Jumat, 11 Januari 2008

Ketika insentif tidak cukup -- Ari A. Perdana

Seperti halnya MCB, saya sangat menikmati serial diskusi tentang faktor non-ekonomi di blog ini. Saya, dan tentunya juga rekan-rekan ekonom di sini, belajar banyak dari perspektif yang ditawarkan melalui komentar rekan-rekan.

Dari berbagai tanggapan, satu isu menarik dilontarkan oleh Tirta. Ia bertanya, dalam kasus apa pendekatan insentif tidak cocok, atau kurang powerful, sebagai pisau analisis? Reaksi spontan saya dan Aco adalah "tidak ada." Dalam pemikiran saya, pertanyaan yang lebih relevan adalah insentif macam apa, tapi semua hal terkait dengan pilihan dan keputusan individu (atau agent) tetap bisa dijelaskan dalam kerangka insentif.

Harus saya akui, tanggapan-tanggapan lanjutan dari Tirta dan juga Roby membuat saya (setidaknya saya, tidak tahu bagaimana dengan Aco) terus berpikir ulang. Dalam komentar lanjutan, saya sempat mengatakan bahwa pendekatan insentif tidak cocok untuk kasus agent yang mengambil keputusan secara random -- artinya, tidak ada motivasi atau 'fungsi utility' yang mendasari keputusan yang diambil. Ada dua kondisi lain yang saya rasa tidak bisa didekati lewat kerangka insentif, meski tidak sekuat kondisi yang saya ajukan pertama kali:
  • Kondisi dimana agent tidak memiliki kendala yang mengikat, baik itu kendala biaya, waktu, spasial dan apapun yang menjadi kendala. Saya tidak bisa memikirkan contoh yang realistis untuk kondisi ini, selain tokoh Q dalam serial Star Trek: The Next Generations.
  • Kondisi dimana agent tidak memiliki kehendak bebas. Dalam kondisi ini, agent tidak memiliki fungsi utility pribadi, melainkan bergerak atas dasar utility atau motivasi yang murni eksternal. Contohnya adalah komunitas Borg dalam, lagi-lagi, serial Star Trek.

Yang menarik adalah beberapa kasus yang terletak dalam wilayah abu-abu. Maksudnya, kasus dimana kita tidak bisa menyimpulkan apakah pendekatan insentif bisa/cocok menjelaskan perilaku agent. Atau, kalaupun bisa, pendekatan insentif hanya mampu menjelaskan sebagian (kecil). Contohnya adalah ilustrasi yang diajukan Tirta tentang seorang anak yang memutuskan membaca buku karena melihat kembarannya membaca buku.

Seperti halnya Aco, saya setuju bahwa teori ekonomi -- dalam hal ini pendekatan insentif -- tidak bisa menjelaskan hal itu. Mungkin saja perilaku si anak murni copycat kembarannya, dan ini membutuhkan teori psikologi atau neuroscience untuk menjelaskannya. Tapi bukan berarti pendekatan insentif jadi tidak punya tempat. Mungkin saja si anak punya motivasi, misalnya keinginan untuk menjadi mirip, dan berlaku mirip, dengan kembarannya.

Kalau penjelasan ini terdengar lemah, mungkin kita bisa membandingkan dengan fenomena tawuran. Kita banyak mendengar cerita tentang pelaku tawuran yang kalau tidak bersama rekan-rekannya adalah seorang pendiam dan berperilaku baik. Begitu ia ada bersama rekan-rekannya, ia menjaid beringas. Ini sedikit banyak terkait dengan apa yang dilontarkan Roby soal diskrepansi antara perilaku individu dan agregat/sosial. Banyak penelitian psikologi dan sosiologi yang coba menjelaskan fenomena ini, setahu saya. Dan salah satu penjelasannya adalah adanya motivasi untuk tampil, diakui, atau mirip dengan yang lain. Dengan kata lain, ada insentif bagi si agent untuk tidak menjadi dirinya sehari-hari.

Mengapa orang ikut pemilu?

Kasus lain yang sudah cukup banyak menjadi objek studi adalah perilaku individu dalam pemilihan umum. Ada dua pertanyaan: a) mengapa seseorang memutuskan untuk memilih di hari pemilihan, dan b) mengapa ia menjatuhkan pilihan pada partai/kandidat tertentu?

Dalam kerangka insentif, atau sering disebut juga dengan model 'pilihan rasional,' jawaban untuk (a) adalah cost si individu untuk datang ke tempat pemilihan lebih kecil dari benefitnya. Pertanyaannya, apakah benefit dari ikut pemilu? Secara sederhana, jawabannya adalah memastikan bahwa kandidat yang didukung menang. Di sini timbul paradoks. Dalam pemilu yang diikuti oleh jutaan orang, maka suara satu individu menjadi tidak penting. Apakah si individu memutuskan ikut pemilu atau tidak, ia tidak punya kontrol atas benefit potensial yang akan ia terima. Kecuali kalau memang ada mekanisme koordinasi dimana ia bisa memastikan bahwa orang-orang lain yang akan memilih kandidat sama juga akan memilih (alasan lain adalah adanya penggalangan pemilih atau politik uang).

Bagaimana menjelaskan paradoks ini? Satu kemungkinan adalah si individu menganggap bahwa ada peluang sebesar x persen bahwa suaranya akan mempengaruhi hasil akhir. Ia akan memutuskan untuk datang ke tempat pemilihan hanya jika ia percaya bahwa x lebih besar dari nilai tertentu.

Kemungkinan lain adalah keputusan untuk memilih bukan didasarkan semata-mata atas cost vs. benefit dari pergi ke tempat pemilihan, melainkan sebagai bentuk ekspresi tertentu. Entah sebagai dukungan atau penolakan terhadap sebuah ideologi, isu yang diusung, platform atau figur partai atau kandidat yang bersangkutan. Artinya, bentuk utility si individu adalah 'menunjukkan ekspresi' itu sendiri.

Tapi seberapa jauh kita bisa mengatakan bahwa insentif atau kalkulasi cost-benefit tidak menjelaskan keputusan untuk memilih? Untuk itu, kita perlu menjawab pertanyaan (b). Kalau memang faktor cost-benefit tidak berperan dalam menjelaskan orang datang memilih, maka yang akan memilih di hari pemilihan (selain yang dibayar) adalah mereka yang i) benar-benar memutuskan secara random, atau ii) memilih karena kedekatan identitas dengan partai/kandidat.

Dari berbagai studi mengenai perilaku pemilih, (i) bisa kita tolak karena ada pola yang sistematis antara latar belakang pemilih dengan pilihannya. Spesifik untuk kasus Indonesia, Saiful Mujani, lewat beberapa studi empirisnya, menunjukkan bahwa (ii) masih menjadi alasan bagaimana seseorang menjatuhkan pilihan. Ini berlaku untuk 'massa tradisional,' misalnya yang memilih PDIP, PAN atau PKB karena keluarganya dari dulu memilih PNI. Muhammadiyyah atau NU. Tapi, menurut Saiful, hipotesis bahwa pemilih memutuskan berdasarkan kalkulasi rasional juga tidak bisa ditolak. Salah satunya, seperti ia tunjukkan di studi ini, adalah tidak signifikannya identitas agama, dan pentingnya variabel kepemimpinan, dalam menjelaskan pilihan. Lanjut Saiful, ada kecenderungan bahwa pemilih menggunakan pemilu sebagai mekanisme reward dan punishment, yang menunjukkan bahwa pemilih Indonesia memang punya ekspektasi terhadap hasil pemilihan, dan bukan semata-mata didorong atas faktor-faktor psikologis atau kedekatan identitas.

Kesimpulannya? Sebenarnya, saya tidak sedang berusaha menyimpulkan apapun. Saya hanya ingin, sekali lagi, menunjukkan beberapa kasus dimana pendekatan insentif dan lainnya selalu bisa saling melengkapi.

** Ari A. Perdana adalah dosen FEUI, peneliti CSIS, dan anggota Cafe Salemba.

0 komentar:

Posting Komentar

◄ New Post Old Post ►