekarang tidak ada. Semua orang panik! Dan yang terpikirkan hanyalah menyelamatkan uang dan modal mereka dari kehancuran pasar. Tidak berlebihan jika kemudian akhirnya AS mengesahkan UU Bailout Plan sebesar 700 miliar dollar AS, membeli surat berharga 900 miliar dollar AS untuk menyelamatkan perusahaan perusahaan yang akan bangkrut.Inggris juga melakukan hal yang sama. Pemrintahannya memberikan pinjaman dan suntikan dana ke pasar sebesar 500 miliar poundsterling dan menjamin semua utang di bank.(Bisnis Indonesia,9/10/08)
Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia.

Bagaimanakah krisis global ini berpengaruh kepada perekonomian Indonesia? Akankah krisis ekonomi 1998 akan terulang kembali? Apakah justru pengaruh ini akan lebih serius dan dalam jika dibandingkan dengan krisis sepuluh tahun silam?

Mari kita coba lagi flashback sebentar dengan krisis ekonomi 98. Ada dua pendapat besar yang menjelaskan kenapa krisis itu terjadi. Pertama, Paul Krugman. Pakar ekonomi Internasional Princeton University dan peraih nobelekonomi 2008 ini mengatakan bahwa krisis tersebut dimulai dari krisis nilai tukar Bath Thailand yang kemudian menyebar secara sistemik spekulatif dan ‘menghancurkan’ nilai tukar rupiah (contagion effect).Krisis nilai tukar rupiah ini yang kemudian menjadikan baik pemerintah maupun swasta mengalami gagal bayar utang pinjaman dan menyebabkan kepanikan pasar finasial yang kemudian diikuti bank rush besar-besaran dan merontokkan perbankan-perbankan kita yang sebenarnya memang sudah rapuh. Kedua, Jefrey D Sachs dan IMF. Mereka mengatakan, penyebab utama krisis ekonomi 98 adalah rapuhnya sistem perbankan kita sebagai institusi keuangan yang menjadi intermediary utama dengan sektor riil. Sebenarnya krisis nilai tukar rupiah tidak akan menjadi krisis ekonomi jika fundamental perbankan dan institusi keuangan kita baik, bersih dan perform. Tapi nyatanya tidak. Institusi keuangannya rapuh, resiko tinggi karena ikut bermain dengan pasar spekulative, dan melakukan peminjaman dalam mata uang asing di luar batas kemampuan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan kondisi perekonomian kita sekarang? Apakah sama atau beda dengan 98? Apakah fundamental makro ekonomi kita lebih kuat atau justru lebih lemah dibanding krisis 98?Dan apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Secara umum ada dua kemungkinan yang akan terjadi dengan perekonomian indonesia terkait dengan krisis global ini.
Pertama, krisis global ini hanyalah krisis biasa dan sementara. Ini adalah kemungkinan yang diyakini oleh pemerintah dan ekonom-ekonom neoliberal-UI.Orang-orang yang berdiri di belakang argumen ini adalah Sri Mulyani, Miranda Goeltom, Chatib Basri dll. Menurut mereka ini hanya krisis finansial saja dan tidak akan menjadi krisis ekonomi. Apa yang terjadi sekarang ini hanyalah kepanikan para investor dan trader di bursa. Kalau pun berpengaruh, itu hanya di pasar finansial saja. Fundamental ekonomi kita bagus. NPL hanya 1,42%. LDR masih dibawah 80%. CAR sampai Agustus 2008 16%. PDB masih 6%. Nilai tukar rupiah hanya terdepresiasi 5 % terhadap dollar AS. Inflasi y-o-y hanya naik dua kali lipat, lebih rendah dibanding negara lain yang mencapai 3-4 kali lipat.Dan cadangan devisa kita cukup banyak sebesar US $ 57 miliar (Trust, 13-19/10/08).

Kedua, krisis ini akan lebih parah dari 98 (jika salah dalam penangan dan pengambilan kebijakan). Ini adalah kemungkinan yang diyakini dari pihak-pihak oposisi pemerintah dan ekonom-ekonom oposan. Mereka yang dibelakang argumen ini ada Rizal Ramli, Hendri Saparini, Aviliani dll. Mereka mengatakan jika dikatakan fundamental ekonomi kuat salah besar. Justru fundamental kita sangat tidak meyakinkan. Fundamental makro baru dikatakan kuat jika PDB kita 3 kali lipat dibandingkan pertumbuhan penduduk (Padahal pertumbuhan penduduk kita 2,6% per tahun dan PDB hanya 6%). Benarkah cadangan devisa US $ 57 miliar kita cukup banyak? Jika dibandingkan dengan Cina dan India ya tidak seberapa. Cina memiliki cadangan devisa US $ 1,8 triliun dan India US$ 400miliar dollar. Dengan devisa yang jauh lebih besar tersebut, kedua negara ini masih sangat cemas dengan pergolakan krisis finasial global saat ini. Lihat saja, bagaimana dalam satu bulan terkahir saja BI harus kehilangan US $ 2 miliar untuk mengintervensi rupiah. Dan entah mengapa tiba-tiba BI tidak lagi mau menginformasikan berapa cadangan devisa terakhir? Kenapa? Apakah takut untuk di’habisi’ dengan para spekulator? Belum lagi neraca perdagangan kita yang sudah deficit. Bulan Juli deficit kita sudah mencapai angka US$ 270 juta. Padahal negara-negara tujuan ekspor utama kita seperti AS, Uni Eropa dan Singapura jelas-jelas terbelit dengan krisis global sekarang ini. Ini pasti akan berdampak besar terhadap ekspor kita. Disaat bersamaan kita juga mngalami defisit perdagangan dengan negara-negara Asia. Defisit dengan Singapura US$ 612 juta, Thailand US$ 369 juta dan dengan Cina US $ 2,7 miliar (Trust, 13-19/10/08). Disamping itu Cina pasti akan memindahkan tujuan utama ekspornya dari AS dan Uni Eropa ke Asia. Dan para pengamat melihat bahwa Indonesia akan menjadi sasaran utama produk-produk Cina tersebut. Apalagi pemerintah Indonesia sekarang lagi ‘suka-suka’nya melakukan liberalisasi perdagangan dan memangkas tarif bea masuk impor, jika demikian halnya, praktis kita akan kebanjiran produk-produk Cina dan produk-produk domestik kita akan tergusur dengan sendirinya (AS saja menyerah dengan serangan produk-produk Cina, apalagi Indonesia?).
Menguji Kebijakan

Kebijakan BI menaikkan BI rate sebesar 0,25% menjadi 9,5% menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Kenapa BI rate dinaikkan padahal di negara-negara lain suku bunga diturunkan? BI berargumen bahwa ini dilakukan untuk meredam inflasi yang semakin tinggi dan mencegah capital outfolw. Tapi apakah ini sudah berjalan efektif? Ternyata tidak. Kenaikan BI rate tidak membuat investor tetap memarkir uangnya di BEI dan SBI. September kemarin, capital outflow dari BEI mencapai angka Rp.22 triliun rupiah sehingga IHSG turun 10% dan perdagangan di bursa dihentikan selama dua hari. Tidak hanya itu, modal asing yang diinvestasikan di SBI berkurang lebih dari Rp.30 triliun. Ini belum uang dan modal yang keluar dari dunia perbankan dan instrumen investasi lainnya. Pasti lebih besar lagi karena tingkat resikonya lebih tinggi. Jika kenaikan ini tidak bisa mengerem pelarian modal, kenapa harus diteruskan? Bukannya justru dengan kenaikan ini menyebabkan aliran modal ke sektor riil semakin tersendat dan para pelaku usaha akan semakin berat melakukan pembayaran bunga dan pendanaannya? Bisa dibayangkan, jika pasar saham kita anjlok, kurs rupiah terus melemah, ekspor kita menurun secara drastis dan fundamental makro kita tidak sebagus yang kita saksikan, pelarian modal yang tak kunjung hentinya serta berkurangnya devisa kita akibat intervensi di pasar valas ditambah lagi tersendatnya sektor riil akibat BI rate dinaikkan, bukankah ini semua tidak menutup kemungkinan mengubah krisis finasial yang sekarang terjadi menjadi krisis ekonomi yang lebih parah lagi. Dan kemungkinan terjadi krisis seperti 98 itu bukan suatu yang mustahil. Apalagi sumber krisis sekarang adalah AS bukan Thailand.

Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia